Jakarta | Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay, menyatakan dukungan terhadap pandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dugaan operasi politik di balik polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Willem menilai pernyataan Jokowi bahwa polemik tersebut ditunggangi pihak lain memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyampaikan tanggapan itu kepada wartawan pada Selasa (20/10/2026).
Menurut Willem, pernyataan Jokowi perlu dipahami dalam konteks polemik yang turut menyeret nama Gibran. Ia mendukung penilaian bahwa terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan ijazah untuk kepentingan tertentu. Meski demikian, pandangan mengenai adanya operasi politik tersebut merupakan penilaian yang disampaikan Jokowi dan didukung Willem, bukan kesimpulan yang dinyatakan sebagai fakta terpisah dari keduanya.
Jokowi sebelumnya mengatakan polemik mengenai ijazah dirinya dan Gibran ditunggangi pihak lain. Ia menyampaikan pandangan itu saat menanggapi perkembangan isu yang kembali menjadi perhatian publik. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengatakan dirinya biasa saja menghadapi situasi yang berkembang. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (16/10), sebagaimana tercantum dalam bahan sumber.
Dukungan Willem menunjukkan bahwa Bara JP sejalan dengan penjelasan Jokowi mengenai kemungkinan adanya kepentingan politik di balik polemik tersebut. Willem menekankan bahwa pandangan itu memiliki dasar yang menurutnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci alasan atau bukti tertentu yang menjadi landasan penilaian tersebut, sehingga klaim mengenai operasi politik tetap perlu dilekatkan pada pihak yang menyampaikannya.
Polemik ijazah Jokowi dan Gibran menjadi latar bagi pernyataan kedua tokoh tersebut. Jokowi menggambarkan isu itu sebagai persoalan yang dimanfaatkan pihak lain, sedangkan Willem menyatakan dukungan atas cara Jokowi membaca situasi. Tanggapan ketua umum Bara JP itu disampaikan beberapa hari setelah pernyataan Jokowi pada Jumat. Dengan demikian, inti sikap Willem adalah mendukung penilaian Jokowi bahwa polemik tersebut tidak semata-mata berkembang tanpa kemungkinan ditunggangi kepentingan politik, sekaligus menyebut pernyataan itu beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Willem menjelaskan bahwa polemik mengenai ijazah Joko Widodo tidak muncul sekaligus dalam proses hukum. Menurut urutan yang ia sampaikan, persoalan tersebut lebih dahulu bergulir di ruang publik selama hampir dua tahun. Setelah berlangsung dalam periode itu, polemik kemudian berlanjut ke proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rangkaian waktu tersebut menjadi dasar bagi Willem untuk melihat isu ijazah Jokowi sebagai persoalan yang berkembang dari perdebatan publik menuju ranah pengadilan.
Dalam penuturannya, Willem juga mengingat pernyataan Jokowi bahwa ada pihak besar di balik orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya. Pernyataan tersebut, sebagaimana disampaikan Willem, menunjukkan bahwa Jokowi menduga polemik itu tidak hanya digerakkan oleh pihak yang tampil langsung di hadapan publik. Namun, keterangan mengenai dugaan adanya pihak di belakang mereka tetap merupakan hal yang Willem atribusikan kepada Jokowi; uraian itu tidak dengan sendirinya membuktikan siapa pihak tersebut atau peran yang mungkin mereka miliki.
Willem menilai bahwa setelah polemik mengenai ijazah Jokowi berlangsung, isu serupa kemudian beralih kepada Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut nama Denny Indrayana, Mercy, Roy Suryo, dan Refly Harun dalam konteks pihak-pihak yang menurutnya terlibat atau terkait dengan upaya mempersoalkan ijazah Gibran. Penyebutan tersebut merupakan klaim dan penilaian Willem, bukan konfirmasi independen bahwa nama-nama itu terbukti menjalankan peran tertentu dalam polemik tersebut.
Secara khusus, Willem menyebut Refly seolah menjadi penasihat hukum bagi dua tim. Pernyataan itu perlu dipahami sebagai cara Willem menggambarkan hubungan yang ia duga, bukan sebagai fakta yang telah terverifikasi. Dengan demikian, urutan yang Willem paparkan menghubungkan polemik ijazah Jokowi yang berlangsung hampir dua tahun dan berlanjut ke pengadilan, dengan munculnya isu serupa mengenai Gibran. Klaim tentang pihak-pihak yang disebut, termasuk dugaan keterkaitan mereka, tetap harus dipisahkan dari fakta yang telah dibuktikan melalui proses atau sumber independen.
