KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 14 September 2026, Aksi demonstrasi yang terjadi di Sulawesi Selatan ini merupakan hasil dari kekhawatiran yang mendalam oleh aliansi mahasiswa terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan tabung gas LPG 3 kilogram. Kelangkaan ini telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan dampak negatifnya terhadap perekonomian masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa telah mengambil inisiatif untuk menyuarakan aspirasi mereka di hadapan pemerintah.
Demonstrasi dilaksanakan di gedung DPRD Sulsel, tempat di mana para wakil rakyat seharusnya mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat. Mahasiswa yang hadir dalam aksi ini berasal dari berbagai universitas, menunjukkan solidaritas dan kepedulian bersama terhadap kondisi yang melanda daerah mereka. Dengan jumlah peserta yang cukup besar, aksi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak demonstrasi yang digelar di Indonesia untuk menuntut perhatian pemerintah atas isu-isu sosial-ekonomi yang mendesak.
Kelangkaan BBM dan LPG yang dialami oleh masyarakat tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengguncang roda ekonomi lokal. Ketersediaan energi adalah salah satu pilar penting untuk mendukung kegiatan industri dan rumah tangga. Situasi ini berdampak langsung pada biaya transportasi, kenaikan harga barang, serta keterbatasan akses bagi masyarakat terhadap energi yang esensial.
Aksi demonstrasi ini bertujuan agar pemerintah daerah dan pusat menyikapi masalah ini secara serius. Para demonstran berharap agar pemerintah dapat segera melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak serta menyediakan akses yang memadai kepada masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kilogram tanpa melalui kendala. Melalui demonstrasi ini, mahasiswa berharap suara mereka didengar dan menjadi bagian dari solusi yang lebih besar untuk masalah yang sedang dihadapi.
Pada saat demonstrasi berlangsung, situasi di sekitar gedung DPRD semakin memanas. Para pengunjuk rasa yang berusaha mendekati gedung tersebut, ditemani oleh sorakan dan panjangnya spanduk yang berisi tuntutan, menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, tindakan pengamanan yang telah disiapkan sebelumnya oleh petugas keamanan menjadi langkah kritis dalam mengendalikan aksi ini.
Petugas keamanan membentuk barikade yang cukup kuat di sekitar wilayah gedung DPRD untuk mencegah massa semakin mendekat. Tindakan ini diambil sebagai langkah proaktif untuk menjaga ketertiban umum serta memastikan bahwa aksi demonstrasi tidak berlanjut menjadi kekacauan. Meskipun niat awal dari pengunjuk rasa adalah menyampaikan aspirasi, ketegangan tetap hadir saat mereka mulai merasa terhambat oleh barikade yang telah dibuat.
Memasuki titik krisis, beberapa demonstran berusaha menerobos garis pengamanan yang telah dibentuk. Usaha ini memicu kericuhan yang terjadi di pintu masuk gedung, saat kesabaran petugas keamanan diuji. Terjadinya perbenturan massa dan petugas tidak hanya menciptakan suasana yang tegang, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang-orang di sekitar lokasi. Situasi ini menjadi gambaran dari dinamika pengunjuk rasa yang berusaha menyampaikan protes mereka dan sistem keamanan yang berupaya mengendalikan keadaan.
Barikade yang dibuat oleh petugas keamanan menunjukkan upaya untuk tetap berada di jalur yang baik dalam menjaga ketertiban, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya dialog pihak berwenang dan masyarakat. Dalam setiap aksi demonstrasi, komunikasi yang efektif menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika emosi mulai memuncak di lokasi kejadian.
Peristiwa yang terjadi Nandar, staf Ketua DPRD, dan sejumlah mahasiswa mengungkapkan ketegangan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Sulawesi Selatan. Demonstrasi ini merupakan reaksi terhadap isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang telah menjadi sorotan masyarakat. Pada saat para demonstran berusaha menyampaikan aspirasi mereka, insiden yang tidak diinginkan pun terjadi, yang memperlihatkan bagaimana konflik dapat muncul dalam situasi yang tegang.
Insiden tersebut berawal ketika kelompok mahasiswa berupaya untuk mendekati perwakilan DPRD guna menyerahkan tuntutan mereka. Nandar yang saat itu berada di lokasi mencoba mengendalikan situasi, namun upaya ini justru berujung pada provokasi. Komunikasi yang tidak efektif kedua belah pihak menambah ketegangan, menciptakan suasana yang berpotensi berbahaya bagi semua yang terlibat. Terlihat jelas bahwa tidak ada saling pengertian yang baik di mereka, sehingga memicu perkelahian yang melibatkan beberapa orang dari masing-masing kubu.
Pembiaran terhadap situasi ini tidak dapat dibiarkan, mengingat aksi demonstrasi seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan pendapat dengan damai. Kejadian ini menyiratkan perlunya penanganan yang lebih baik dalam pengelolaan demonstrasi untuk menghindari konflik yang merugikan. Terlebih lagi, dalam konteks isu kelangkaan BBM yang sangat serius, tindakan demonstran seharusnya dapat dipahami sebagai respons atas kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
Ketegangan yang tercipta dari insiden ini menjadi cerminan tantangan yang dihadapi dalam proses demokrasi Indonesia. Pihak berwenang perlu memonitor situasi dengan lebih baik dan berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Hal ini penting demi menjaga stabilitas sosial dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Setelah kericuhan dalam aksi demonstrasi terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mereda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, memberikan pernyataan resmi mengenai langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi isu yang sedang dihadapi. Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM dan gas LPG di wilayah tersebut. Rachmatika menekankan bahwa hal ini perlu segera diatasi untuk menghindari dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan perekonomian lokal.
Rachmatika menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan pasokan BBM dan LPG kembali stabil. Upaya ini termasuk penambahan kuota distribusi dan pengaturan waktu penyaluran agar tidak terjadi penumpukan antrean di titik-titik pengisian bahan bakar. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap oknum yang mungkin memperjualbelikan BBM dengan harga tinggi secara ilegal.
Politisi ini menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dan dialog terbuka pihaknya dan mahasiswa atau masyarakat yang berdemo. Menurutnya, dialog yang tertib dan saling menghargai akan membawa solusi yang lebih konstruktif. Ia mempersilakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung ke DPRD, agar semua pihak dapat terlibat dalam mencari jalan keluar dari masalah ini. Rachmatika berharap, dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi, dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif dan akurat terhadap kebutuhan warga Sulsel.
Melalui pendekatan ini, diharapkan pemerintah tidak hanya mampu mengatasi masalah kelangkaan BBM, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya penting tersebut. Dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat, tantangan yang ada dapat dihadapi secara bersama-sama demi tercapainya kesejahteraan bersama.
