Jakarta | Joko Widodo, presiden ke-7 Republik Indonesia, dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo. Agenda tersebut direncanakan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rencana kehadiran itu berkaitan dengan langkah jaksa yang merencanakan pemanggilan Jokowi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Informasi mengenai agenda tersebut masih merujuk pada rencana persidangan yang akan datang. Dengan demikian, kehadiran Jokowi pada tanggal itu belum dapat disebut telah terlaksana. Pemanggilan sebagai saksi juga merupakan bagian dari proses hukum, bukan penetapan mengenai benar atau tidaknya dugaan yang sedang diperiksa. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada agenda persidangan dan pelaksanaan pemanggilan oleh pihak kejaksaan.
Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menjadi tempat bagi jaksa untuk menghadirkan saksi dan menyampaikan keterangan yang dinilai relevan dengan perkara. Keterangan saksi dapat membantu majelis hakim memahami rangkaian peristiwa yang menjadi pokok pemeriksaan, sementara para pihak tetap memiliki kesempatan menyampaikan pandangan masing-masing sesuai prosedur. Status Jokowi dalam agenda ini adalah saksi yang direncanakan dipanggil, bukan pihak yang disebut sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.
Publikasi jadwal ini menarik perhatian karena melibatkan mantan kepala negara dan perkara yang berkaitan dengan dugaan pernyataan yang merugikan nama baik. Meski demikian, informasi tentang rencana hadir perlu dibedakan dari kepastian bahwa saksi akan datang. Perubahan jadwal, proses penyampaian panggilan, maupun perkembangan lain dalam persidangan dapat memengaruhi pelaksanaan agenda. Hingga persidangan berlangsung, keterangan mengenai kehadiran Jokowi sebaiknya dipahami sebagai rencana yang disampaikan sebelumnya.
Sidang yang dijadwalkan pada 5 November itu akan berlangsung di lingkungan peradilan umum, dengan pemeriksaan mengikuti tata cara hukum yang berlaku. Kehadiran saksi, apabila terlaksana, akan memberi kesempatan kepada jaksa dan pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang relevan. Hasil pemeriksaan serta penilaian atas seluruh bukti berada pada kewenangan majelis hakim. Karena itu, perkembangan perkara perlu diikuti berdasarkan informasi resmi dari pengadilan maupun para pihak, tanpa mendahului kesimpulan hukum sebelum proses persidangan berjalan.
Ajudan Joko Widodo, Ajun Komisaris Besar Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah, memastikan bahwa Jokowi akan memenuhi agenda persidangan sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo. Kepastian tersebut disampaikan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan bahwa mantan presiden tersebut dijadwalkan hadir sesuai agenda yang telah ditetapkan untuk persidangan pada 5 November.
Dalam konfirmasi tersebut, Syarif menyampaikan, “Insyaallah, beliau pasti hadir.” Kutipan itu menjadi keterangan langsung dari ajudan mengenai rencana kehadiran Jokowi. Pernyataan singkat tersebut secara jelas menjawab informasi tentang apakah Jokowi akan hadir dalam persidangan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal tersebut.
Jokowi disebut akan hadir dalam kapasitas sebagai saksi. Dengan demikian, fokus konfirmasi dari Syarif adalah pemenuhan agenda sidang, bukan keterangan lain di luar soal kehadiran. Informasi yang disampaikan pada Rabu itu menghubungkan kepastian tersebut dengan jadwal persidangan Roy Suryo pada 5 November.
Konfirmasi ajudan ini memberikan kejelasan mengenai rencana kehadiran Jokowi menjelang tanggal sidang. Namun, keterangan yang tersedia terbatas pada kepastian bahwa ia akan hadir. Tidak ada rincian tambahan yang disampaikan dalam konfirmasi tersebut mengenai alasan kehadiran, persiapan, ataupun hal lain di luar agenda sebagai saksi.
Karena itu, pernyataan Syarif dapat dipahami sebagai konfirmasi langsung atas agenda yang telah dijadwalkan, sekaligus penegasan bahwa Jokowi berencana memenuhi panggilan persidangan. Waktu konfirmasi, Rabu, 28 Oktober 2026, dan tanggal sidang, 5 November, menjadi konteks utama keterangan tersebut. Sampai batas informasi yang disampaikan, hal yang dapat dipastikan adalah kehadiran Jokowi sebagai saksi sesuai agenda persidangan.
