Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kecerdasan buatan (AI) berpotensi memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Nilai potensinya diperkirakan mencapai US0 miliar hingga US0 miliar pada 2030, atau sekitar Rp7.202 triliun berdasarkan kurs yang disebutkan dalam sumber. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang dapat terbuka apabila teknologi AI dimanfaatkan secara luas dan tepat. Namun, potensi itu bukan hasil yang akan tercapai dengan sendirinya. Diperlukan penerapan nyata, kesiapan tenaga kerja, serta dukungan kebijakan dan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan berbagai sektor.
Prospek AI tersebut bertumpu pada perkembangan ekonomi digital Indonesia yang merupakan terbesar di Asia Tenggara. Nilainya diproyeksikan berada pada kisaran US$100 miliar hingga US$130 miliar pada tahun ini. Skala pasar yang besar menyediakan landasan bagi perusahaan, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mengembangkan layanan serta model bisnis berbasis teknologi. Dalam konteks ini, AI dapat membantu menganalisis data, mengotomatisasi proses, dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan. Meski demikian, pertumbuhan pasar digital perlu disertai pemerataan akses dan kemampuan, sehingga peluang tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar atau wilayah tertentu.
Pesan utama Airlangga adalah mengubah proyeksi tersebut menjadi dampak produktif yang dapat diukur. Penerapan AI diharapkan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, sekaligus membantu usaha mikro, kecil, dan menengah memperkuat operasi serta menjangkau pasar lebih luas. Penggunaan teknologi juga perlu membuka lapangan kerja bernilai tambah tinggi, bukan sekadar menggantikan tugas tanpa menyiapkan pekerja untuk peran baru. Pada saat yang sama, AI berpeluang mendukung layanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas. Airlangga menyampaikan pandangan itu dalam pidato kunci secara virtual di The Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan hanya besarnya nilai ekonomi yang diperkirakan, melainkan sejauh mana adopsi AI menghasilkan manfaat luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
Dua prioritas penting dalam upaya Indonesia membangun kedaulatan AI adalah memperkuat infrastruktur digital sekaligus memastikan ketersediaan energi, serta menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan. Keduanya saling berkaitan: pusat data dan layanan komputasi AI membutuhkan pasokan listrik yang besar dan stabil, sementara pemanfaatan teknologi tersebut bergantung pada tersedianya talenta yang mampu merancang, mengoperasikan, dan mengembangkannya. Karena itu, agenda pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada adopsi perangkat lunak atau investasi pusat data. Perencanaan jaringan, sumber energi, pendidikan, pelatihan, dan kemitraan industri perlu berjalan seiring agar kapasitas nasional tumbuh secara berkelanjutan dan manfaat ekonomi AI dapat dirasakan lebih luas.
Untuk mendukung infrastruktur digital, pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas listrik hingga 70 gigawatt melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, disertai program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt-peak. Penguatan pasokan ini relevan bagi pusat data nasional, yang kapasitasnya disebut berada pada kisaran 0,45–0,58 gigawatt. Pusat data menjadi fondasi bagi penyimpanan, pemrosesan, dan penggunaan model AI, tetapi fasilitas tersebut memerlukan listrik yang andal serta berkesinambungan. Pengembangan energi perlu mempertimbangkan kecukupan jaringan dan keandalan pasokan, sekaligus mendorong sumber yang lebih bersih. Dengan perencanaan terpadu, penambahan kapasitas energi dapat membantu menarik investasi digital dan menopang kebutuhan komputasi yang terus meningkat.
Prioritas berikutnya adalah pengembangan talenta digital untuk memenuhi kebutuhan sekitar 9 juta talenta pada 2030. Pemerintah mendorong peningkatan keterampilan melalui program Beasiswa Digital Talent, sementara insentif super tax deduction hingga 200% ditujukan untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam pelatihan vokasi. Di tingkat industri, kolaborasi Danantara dan ARM mencakup target melatih 15.000 insinyur desain cip semikonduktor dalam tiga tahun. Keahlian desain cip penting untuk memperkuat ekosistem teknologi, termasuk rantai pasok perangkat keras yang mendukung komputasi AI. Capaian target ini akan bergantung pada mutu kurikulum, akses pelatihan, dan keterhubungan peserta dengan kebutuhan dunia kerja. Sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan dapat membantu memastikan bahwa perluasan kapasitas energi dan pusat data diimbangi tenaga ahli yang mampu memanfaatkannya.
