Kota Ternate | Partai Perindo di Maluku Utara menetapkan penambahan kursi legislatif sebagai salah satu sasaran utama menuju Pemilu 2029. Target tersebut diarahkan agar partai dapat memperkuat keterwakilan di berbagai tingkat legislatif, dengan perhatian khusus pada peluang di setiap daerah pemilihan. Pencapaian sasaran itu membutuhkan persiapan yang terencana, mulai dari penguatan organisasi hingga peningkatan kesiapan kader dalam menjalankan kerja politik di tengah masyarakat.
Arah strategi tersebut dibahas dalam rapat kerja wilayah dan workshop yang diselenggarakan di Kota Ternate. Kegiatan ini menjadi ruang untuk mengevaluasi kondisi organisasi sekaligus menyusun langkah yang lebih terarah menghadapi pemilu mendatang. Pembahasan berfokus pada penguatan kapasitas kader, konsolidasi organisasi, dan perumusan program kerja strategis. Melalui agenda tersebut, jajaran partai diharapkan memiliki pemahaman yang lebih selaras mengenai prioritas kerja serta peran masing-masing dalam memperluas dukungan.
Koordinator Wilayah DPP Partai Perindo untuk Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua, Dody Toisuta, menyampaikan bahwa pembentukan struktur hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) merupakan bagian dari upaya membangun mesin politik di daerah. Struktur yang lebih kuat dinilai penting untuk menopang konsolidasi dan memperluas jangkauan organisasi. Dengan jaringan yang terbentuk hingga tingkat lokal, partai dapat menyiapkan kerja yang lebih dekat dengan masyarakat dan menyesuaikan program dengan kebutuhan tiap wilayah.
Penambahan kursi di setiap daerah pemilihan tidak hanya bergantung pada target yang ditetapkan, tetapi juga pada kesinambungan pelaksanaan strategi. Karena itu, penguatan kader dan pembenahan struktur menjadi landasan untuk menggerakkan organisasi secara lebih efektif. Rapat kerja wilayah dan workshop di Ternate menandai upaya menyatukan langkah tersebut, sekaligus mendorong jajaran partai menerjemahkan rencana menjadi kegiatan yang terukur. Persiapan sejak dini diharapkan membantu Perindo Maluku Utara menghadapi persaingan Pemilu 2029 dengan organisasi yang lebih siap dan dukungan yang lebih luas.
Arahan Dody kepada setiap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menekankan pentingnya menjaring tokoh lokal yang dikenal memiliki pengaruh dan daya tarik di tengah masyarakat. Penjaringan ini bukan sekadar upaya menambah nama dalam struktur partai, melainkan langkah untuk mengenali figur yang dapat berkontribusi pada penguatan organisasi. Dengan bergerak aktif di daerah masing-masing, DPD diharapkan mampu menemukan potensi lokal yang selaras dengan kebutuhan dan karakter masyarakat setempat.
Figur yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dapat membantu partai memperluas jangkauan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan warga. Kehadiran mereka diharapkan membawa perspektif serta jejaring yang telah tumbuh di lingkungan masing-masing. Karena itu, proses penjaringan perlu dilakukan secara cermat dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan pengaruh, daya tarik, serta kesediaan calon untuk terlibat dalam kerja organisasi. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi setiap DPD untuk mengembangkan kekuatan berdasarkan potensi di daerahnya.
Partai berharap figur-figur potensial yang berhasil dijaring dapat memperkuat basis dukungan sekaligus menambah kekuatan organisasi di masing-masing daerah. Penguatan ini penting agar kerja partai tidak hanya bertumpu pada struktur formal, tetapi juga didukung oleh individu yang memiliki hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat. Apabila proses tersebut berjalan konsisten, DPD dapat memperluas keterlibatan masyarakat serta membangun dukungan yang lebih kokoh untuk menghadapi agenda politik mendatang.
Penjaringan tokoh lokal juga berkaitan langsung dengan sasaran penambahan kursi di setiap daerah. Basis dukungan yang lebih luas dan organisasi yang semakin kuat diharapkan dapat membantu partai mencapai sasaran tersebut. Oleh sebab itu, arahan kepada DPD menempatkan pengenalan dan pengembangan figur potensial sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Keberhasilan upaya ini bergantung pada kesungguhan masing-masing DPD dalam membaca potensi masyarakat, membangun komunikasi, dan mengajak figur yang tepat untuk memperkuat kerja bersama.