Roy Suryo sebelumnya meminta jaksa penuntut umum menghadirkan Joko Widodo sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara yang dijalaninya. Permintaan tersebut disampaikan ketika persidangan memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Melalui langkah itu, pihak Roy Suryo menghendaki agar Jokowi hadir dan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Kehadiran saksi yang diminta dalam proses pembuktian menjadi bagian dari upaya pihak terdakwa untuk menyampaikan hal-hal yang dinilai relevan dengan perkara. Namun, permintaan agar seorang saksi dihadirkan tidak dengan sendirinya memastikan bahwa saksi tersebut akan datang atau bahwa keterangannya akan diterima sebagai bukti oleh majelis hakim.
Permintaan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, dalam persidangan. Ia menyampaikan kepada jaksa bahwa Jokowi diharapkan dapat dihadirkan pada agenda pembuktian berikutnya. Dalam proses persidangan, jaksa memiliki peran untuk menindaklanjuti permintaan pemanggilan saksi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pembuktian perkara. Karena itu, permintaan dari pihak Roy Suryo menjadi bagian dari dinamika persidangan, sementara keputusan mengenai pemanggilan serta pemeriksaan saksi bergantung pada proses hukum yang berlangsung. Informasi tersebut menjelaskan asal usul rencana menghadirkan Jokowi, bukan berarti bahwa pemeriksaan telah dilakukan ketika permintaan diajukan.
Keterangan mengenai waktu penyampaian permintaan dalam bahan sumber tidak konsisten. Satu bagian mencatat bahwa Abdul Gafur menyampaikannya pada 19 Oktober 2025, sedangkan bagian lain menyebut 19 Oktober 2026 ketika mengutip pernyataan pengacara. Oleh sebab itu, tahun tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangan yang tersedia dan sebaiknya tidak disajikan sebagai fakta tunggal. Hal yang dapat ditegaskan dari informasi itu adalah bahwa permintaan disampaikan oleh pengacara Roy Suryo dalam persidangan, untuk agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rencana kehadiran Jokowi pada sidang berikutnya merupakan perkembangan terpisah yang perlu merujuk pada jadwal dan keterangan resmi terkait persidangan.Abdul Gafur menyampaikan harapan agar majelis hakim meminta jaksa penuntut umum menghadirkan ijazah Joko Widodo dalam persidangan pembuktian berikutnya. Permintaan tersebut merupakan sikap dari pihak Roy Suryo terkait barang bukti yang dinilai penting untuk diperiksa di hadapan pengadilan. Dengan demikian, pihak Roy Suryo menghendaki agar dokumen itu dapat menjadi bagian dari proses pembuktian, sehingga para pihak dan majelis hakim dapat menilainya melalui mekanisme persidangan.
Menurut pernyataan Gafur, ijazah tersebut merupakan barang bukti utama dalam perkara yang sedang disidangkan. Ia juga menyebut dokumen itu telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Atas dasar keterangan tersebut, pihak Roy Suryo berharap jaksa membawa ijazah itu ke sidang pembuktian mendatang. Pernyataan mengenai penyitaan dan penyerahan tersebut disampaikan sebagai keterangan dari pihak Roy Suryo, bukan sebagai penetapan baru oleh majelis hakim mengenai cara barang bukti akan diperiksa.
Harapan agar ijazah dihadirkan perlu dibedakan dari kepastian bahwa dokumen itu akan ditampilkan di persidangan. Keputusan mengenai barang bukti yang diajukan dan diperiksa berada dalam rangkaian proses hukum, termasuk pertimbangan majelis hakim serta langkah yang diambil jaksa penuntut umum. Karena itu, permintaan Gafur tidak dengan sendirinya berarti ijazah akan diperlihatkan ketika Jokowi dijadwalkan hadir sebagai saksi pada 5 November. Perkembangan sidang berikutnya akan menentukan apakah permintaan tersebut ditindaklanjuti dan bagaimana barang bukti itu digunakan dalam pembuktian. Hingga ada keterangan resmi dari persidangan, belum dapat dipastikan bahwa ijazah akan ditampilkan pada kesempatan tersebut. Sikap pihak Roy Suryo ini pada intinya menekankan pentingnya pengajuan barang bukti yang mereka sebut sebagai bukti utama, tanpa memastikan lebih dahulu keputusan pengadilan maupun tindakan jaksa.
Baca juga: Persidangan Terbaru Kasus Dokter Tifa: Tiga Saksi Dihadapkan dan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
