Jawa Tengah Punya 68.807 Agen untuk Perluas Akses Data Perlindungan Sosial

Jawa Tengah Punya 68.807 Agen untuk Perluas Akses Data Perlindungan Sosial

Semarang | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 68.807 agen perlindungan sosial (perlinsos) yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan jaringan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlinsos berbasis digital. Para agen berperan membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses informasi, menggunakan layanan daring, atau memahami tahapan pendataan penerima bantuan sosial.

Melalui pendampingan itu, masyarakat dapat mengecek kesesuaian data perlindungan sosial yang tercatat dalam sistem. Warga yang belum tercantum juga dapat memperoleh bantuan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial. Proses tersebut diharapkan membuat pendataan berlangsung lebih terbuka, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kondisi warga di setiap daerah.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyampaikan informasi tersebut di Semarang pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa para agen memiliki latar belakang yang beragam sehingga dapat menjangkau masyarakat melalui lingkungan dan institusi masing-masing. Keragaman itu sekaligus memperkuat kapasitas pelayanan, karena akses bantuan tidak hanya bergantung pada kantor pemerintahan atau kanal digital yang harus digunakan secara mandiri.

Menurut Imam, agen perlindungan sosial berasal dari kader dasa wisma, perangkat desa, polisi, tentara, pegawai pemerintah daerah, lurah, serta masyarakat umum. Mereka menjadi penghubung warga dan layanan sosial, terutama bagi kelompok yang belum terbiasa dengan proses administrasi digital. Dengan dukungan para agen, informasi mengenai persyaratan, mekanisme pemeriksaan data, dan pendaftaran calon penerima bantuan dapat disampaikan secara lebih jelas di tingkat komunitas.

Penguatan peran agen juga membantu pemerintah mengidentifikasi kendala yang dihadapi warga ketika mengakses program perlindungan sosial. Masukan dari lapangan dapat menjadi bahan perbaikan pendataan dan pelayanan, sehingga bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data perlindungan sosial. Langkah ini penting agar informasi mengenai kondisi ekonomi setiap keluarga tetap sesuai dengan keadaan terbaru. Perubahan pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, maupun situasi sosial lainnya perlu tercermin dalam basis data sehingga proses penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Partisipasi warga dapat dilakukan secara mandiri melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Portal tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk memeriksa dan memastikan kelayakan data calon penerima bantuan sosial tahun 2027. Dengan mengakses layanan ini, warga dapat melihat informasi yang berkaitan dengan status keluarga sekaligus menyampaikan pengaktifan atau pemeriksaan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Keterlibatan masyarakat diharapkan membantu mengurangi kesalahan data, baik berupa penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria maupun keluarga yang berhak tetapi belum tercatat.

Pengaktifan dan pemeriksaan data tersebut ditujukan untuk menyaring kelayakan penerima berbagai program bantuan sosial. Proses itu mencakup calon penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemeriksaan secara berkala diperlukan agar bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan berdasarkan kondisi sosial ekonomi terbaru, dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan pemerintah.

Hingga Senin (12/10), sebanyak 662.529 kepala keluarga di Jawa Tengah telah didaftarkan melalui portal perlindungan sosial. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 13.350.232 kepala keluarga yang berada di provinsi tersebut. Data ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi masyarakat masih sangat besar. Karena itu, pemerintah daerah mengajak setiap keluarga memanfaatkan portal secara bertanggung jawab, memeriksa informasi yang tersedia, dan memperbarui data apabila terdapat perubahan. Data yang akurat akan memperkuat perencanaan program sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, adil, dan sesuai kebutuhan warga.

Akses layanan perlindungan sosial membutuhkan dua perlengkapan utama, yaitu ponsel pintar dan KTP elektronik yang telah terhubung dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ponsel pintar digunakan untuk mengakses layanan, menerima informasi, serta mengikuti tahapan pendaftaran secara daring. Sementara itu, KTP elektronik dan IKD berfungsi memastikan identitas pemohon dapat dikenali secara sah dan konsisten dalam sistem kependudukan.

Dengan memenuhi persyaratan tersebut, warga dapat mengecek kelayakan data perlindungan sosial secara mandiri. Pemeriksaan ini membantu masyarakat mengetahui apakah informasi kependudukan dan kondisi sosial ekonominya telah tercatat dengan benar. Warga juga dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial untuk penyaluran pada 2027. Pengajuan tersebut tidak secara otomatis menjamin penerimaan bantuan, karena setiap usulan tetap harus melalui proses pemeriksaan dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses pengajuan dilakukan melalui portal Kementerian Sosial. Setelah data dikirimkan, sistem akan melakukan verifikasi dengan mencocokkan informasi pemohon terhadap data kependudukan dan sejumlah basis data terkait. Pencocokan mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), kartu keluarga, serta elemen identitas lain yang tercantum dalam administrasi kependudukan. Tahap ini diperlukan untuk mengurangi kesalahan, data ganda, dan pengajuan yang tidak sesuai dengan identitas pemohon.

Verifikasi juga dapat membandingkan data kepemilikan kendaraan yang tercatat di Korlantas Polri, data pelanggan PLN, serta informasi aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berbagai sumber tersebut membantu menggambarkan kondisi pemohon secara lebih menyeluruh. Karena itu, warga perlu memastikan data pada dokumen kependudukan, IKD, dan portal pengajuan tetap akurat serta menggunakan nomor ponsel yang aktif selama proses berlangsung.

Masyarakat tidak dikenai biaya untuk melakukan pendaftaran maupun pengecekan data perlindungan sosial. Layanan ini dirancang agar proses pendataan berlangsung lebih mudah, terbuka, dan dapat dijangkau oleh seluruh warga. Digitalisasi data perlindungan sosial bertujuan memastikan masyarakat yang semestinya menerima bantuan sosial tidak tertinggal karena kendala administrasi, informasi, atau akses layanan. Dengan data yang lebih akurat, warga yang memenuhi kriteria diharapkan memperoleh akses bansos pada 2027, sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah kondisi keluarga miskin yang tidak memiliki ponsel pintar atau kesulitan menggunakan layanan digital. Untuk itu, mereka dapat meminta bantuan agen perlindungan sosial (perlinsos) dalam proses pendaftaran dan pengecekan data. Agen membantu memasukkan informasi yang diperlukan, mendampingi warga memahami tahapan layanan, serta memastikan keluarga yang layak tidak terlewat dari proses pendataan. Kehadiran agen menjadi penghubung penting masyarakat dan sistem digital perlindungan sosial.

Siapa pun dapat berperan sebagai agen. Relawan dapat mendaftarkan tetangga, saudara, atau warga lain yang membutuhkan bantuan, termasuk orang yang berdomisili di kabupaten maupun provinsi berbeda. Pendaftaran relawan agen tersedia melalui laman agent-perlinsos.kemensos.go.id. Keterlibatan masyarakat diharapkan memperluas jangkauan pendataan, terutama bagi warga Jawa Tengah yang belum memiliki akses digital memadai. Data warga yang dinilai layak menerima bantuan selanjutnya dapat diusulkan untuk memperoleh bansos pada 2027. Semakin banyak masyarakat yang membantu secara sukarela, semakin besar peluang keluarga miskin teridentifikasi secara tepat dan mendapatkan hak layanan sosial sesuai ketentuan.

Baca juga: Kesiapan Pelaksanaan MTQ Nasional XXXI 2026 di Jawa Tengah | Olahraga sebagai Penggerak Ekonomi di Jawa Tengah | Menggerakkan Ekonomi Melalui Olahraga: Tanggapan Wagub Jawa Tengah

12 kunjungan