JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kerja sama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menandai perhatian bersama terhadap pentingnya riset dalam penyusunan kebijakan. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kualitas legislasi dan kebijakan publik, khususnya pada tingkat daerah, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki dasar pengetahuan yang lebih kuat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPD RI memiliki peran penting dalam membawa kepentingan daerah ke dalam proses pembentukan peraturan dan perumusan kebijakan nasional. Dalam konteks tersebut, hasil penelitian dapat membantu memperjelas persoalan yang dihadapi masyarakat, memetakan kebutuhan setiap wilayah, serta memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan. Pemanfaatan bukti ilmiah diharapkan membuat proses legislasi tidak hanya bertumpu pada pertimbangan normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata dan keragaman daerah.
Keterlibatan BRIN memperkuat dimensi riset dan inovasi dalam kolaborasi ini. Lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam pengembangan pengetahuan yang dapat menjadi rujukan bagi pengambilan keputusan. Sementara itu, ICMI menghadirkan perspektif kecendekiaan dan perhatian terhadap pembangunan masyarakat. Pertemuan ketiga unsur ini membuka ruang untuk mendorong kebijakan yang lebih berbasis data, sekaligus tetap mempertimbangkan nilai, kebutuhan sosial, dan aspirasi publik.
Penguatan kebijakan daerah berbasis riset menjadi penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik, tantangan, dan potensi yang berbeda. Kebijakan yang disusun berdasarkan temuan yang dapat diuji berpeluang lebih tepat sasaran serta mampu menjawab persoalan secara berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi DPD RI, BRIN, dan ICMI menegaskan kebutuhan untuk menempatkan pengetahuan sebagai landasan dalam memperbaiki penyusunan legislasi dan kebijakan publik di daerah.
Penggunaan kajian dan temuan ilmiah menjadi unsur penting dalam penyusunan legislasi daerah karena setiap kebijakan perlu disusun berdasarkan pemahaman yang memadai mengenai persoalan yang hendak diatur. Data, hasil penelitian, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan membantu memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat, kebutuhan daerah, dan berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Dengan landasan tersebut, pembahasan rancangan peraturan daerah tidak hanya bertumpu pada pertimbangan normatif, tetapi juga mempertimbangkan pengetahuan dan bukti yang relevan dengan isu yang dibahas.
Dalam konteks kerja sama DPD RI bersama BRIN dan ICMI, keterlibatan lembaga riset serta kalangan cendekiawan dimaksudkan untuk menyediakan perspektif berbasis pengetahuan bagi proses pembahasan legislasi dan kebijakan publik. Lembaga riset dapat berkontribusi melalui penyediaan data, metodologi, dan hasil kajian, sedangkan para cendekiawan dapat memperkaya pembahasan dengan analisis konseptual maupun penilaian terhadap berbagai persoalan daerah. Pertukaran pengetahuan ini menempatkan temuan ilmiah sebagai salah satu bahan yang dapat digunakan dalam proses perumusan kebijakan.
Penguatan kebijakan berbasis riset juga menuntut adanya hubungan yang terarah hasil kajian dan kebutuhan legislasi. Temuan ilmiah perlu dibaca sesuai konteks daerah, dikaji relevansinya terhadap peraturan yang akan disusun, serta dipertimbangkan bersama masukan dari pemangku kepentingan. Dengan demikian, kerja sama tersebut berfokus pada penyediaan dasar pengetahuan untuk mendukung pembahasan isu-isu daerah secara lebih sistematis. Riset berfungsi sebagai rujukan dalam menelaah masalah dan merumuskan pilihan pengaturan, sementara keputusan legislasi tetap berlangsung melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Pengkajian isu strategis menjadi bagian penting dalam kolaborasi DPD RI, BRIN, dan ICMI. Kerja sama ini menempatkan riset sebagai landasan untuk memahami berbagai persoalan yang relevan bagi penyusunan kebijakan daerah. Cakupan isu yang dikaji tidak terbatas pada satu bidang, melainkan mencakup tema strategis yang memerlukan perhatian bersama. Dua bidang yang disebutkan dalam pengkajian tersebut adalah kecerdasan artifisial dan perubahan iklim. Keduanya hadir sebagai bagian dari agenda kajian yang mempertemukan perspektif kelembagaan, pengetahuan ilmiah, dan kebutuhan daerah.
Kecerdasan artifisial merupakan salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam proses pengkajian kebijakan. Perkembangan dan keberadaannya menjadikan bidang ini relevan untuk dibahas dalam kerangka riset yang mendukung pemahaman terhadap persoalan strategis. Penyebutan kecerdasan artifisial menunjukkan bahwa pengkajian kolaboratif tersebut mencakup isu yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan pengetahuan. Namun, pembahasan dalam kerja sama ini berada pada tingkat pengkajian isu, sehingga tidak secara otomatis memuat rincian kebijakan, temuan penelitian, atau bentuk penerapan tertentu. Perhatian terhadap bidang tersebut menjadi bagian dari upaya melihat agenda strategis secara lebih luas dan berbasis bukti.
Perubahan iklim juga termasuk bidang yang disebutkan dalam agenda pengkajian bersama. Isu ini memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan karena ditempatkan sebagai salah satu tema strategis yang dikaji oleh para pihak. Kehadirannya menegaskan bahwa cakupan kolaborasi tidak hanya menyentuh perkembangan teknologi, tetapi juga persoalan lingkungan yang relevan dalam pembahasan kebijakan daerah. Pengkajian kecerdasan artifisial dan perubahan iklim, dengan karakter masing-masing, menunjukkan keluasan isu yang menjadi perhatian DPD RI, BRIN, dan ICMI. Pada tahap ini, penekanan utamanya adalah pengakuan terhadap kedua bidang tersebut sebagai agenda riset dan pertimbangan penting dalam proses penyusunan kebijakan berbasis riset, tanpa menambahkan hasil penelitian ataupun rekomendasi yang belum tersedia.
Tingginya biaya politik menjadi salah satu isu strategis yang turut masuk dalam agenda kajian bersama DPD RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Persoalan ini dipandang memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek penyelenggaraan demokrasi, termasuk proses pemilihan, rekrutmen politik, pembiayaan kontestasi, serta hubungan kepentingan politik dan perumusan kebijakan publik. Kajian terhadap biaya politik diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun daerah.
Isu tersebut ditempatkan dalam kerangka kerja sama yang lebih luas, yaitu mendorong penyusunan legislasi dan kebijakan daerah berbasis riset. Data, kajian akademik, dan analisis lintas disiplin diharapkan menjadi bahan bagi pemangku kepentingan dalam memahami dampak biaya politik terhadap kualitas regulasi, akuntabilitas lembaga publik, dan pelaksanaan pemerintahan. Dengan pendekatan berbasis bukti, pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi empiris, pola pembiayaan, serta dinamika sosial dan kelembagaan yang berkembang di masyarakat.
Pelibatan BRIN memberikan ruang bagi penguatan metodologi penelitian dan penyediaan informasi ilmiah, sementara ICMI dapat berkontribusi melalui pemikiran intelektual serta perspektif masyarakat sipil. DPD RI, sesuai dengan peran konstitusionalnya, menjadi bagian dari proses penghubung temuan kajian dan kebutuhan legislasi maupun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Tingginya biaya politik dengan demikian dibahas bersama sejumlah persoalan lain yang relevan bagi penguatan tata kelola demokrasi dan pemerintahan. Kolaborasi DPD RI, BRIN, dan ICMI mencakup berbagai persoalan strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat penyusunan legislasi dan kebijakan publik melalui pendekatan berbasis riset.
