JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyiapkan aksi nasional pendidikan yang akan digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober, mulai pukul 13.00 WIB. Agenda ini menjadi seruan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menyuarakan perhatian terhadap persoalan pendidikan melalui aksi bersama di ruang publik.
Informasi mengenai rencana aksi itu disampaikan BEM SI melalui akun Instagram resminya, @bem_si, pada Minggu, 4 Oktober. Unggahan tersebut memuat ajakan kepada mahasiswa dari berbagai daerah untuk mengikuti agenda nasional pendidikan yang dipusatkan di depan gedung DPR RI. Penyampaian melalui kanal resmi organisasi menjadi sumber pengumuman bagi mahasiswa yang ingin mengetahui rencana kegiatan tersebut.
Dengan jadwal yang telah diumumkan, BEM SI mengarahkan perhatian mahasiswa di seluruh Indonesia pada pelaksanaan aksi pada Senin siang. Kegiatan dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB di depan gedung DPR RI, Jakarta. Seruan tersebut menempatkan isu pendidikan sebagai pokok agenda dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara bersama-sama. Hingga pengumuman yang disampaikan melalui akun @bem_si pada Minggu, 4 Oktober, informasi yang tersedia berfokus pada waktu dan lokasi pelaksanaan aksi nasional tersebut.
Dalam aksi nasional pendidikan di depan DPR, BEM SI membawa sejumlah tuntutan yang berfokus pada arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Salah satu pokok perhatian tersebut adalah pembahasan regulasi pendidikan. BEM SI menilai regulasi perlu menjadi bagian penting dalam agenda aksi karena aturan pendidikan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan, akses, dan pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan.
Selain pembahasan regulasi, penyelenggaraan pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan BEM SI. Organisasi tersebut menempatkan pendidikan gratis sebagai persoalan hak masyarakat yang harus diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, tuntutan ini tidak hanya berkaitan dengan wacana atau komitmen kebijakan, tetapi juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.
BEM SI menegaskan bahwa pendidikan gratis bukan sekadar janji, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut mencakup jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Cakupan tuntutan itu menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dipandang sebagai hak yang perlu dijamin secara menyeluruh, tanpa membatasi perhatian hanya pada satu jenjang atau kelompok masyarakat tertentu.
Isu pendidikan gratis dalam aksi tersebut dibawa dalam cakupan nasional. BEM SI tidak membatasi pembahasannya pada persoalan pendidikan di wilayah tertentu, melainkan menyoroti kebutuhan masyarakat dari Aceh hingga Papua. Rentang perhatian tersebut menegaskan bahwa tuntutan mengenai regulasi pendidikan dan pendidikan gratis ditujukan untuk kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui aksi di depan DPR, BEM SI menyampaikan agar pokok tuntutan tersebut dibahas dalam kerangka kebijakan nasional dan diwujudkan sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh rakyat.
Selain membawa perhatian pada berbagai persoalan pendidikan, aksi nasional yang disiapkan BEM SI di depan DPR juga menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Isu ini ditempatkan sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai kondisi pendidikan nasional. Bagi mahasiswa, kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga dengan keberadaan tenaga pendidik yang menjalankan peran penting dalam mendukung keberlangsungan sistem tersebut.
Perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga pendidik menunjukkan bahwa agenda aksi tidak semata-mata berfokus pada aspek kelembagaan atau kebijakan pendidikan. BEM SI turut menyampaikan kepedulian terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, isu kesejahteraan dipandang sebagai salah satu unsur yang perlu diperhatikan ketika membicarakan arah dan penyelenggaraan pendidikan secara nasional.
Dalam penyampaian tuntutannya, mahasiswa menempatkan persoalan tersebut secara proporsional sebagai salah satu sorotan aksi. Tidak ada rincian khusus mengenai bentuk kebijakan, besaran kesejahteraan, maupun kondisi guru tertentu yang menjadi dasar pembahasan. Namun, penyebutan isu ini memperlihatkan bahwa perhatian terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi bagian dari aspirasi yang hendak disampaikan kepada lembaga legislatif melalui aksi di depan DPR.
Agenda tersebut menghubungkan kesejahteraan tenaga pendidik dengan pembahasan pendidikan yang lebih menyeluruh. Guru dan tenaga pendidik merupakan bagian dari ekosistem pendidikan, sehingga persoalan yang berkaitan dengan mereka turut memengaruhi cara publik melihat tantangan pendidikan nasional. Melalui aksi itu, BEM SI berupaya menyampaikan bahwa pembenahan pendidikan perlu mempertimbangkan berbagai unsur yang menopang pelaksanaannya, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Sorotan ini melengkapi isu pendidikan lain yang dibawa dalam aksi, tanpa mengesampingkan fokus utama pada penyampaian aspirasi mahasiswa secara terbuka di hadapan DPR.
Perhatian BEM SI terhadap keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi salah satu bagian penting dalam agenda aksi nasional pendidikan di depan DPR. Isu ini menunjukkan bahwa pembahasan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sekolah negeri atau kebijakan pemerintah secara umum, tetapi juga menyentuh keberlangsungan institusi pendidikan swasta yang melayani mahasiswa di berbagai daerah. Dalam kerangka tersebut, mahasiswa akan membawa perhatian terhadap kondisi dan masa depan PTS sebagai bagian dari tuntutan pendidikan yang lebih luas dan berkelanjutan.
Bersama perhatian terhadap PTS, mahasiswa menjadikan regulasi pendidikan, pendidikan gratis, serta kesejahteraan guru dan tenaga pendidik sebagai pokok persoalan yang akan disuarakan. Keempat isu tersebut berkaitan dengan akses, tata kelola, pembiayaan, dan kualitas layanan pendidikan. Regulasi menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pendidikan, sementara gagasan pendidikan gratis menyoroti keterjangkauan bagi masyarakat. Pada saat yang sama, kondisi guru dan tenaga pendidik dipandang tidak terpisahkan dari upaya membangun sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Penempatan PTS dalam agenda ini juga memperluas pembacaan terhadap persoalan pendidikan tinggi. Keberlanjutan kampus swasta berkaitan dengan tersedianya pilihan pendidikan bagi calon mahasiswa, terutama di wilayah yang belum memiliki banyak alternatif perguruan tinggi. Karena itu, isu tersebut disampaikan berdampingan dengan tuntutan lain, bukan sebagai persoalan terpisah, melainkan sebagai bagian dari pembenahan akses dan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Secara ringkas, agenda aksi BEM SI mencakup pembahasan mengenai regulasi pendidikan, dorongan terhadap pendidikan gratis, perhatian pada kesejahteraan guru serta tenaga pendidik, dan keberlanjutan perguruan tinggi swasta. Rangkaian isu itu memperlihatkan cakupan tuntutan yang tidak berhenti pada satu jenjang. Mahasiswa membawa persoalan akses pendidikan sejak tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, termasuk akses terhadap institusi swasta. Dengan cakupan tersebut, aksi di depan DPR diarahkan untuk menyampaikan sejumlah persoalan pendidikan secara terpadu, dari kesempatan belajar paling awal sampai keberlanjutan pendidikan tinggi.