Pengembangan organisasi Partai Perindo di Maluku Utara menghadapi tantangan geografis yang tidak sederhana. Provinsi ini terdiri atas pulau-pulau yang tersebar, sementara jarak antardaerah dan kondisi transportasi dapat membuat koordinasi, kunjungan, serta pendampingan kader memerlukan waktu dan biaya lebih besar. Karena itu, penguatan struktur tidak cukup dilakukan dengan menetapkan kepengurusan di setiap wilayah. Organisasi juga perlu memastikan bahwa kader memperoleh akses konsultasi dan dukungan secara berkelanjutan.
Ketua DPW Partai Perindo Maluku Utara, Edi Jauw, menjelaskan bahwa pendampingan dapat diatur dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah. Pembagian tanggung jawab semacam ini membantu pengurus atau wakil rakyat menjangkau kader yang lokasinya relatif mudah dicapai, tanpa selalu bergantung pada perjalanan dari pusat provinsi. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi organisasi diharapkan lebih rutin dan persoalan yang muncul di tingkat lokal dapat dibahas tanpa menunggu kunjungan yang jarang.
Salah satu contohnya adalah anggota DPRD dari Halmahera Utara yang membantu konsultasi organisasi di Pulau Morotai. Kedekatan geografis wilayah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendampingi pengurus setempat, bertukar informasi, dan membantu membicarakan kebutuhan organisasi. Dukungan ini bukan hanya terkait urusan administratif, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk memahami kendala kader dalam menjalankan kegiatan serta menjaga hubungan dengan masyarakat.
Pola serupa berlaku untuk wilayah lain. Kader dari Halmahera Selatan dinilai lebih dekat dengan Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, sehingga dapat berperan dalam pendampingan di kawasan tersebut. Pembagian berbasis kedekatan ini memberi kerangka kerja yang lebih praktis bagi organisasi kepulauan: tanggung jawab disesuaikan dengan jangkauan, sementara koordinasi tetap berada dalam arah kebijakan DPW.
Strategi tersebut perlu didukung komunikasi yang jelas, pembagian peran yang disepakati, serta pemantauan berkala agar pendampingan tidak berhenti pada penunjukan nama. Dengan memperhitungkan kondisi geografis, Perindo Maluku Utara dapat membangun hubungan antarkader yang lebih terhubung dan responsif. Langkah ini juga membantu struktur partai berkembang secara bertahap, dengan perhatian terhadap kebutuhan tiap pulau dan kesinambungan kerja organisasi menjelang Pemilu 2029.
Pembenahan kepengurusan menjadi salah satu agenda penting Partai Perindo Maluku Utara dalam mempersiapkan organisasi menghadapi Pemilu 2029. Sasaran yang telah dijabarkan mencakup melengkapi struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga 100 persen. Cakupan target ini menegaskan perlunya memastikan kepengurusan daerah terbentuk secara menyeluruh, sehingga koordinasi dan pelaksanaan agenda partai dapat berjalan lebih teratur. Kelengkapan struktur juga menjadi dasar bagi partai untuk memperluas jangkauan kerja organisasi di berbagai wilayah Maluku Utara serta menghubungkan kepengurusan dengan masyarakat.
Selain penyempurnaan struktur DPD, partai menargetkan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) dapat dituntaskan sebelum akhir 2026. Tenggat tersebut memberikan kerangka waktu bagi proses konsolidasi di tingkat cabang dan ranting. Dengan susunan organisasi yang lebih lengkap dari daerah hingga tingkat lokal, partai diharapkan memiliki saluran koordinasi yang lebih jelas untuk menyampaikan program, menghimpun aspirasi, dan menyiapkan kegiatan. Target penyelesaian DPC dan DPRT ini merupakan sasaran organisasi yang spesifik, berbeda dari rencana program sosial-ekonomi yang juga disebut dalam persiapan menuju pemilu.
Berjalan beriringan dengan pembenahan kepengurusan, Perindo Maluku Utara juga merencanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Arah ini menunjukkan bahwa persiapan menuju Pemilu 2029 tidak hanya berkaitan dengan konsolidasi internal, tetapi juga mencakup gagasan kegiatan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Pengembangan UMKM dapat menjadi ruang untuk mendorong kapasitas pelaku usaha dan memperhatikan potensi ekonomi setempat. Namun, rencana pemberdayaan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari persiapan partai, bukan sebagai target kelengkapan struktur yang memiliki tenggat hingga akhir 2026.
Baca juga: Panitia turut mengingatkan agar tidak terjadi dukungan ganda, yakni satu pemilih memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon | Kemenkum Maluku Utara Mencatat Ratusan Rancangan Regulasi hingga Akhir September 2026 | Posbankum di Maluku Utara Mediasi 154 Kasus Penganiayaan hingga September
21 kunjungan
