Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan langkah untuk membawa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid secara paksa. Hingga saat ini, penyidik masih menelaah alasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan. Dengan demikian, belum ada keputusan final mengenai tindakan yang akan diambil terhadap Nusron setelah ia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa setiap langkah penyidik harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa tindakan membawa seseorang secara paksa tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan prosedur dan dasar hukum yang relevan. KPK perlu memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan sesuai aturan.
Untuk saat ini, fokus penyidik adalah menilai keterangan atau alasan yang disampaikan terkait absennya Nusron. Penilaian itu menjadi bagian dari pertimbangan sebelum KPK menentukan tindak lanjut, misalnya menjadwalkan kembali pemeriksaan atau mengambil langkah lain yang dimungkinkan secara hukum. KPK belum menyatakan bahwa alasan tersebut diterima ataupun ditolak, sehingga belum tepat menyimpulkan bahwa tindakan paksa akan segera dilakukan.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa proses masih berada pada tahap penelaahan, bukan pada keputusan untuk menjemput paksa. Publikasi mengenai kemungkinan tindakan tersebut perlu dibedakan dari keputusan resmi lembaga. Pernyataan Achmad Taufik menempatkan kepatuhan terhadap KUHAP sebagai pertimbangan utama, sementara substansi alasan ketidakhadiran masih diperiksa oleh penyidik. Setelah evaluasi selesai, KPK dapat menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sampai ada keterangan resmi lanjutan, statusnya tetap belum diputuskan. KPK juga belum mengumumkan jadwal pemeriksaan pengganti atau bentuk tindak lanjut tertentu. Karena itu, perkembangan perkara bergantung pada hasil penilaian penyidik, bukan semata-mata pada dugaan bahwa ketidakhadiran otomatis berujung pada upaya paksa. Sikap tersebut mencerminkan bahwa prosedur hukum harus dipenuhi sebelum tindakan lebih lanjut ditentukan.Achmad menjelaskan bahwa penyidik KPK memiliki kewenangan memanggil seorang saksi sebanyak dua kali untuk keperluan pemeriksaan. Ketentuan tersebut memberi ruang bagi penyidik untuk kembali meminta kehadiran saksi apabila panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang dinilai patut dan wajar. Pemanggilan dilakukan agar keterangan yang dibutuhkan dapat diperoleh dan proses pemeriksaan berjalan sesuai kebutuhan penyidikan. Namun, jumlah panggilan bukan satu-satunya hal yang diperhatikan. Penyidik juga menilai alasan ketidakhadiran serta informasi yang disampaikan oleh saksi kepada KPK.
Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan atau tanpa alasan yang dapat diterima berbeda dari keadaan ketika saksi berhalangan karena alasan sah. Jika saksi tidak hadir dan tidak menjelaskan penyebabnya secara memadai, penyidik dapat menerbitkan panggilan kedua. Sebaliknya, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dapat menjadi alasan yang patut untuk meminta penjadwalan ulang. Demikian pula, agenda kedinasan yang muncul secara mendadak dapat dipertimbangkan apabila disampaikan dengan keterangan yang mendukung. Penilaian atas alasan tersebut berada pada penyidik berdasarkan informasi yang diterima dan keadaan yang menyertai ketidakhadiran.
Dalam situasi beralasan sah, panggilan pertama tetap diperhitungkan sebagai bagian dari proses pemanggilan, tetapi ketidakhadiran itu tidak serta-merta diperlakukan sebagai pengabaian kewajiban saksi. Pemeriksaan dapat dijadwalkan kembali pada waktu lain yang memungkinkan, setelah alasan berhalangan dikomunikasikan kepada penyidik. Karena itu, penjadwalan ulang tidak otomatis berarti penyidik harus memulai rangkaian pemanggilan dari awal. KPK dapat mengatur waktu pemeriksaan berikutnya dengan mempertimbangkan ketersediaan saksi dan kebutuhan penyidikan. Pembedaan ini penting untuk menjelaskan bahwa prosedur pemanggilan memberi kesempatan kepada saksi memenuhi panggilan, sekaligus memungkinkan penyidik menilai apakah ketidakhadiran terjadi tanpa alasan wajar atau karena kendala yang sah. Penjelasan mengenai alasan tersebut membantu publik memahami bahwa keputusan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan tidak sama dengan mengabaikan proses hukum. Penyidik tetap dapat melanjutkan pemeriksaan sesuai kewenangannya setelah memastikan jadwal dan komunikasi dengan saksi.Nusron Wahid sebelumnya menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta penundaan pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober. Dalam surat tersebut, permintaan penjadwalan ulang disampaikan dengan alasan waktu pemeriksaan berbenturan dengan agenda resmi lainnya. Informasi mengenai surat dan alasan itu dibenarkan oleh Achmad.
