JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun untuk tahun anggaran 2027. Rencana tersebut menjadi bagian dari kebijakan fiskal untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia sekaligus memastikan sektor pendidikan memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai. Informasi itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN yang berlangsung di Gedung Juanda, Jakarta, pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebutuhan prioritas, termasuk perbaikan sarana dan prasarana. Pemerintah memandang ketersediaan ruang belajar, fasilitas pendukung, serta infrastruktur pendidikan yang layak sebagai unsur penting dalam menciptakan proses belajar yang berkualitas. Selain membangun dan memperbaiki fasilitas, alokasi ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang murah, terjangkau, bahkan gratis bagi kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
Penyiapan anggaran Rp824 triliun juga berkaitan dengan rencana pemerintah merealisasikan program sekolah gratis yang menjadi salah satu agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah masih membahas skema pelaksanaannya, termasuk bentuk dukungan anggaran dan sasaran penerima manfaat. Pembahasan diperlukan agar program dapat berjalan secara efektif, tidak mengurangi kualitas layanan, serta mampu menjangkau peserta didik secara lebih merata. Dengan dukungan pembiayaan yang telah mulai disiapkan, kebijakan pendidikan diharapkan tidak hanya meringankan beban keluarga, tetapi juga meningkatkan kesempatan belajar dan kualitas generasi mendatang.
Pemerintah masih menyusun rincian pembagian anggaran pendidikan untuk 2027. Penyusunan tersebut dilakukan setelah pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun dan membahas kemungkinan penerapan sekolah gratis. Namun, bahan yang tersedia belum memaparkan penataan alokasi secara terperinci. Karena itu, pembahasan pada tahap ini belum dapat menggambarkan berapa dana yang akan diterima setiap kelompok penerima atau bagaimana mekanisme penyalurannya.
Kelompok pertama yang menjadi perhatian adalah siswa. Kebutuhan siswa mencakup dukungan yang berkaitan dengan proses belajar, sehingga pembahasan anggaran perlu mempertimbangkan kepentingan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Meski demikian, belum terdapat penjelasan mengenai bentuk bantuan, cakupan penerima, besaran dukungan, maupun waktu pelaksanaannya. Rincian tersebut masih menunggu hasil penataan dan pembahasan pemerintah.
Selain siswa, mahasiswa juga termasuk kelompok yang disebut dalam pembahasan. Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan pendidikan tinggi dalam menyusun alokasi anggaran 2027. Pada saat yang sama, guru menjadi bagian penting dalam perencanaan karena keberlangsungan kegiatan belajar mengajar bergantung pada ketersediaan dan dukungan bagi tenaga pendidik. Suahasil menyebut kelompok siswa, mahasiswa, dan guru sebagai pihak yang kebutuhannya perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran.
Pembahasan juga mencakup sarana dan prasarana pendidikan, baik di sekolah maupun kampus. Fasilitas tersebut menjadi kebutuhan pendukung bagi penyelenggaraan pendidikan, tetapi bahan sumber belum menjelaskan jenis fasilitas yang diprioritaskan, lokasi penerima, ataupun nilai alokasi untuk masing-masing kebutuhan. Dengan demikian, belum dapat disimpulkan skema pembagian dana, besaran anggaran per kelompok, atau jadwal pelaksanaan program. Informasi yang tersedia baru menunjukkan kelompok penerima dan kebutuhan utama yang sedang dipertimbangkan pemerintah dalam menata anggaran pendidikan 2027.
Penataan kembali alokasi anggaran pendidikan 2027 diarahkan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di dalam negeri. Pemerintah tidak hanya membahas besarnya anggaran, tetapi juga memastikan penggunaannya mampu menjawab kebutuhan utama sistem pendidikan. Dengan penataan tersebut, setiap program diharapkan memiliki sasaran yang lebih jelas, terukur, dan berkaitan langsung dengan kualitas proses belajar serta hasil yang diterima peserta didik.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa arah kebijakan anggaran pendidikan tersebut mencakup upaya memperoleh hasil pendidikan yang lebih maksimal. Artinya, anggaran perlu mendukung pelaksanaan program yang memberikan dampak nyata terhadap pembelajaran, baik melalui penguatan layanan pendidikan maupun peningkatan kapasitas berbagai unsur yang terlibat di dalamnya. Pemerintah juga membahas skema sekolah gratis sebagai bagian dari upaya memperluas akses, tetapi perluasan akses tetap perlu berjalan seiring dengan perbaikan kualitas.
Sasaran lain yang disebutkan Suahasil adalah meningkatkan skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia dari posisi saat ini. PISA digunakan sebagai salah satu rujukan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam membaca, matematika, dan sains dibandingkan dengan pelajar dari negara lain. Karena itu, peningkatan skor tersebut menjadi tujuan kebijakan yang membutuhkan pembenahan berkelanjutan pada mutu pembelajaran, bukan sekadar penambahan belanja.
Pemerintah juga menempatkan perbaikan kualitas lulusan sebagai arah penting penggunaan anggaran. Lulusan diharapkan memiliki kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan lanjutan, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat. Namun, sasaran memperoleh hasil pendidikan yang lebih maksimal, meningkatkan skor PISA, serta memperbaiki kualitas lulusan merupakan target kebijakan yang hendak dicapai. Ketiganya tidak dapat dipahami sebagai laporan bahwa hasil tersebut telah terwujud. Penataan anggaran menjadi instrumen untuk mendukung proses menuju capaian itu melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih efektif.
Rencana anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp824 triliun menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas hingga universitas negeri. Komitmen ini menempatkan pendidikan sebagai layanan publik yang perlu dapat dijangkau masyarakat tanpa terbebani biaya utama penyelenggaraan pendidikan.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah berencana mengadakan rapat terbatas untuk membahas langkah dan skema yang berkaitan dengan pendidikan gratis. Dalam pandangannya, kapasitas negara memungkinkan pemerintah membuat akses pendidikan lebih terjangkau, termasuk hingga tingkat perguruan tinggi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga kesinambungan kesempatan belajar bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas negeri.
Salah satu sumber dana yang disebut Presiden adalah uang hasil korupsi yang diambil alih pemerintah. Dana tersebut dipandang sebagai salah satu potensi sumber pembiayaan yang dapat mendukung perluasan akses pendidikan. Penyebutan sumber ini menegaskan hubungan upaya pemulihan aset negara dan pemenuhan kebutuhan publik, termasuk pembiayaan layanan pendidikan. Namun, rencana tersebut masih berada dalam rangkaian pembahasan pemerintah bersama penyusunan anggaran pendidikan 2027. Informasi mengenai rapat terbatas dan sumber pendanaan itu belum menetapkan rincian kebijakan maupun waktu pelaksanaan sekolah gratis. Karena itu, penerapan komitmen tersebut tetap bergantung pada pembahasan resmi, keputusan pemerintah, serta skema anggaran yang nantinya disepakati.