Willem menilai polemik mengenai ijazah Gibran tidak semata-mata berkaitan dengan pemeriksaan dokumen pendidikan. Menurut pandangannya, persoalan tersebut juga dapat memiliki dimensi politik, terutama karena muncul menjelang Pemilu 2029. Ia menduga ada pihak yang berupaya menghambat atau menjegal langkah politik Gibran sebelum kontestasi itu berlangsung. Dugaan tersebut merupakan penilaian Willem, bukan fakta yang telah dibuktikan atau kesimpulan resmi mengenai motif para pihak yang mengangkat isu ijazah.
Willem juga menafsirkan langkah membawa persoalan persyaratan ijazah ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya untuk menggugurkan Gibran dari jabatan wakil presiden. Ia bahkan menyebut kemungkinan bahwa sasaran akhirnya adalah pemakzulan. Dalam menyampaikan pandangan itu, Willem menyinggung putusan MK atas permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lain. Namun, penilaian bahwa proses tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menyingkirkan Gibran tetap merupakan tafsir Willem terhadap rangkaian langkah hukum dan perkembangan polemik, bukan penetapan MK tentang adanya operasi politik.
Willem turut memberikan tafsirnya atas pernyataan bahwa ijazah tidak ditemukan. Menurut dia, pernyataan itu mungkin hanya berarti dokumen tersebut tidak ditemukan di dokumen yang diperiksa oleh hakim, sehingga tidak serta-merta membuktikan bahwa ijazah tersebut tidak ada. Pemaknaan ini perlu dibedakan dari isi putusan dan keterangan resmi mengenai dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan. Ia juga menduga, setelah langkah di MK dinilainya tidak berhasil mencapai tujuan, isu tersebut dapat berpindah ke parlemen. Kemungkinan itu disampaikan sebagai perkiraan Willem, bukan kepastian bahwa proses politik lanjutan akan terjadi. Dengan demikian, dugaan mengenai motif, target pemakzulan, dan perpindahan arena ke parlemen harus dipahami sebagai interpretasi narasumber, terpisah dari fakta hukum yang ditetapkan lembaga berwenang.
Willem dari Bara JP mengaitkan polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Menurut dugaan yang ia sampaikan, isu tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dapat menjadi bagian dari upaya politik yang lebih luas. Ia menilai potensi kekuatan politik Gibran mungkin menjadi perhatian pihak tertentu, terutama dalam konteks persiapan menuju kontestasi mendatang. Namun, pandangan itu merupakan penilaian Willem dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya koordinasi, pelaku, ataupun tujuan politik tertentu di balik polemik tersebut.
Dalam penjelasannya, Willem menghubungkan perdebatan mengenai ijazah Presiden Joko Widodo dengan isu serupa yang kini diarahkan kepada Gibran. Ia menggambarkan keduanya sebagai rangkaian yang, menurut dugaannya, memiliki kaitan dalam operasi politik. Willem juga berspekulasi bahwa persoalan mengenai dokumen pendidikan dapat saja menyasar Presiden Prabowo Subianto berikutnya. Ia menyebut Prabowo sebagai lulusan perguruan tinggi di luar negeri dan menduga latar pendidikan itu berpotensi ikut dipersoalkan. Pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai dugaan yang dikemukakan Willem, bukan sebagai kepastian bahwa isu lanjutan telah direncanakan atau akan terjadi.
Willem menyebut dugaan operasi pertama menyasar ijazah Jokowi, kemudian dugaan operasi kedua menyangkut ijazah Gibran, sedangkan kemungkinan berikutnya, menurutnya, dapat menyentuh ijazah Prabowo. Ia menduga sasaran akhirnya adalah menggagalkan Prabowo untuk maju dalam Pemilu 2029. Meski demikian, dugaan mengenai urutan isu dan target tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta hanya berdasarkan pernyataan itu. Tidak ada kepastian dalam penuturan tersebut bahwa polemik-polemik itu berasal dari satu operasi yang sama, ataupun bahwa seseorang telah menetapkan tujuan untuk menghalangi pencalonan. Dengan demikian, hubungan polemik ijazah, kekuatan politik Gibran, dan kontestasi 2029 merupakan interpretasi yang disampaikan oleh Bara JP melalui Willem.
Baca juga: Operasi Tangkap Tangan KPK: Dugaan Suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang | Operasi Tangkap Tangan KPK di Bogor: 17 Tersangka Terlibat Suap HGB | Operasi Tangkap Tangan KPK Mengguncang Bogor: Lima Belas Terdakwa Terjaring