Prioritas ketiga dalam upaya Indonesia menangkap potensi ekonomi kecerdasan buatan (AI) adalah mempercepat penerapannya di sektor-sektor yang berdampak luas. Manufaktur, rantai pasok, dan layanan publik menjadi bidang penting karena teknologi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas, memperbaiki ketepatan keputusan, serta mempercepat proses kerja. Namun, penerapan tersebut masih merupakan agenda dan arah kebijakan pemerintah, bukan gambaran bahwa seluruh sistem AI yang direncanakan telah beroperasi. Keberhasilan langkah ini bergantung pada kesiapan data, infrastruktur, tenaga kerja, tata kelola, serta kemampuan lembaga dan perusahaan mengintegrasikan teknologi secara bertanggung jawab.
Dalam layanan publik, AI berpotensi mendukung penyederhanaan proses perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), misalnya dengan membantu pemeriksaan dokumen dan mengarahkan permohonan sesuai ketentuan. Di bidang logistik, analisis berbasis AI dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan, merencanakan rute, dan mengelola persediaan agar arus barang lebih efisien. Pada perpajakan, teknologi dapat membantu pengolahan data dan identifikasi pola untuk mendukung administrasi serta pengawasan. Sementara itu, layanan kesehatan dapat memanfaatkan AI untuk membantu analisis informasi, pengelolaan layanan, dan dukungan bagi tenaga medis. Setiap penggunaan tetap perlu disertai perlindungan data, pengawasan manusia, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.
Agenda ini memiliki landasan berupa basis digital domestik yang besar: sekitar 229 juta pengguna internet dan 22 juta UMKM yang telah terdigitalisasi. Jangkauan internet menyediakan ruang bagi pengembangan layanan dan pengumpulan data yang relevan, sedangkan UMKM digital dapat menjadi pengguna maupun mitra dalam membangun solusi AI. Angka tersebut bukan jaminan adopsi akan berlangsung merata; akses, keterampilan, dan keterjangkauan teknologi tetap perlu diperkuat, terutama di luar pusat-pusat ekonomi. Pemerintah juga mendorong kawasan ekonomi khusus agar berkembang menjadi pusat riset dan komersialisasi teknologi. Dengan menghubungkan pelaku usaha, peneliti, investor, dan fasilitas pengujian, kawasan tersebut dapat membantu membawa inovasi dari tahap pengembangan menuju pemanfaatan nyata. Pendekatan lintas sektor ini diharapkan memperluas manfaat AI sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Prioritas keempat dalam upaya Indonesia mengejar potensi ekonomi kecerdasan artifisial adalah memperkuat tata kelola sekaligus memperluas kerja sama internasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, partisipasi Indonesia sebagai anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dapat membuka peluang investasi sekitar US$8 miliar hingga US$12 miliar. Keanggotaan tersebut juga memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat dalam pembentukan arah kolaborasi AI lintas negara, termasuk pembahasan standar, pengembangan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan yang mendukung pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.
Kerja sama bilateral turut menjadi bagian penting dari agenda ini. Melalui Project Nusa, Indonesia dan Singapura berupaya memperluas akses pada AI yang aman dan tepercaya, sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja. Kolaborasi tersebut dapat membantu menghubungkan kebutuhan industri dengan talenta, infrastruktur, dan solusi teknologi yang relevan. Dengan begitu, manfaat AI tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar atau sektor tertentu, tetapi berpeluang menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat, termasuk melalui penguatan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi digital.
Airlangga menekankan bahwa pengembangan AI perlu berpijak pada prinsip keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, serta kepastian regulasi. Prinsip-prinsip ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha, tanpa menghambat inovasi.
Baca juga: Potensi Cokelat Papua: Jalan Menuju Pembangunan Ekonomi | Potensi Besar Migas Nonkonvensional di Indonesia | Potensi Hemat Devisa Melalui Program Energi Campuran