Permintaan tersebut menjadi informasi yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan jadwal pemeriksaan Nusron. Namun, pengajuan surat penundaan tidak dengan sendirinya menjelaskan keputusan akhir mengenai jadwal baru. Keterangan yang tersedia hanya menyebut adanya permohonan dari Nusron serta alasan yang disampaikan, tanpa memuat rincian lebih lanjut tentang agenda yang dimaksud.
Dengan demikian, hal yang dapat dipastikan dari informasi tersebut adalah pemeriksaan semula dijadwalkan pada 14 Oktober, kemudian Nusron meminta agar pelaksanaannya ditunda karena berbenturan dengan agenda resmi lainnya. Achmad membenarkan keterangan mengenai permintaan itu. Tidak ada keterangan tambahan mengenai waktu pengganti pemeriksaan dalam informasi yang disampaikan.
Surat permohonan penundaan merupakan bagian dari komunikasi terkait jadwal pemeriksaan. Keterangan tentang adanya surat membantu menjelaskan mengapa pemeriksaan pada tanggal tersebut diminta untuk tidak dilaksanakan sesuai rencana semula. Meski demikian, alasan yang disampaikan dalam surat tetap perlu dibedakan dari keputusan KPK mengenai tindak lanjut permintaan tersebut. Permintaan dari pihak yang akan diperiksa belum dapat diperlakukan sebagai konfirmasi bahwa jadwal baru telah ditetapkan.
Dalam perkembangan ini, perhatian tertuju pada proses penelaahan KPK atas alasan penundaan yang diajukan. Keterangan Achmad menguatkan bahwa surat permintaan memang disampaikan, sementara alasan yang tercantum berkaitan dengan benturan agenda resmi. Informasi yang ada belum memberikan rincian agenda maupun penjelasan lain mengenai pemeriksaan. Karena itu, uraian mengenai surat tersebut sebaiknya dibatasi pada waktu pemeriksaan yang dijadwalkan, permintaan penundaan dari Nusron, alasan benturan agenda, serta konfirmasi Achmad atas informasi itu. Rincian lebih lanjut tidak dapat ditarik dari keterangan tersebut.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah surat yang disampaikan Nusron Wahid terkait penundaan pemeriksaan. Penilaian tersebut mencakup isi surat serta alasan yang dilampirkan untuk menjelaskan ketidakhadirannya pada jadwal pemeriksaan. Langkah ini diperlukan agar penyidik dapat menentukan apakah keterangan yang disampaikan memenuhi alasan yang dapat diterima atau masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Dengan demikian, keputusan mengenai penanganan panggilan tidak semata-mata didasarkan pada permohonan penundaan, tetapi juga pada hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan keadaan yang dijelaskan di dalamnya.
Hasil telaah akan menjadi dasar bagi KPK untuk menetapkan langkah selanjutnya. Apabila alasan penundaan dinilai memadai, pemeriksaan dapat dijadwalkan kembali pada waktu lain sesuai kebutuhan penyidikan. Namun, apabila penjelasan dalam surat belum cukup untuk membenarkan ketidakhadiran, penyidik dapat mempertimbangkan tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Sampai penilaian itu selesai, belum dapat dipastikan apakah perkara hanya akan berlanjut dengan penjadwalan ulang atau memasuki tahapan berikutnya. Karena itu, isi surat dan pertanggungjawaban atas alasan yang diajukan menjadi faktor penting dalam keputusan penyidik.
Adapun tindakan membawa saksi atau upaya penjemputan paksa bukan langkah yang otomatis dilakukan setelah satu kali ketidakhadiran. Langkah tersebut baru dapat dipertimbangkan apabila saksi kembali tidak memenuhi panggilan kedua dan tidak menyertakan alasan sah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan itu menegaskan bahwa penyidik perlu memperhatikan tahapan pemanggilan serta dasar ketidakhadiran sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jika Nusron memenuhi panggilan berikutnya, kebutuhan terhadap langkah tersebut tentu akan dinilai berdasarkan perkembangan pemeriksaan. KPK juga perlu memastikan proses berjalan sesuai aturan, termasuk memberi kesempatan kepada saksi untuk menjelaskan alasan ketidakhadirannya.
Baca juga: Skandal Korupsi di Kementerian ATR/BPN: Profil Nusron Wahid dan Tersangka Terkait | Pengembangan Kasus Suap HGB di Bogor, Melibatkan Tangan-Tangan Dekat Nusron Wahid
