Jakarta | Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menempati urutan kesepuluh dalam daftar menteri yang dinilai publik bekerja paling baik di Kabinet Merah Putih. Ia memperoleh 5,9 persen suara responden dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO). Hasil tersebut menempatkan Meutya di jajaran sepuluh besar berdasarkan penilaian masyarakat terhadap kinerja para menteri.
Survei itu bertajuk “Refleksi dan Evaluasi Publik; Dua Tahun Kabinet Merah Putih”. IPO memaparkan hasilnya secara daring di Jakarta pada Sabtu, 24 Oktober. Dalam daftar yang diumumkan, Meutya juga tercatat sebagai menteri perempuan dengan penilaian kinerja tertinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa namanya termasuk yang memperoleh respons positif dari responden ketika mereka diminta menilai kinerja anggota kabinet.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa responden diminta menilai nama-nama menteri yang dianggap paling baik dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, daftar tersebut disusun berdasarkan jawaban publik atas pertanyaan mengenai menteri yang dinilai memiliki kinerja terbaik, bukan sekadar berdasarkan jabatan atau urutan dalam kabinet. Perolehan 5,9 persen menjadi angka yang mencerminkan proporsi responden yang memilih Meutya dalam penilaian itu.
Posisi kesepuluh memberi gambaran mengenai tingkat pengenalan dan apresiasi publik terhadap kerja Meutya di bidang komunikasi dan digital. Namun, angka survei ini perlu dibaca dalam konteks metode dan pertanyaan yang digunakan, serta keseluruhan hasil penilaian terhadap para menteri. Informasi mengenai peringkat dan persentase tersebut menyajikan salah satu potret opini publik pada waktu survei dilakukan, bukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh aspek kebijakan kementerian.
Penempatan Meutya sebagai menteri perempuan dengan skor tertinggi dalam daftar itu juga menjadi bagian penting dari hasil yang disampaikan IPO. Temuan tersebut menambah konteks pada capaian peringkatnya di para anggota Kabinet Merah Putih. Secara keseluruhan, survei ini mencatat Meutya Hafid berada di posisi kesepuluh dengan 5,9 persen, sekaligus menunjukkan bahwa responden menilai dirinya sebagai salah satu menteri yang paling baik menjalankan pemerintahan.
Daftar menteri dengan penilaian kinerja tertinggi menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di urutan pertama. Ia memperoleh 33 persen, menjadi angka tertinggi di nama-nama yang tercantum. Posisi kedua ditempati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 25,2 persen. Selisih keduanya mencapai 7,8 poin persentase. Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meraih 24,5 persen dan berada di urutan ketiga. Hasil tersebut menunjukkan tiga peringkat teratas diisi oleh pejabat yang menangani bidang pertanian, infrastruktur, serta pangan.
Urutan keempat ditempati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dengan penilaian 21,8 persen. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyusul pada posisi kelima, memperoleh 20,5 persen. Pada peringkat keenam, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sugiono mendapatkan 16,1 persen. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berada di posisi ketujuh dengan 13,8 persen, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menempati urutan kedelapan dengan 12 persen. Menteri Agama Nasaruddin Umar melengkapi sembilan nama teratas yang disebutkan, dengan penilaian sebesar 10,3 persen.
Meutya Hafid berada pada urutan kesepuluh dalam daftar menteri dengan penilaian kinerja terbaik tersebut. Dengan demikian, namanya masuk dalam kelompok sepuluh besar bersama para menteri yang memperoleh persentase tertinggi. Data yang tersedia untuk daftar ini mencantumkan angka penilaian bagi sembilan menteri di atasnya, tetapi tidak menyebutkan persentase khusus untuk Meutya. Karena itu, posisi kesepuluh dapat dicatat sebagai bagian dari urutan, tanpa menambahkan angka yang tidak tercantum. Penyajian peringkat beserta persentase membantu pembaca membandingkan hasil penilaian antarnama secara langsung. Perlu dibedakan pula posisi dalam daftar dan besaran persentase: urutan menunjukkan peringkat relatif, sedangkan persentase merupakan angka penilaian yang dilaporkan untuk setiap menteri. Dalam rangkaian ini, angka bergerak dari 33 persen di posisi teratas hingga 10,3 persen pada posisi kesembilan; Meutya tercatat setelah Nasaruddin Umar sebagai penutup daftar sepuluh besar.
Dalam perbandingan penilaian terhadap kinerja menteri, Meutya Hafid menonjol di para menteri perempuan. Menurut Dedi Kurnia Syah, Meutya memperoleh penilaian tertinggi dalam kelompok tersebut. Posisi ini menunjukkan bahwa, ketika responden diminta menilai menteri yang dianggap bekerja paling baik, nama Meutya berada di atas menteri perempuan lainnya dalam hasil yang dibahas. Widiyanti Putri Wardhana menempati urutan kedua pada kelompok yang sama. Dengan demikian, perbandingan tersebut bersifat khusus: keduanya dinilai relatif terhadap sesama menteri perempuan, bukan semata-mata melalui peringkat semua pejabat pemerintahan. Informasi ini memberi konteks mengenai posisi Meutya, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan metode survei, jumlah responden, atau rincian penilaian yang mendasarinya.
Ukuran lain yang perlu dibedakan adalah tingkat kepuasan publik pada klaster pejabat bidang politik dan keamanan. Dalam pengelompokan ini, Meutya berada di posisi kedua dengan raihan 4,9 persen. Peringkat tersebut berada di bawah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memperoleh 13,5 persen. Angka ini menggambarkan capaian Meutya dalam klaster pejabat politik-keamanan, bukan peringkatnya di menteri perempuan. Perbandingan langsung terhadap Tito juga berlaku dalam konteks klaster itu, dengan persentase masing-masing sebagaimana dilaporkan. Karena kategori dan indikator yang digunakan berbeda, angka 4,9 persen tidak dapat diperlakukan sebagai nilai yang sama dengan penilaian bahwa seorang menteri bekerja paling baik.
Pemisahan kedua ukuran tersebut penting agar posisi Meutya tidak ditafsirkan secara keliru. Predikat tertinggi di menteri perempuan merujuk pada perbandingan berdasarkan penilaian terhadap menteri yang dianggap bekerja paling baik. Sebaliknya, posisi kedua dalam klaster politik dan keamanan merujuk pada tingkat kepuasan publik, dengan Tito berada di urutan teratas pada klaster itu. Kedua temuan sama-sama menunjukkan posisi Meutya yang menonjol, tetapi menjawab pertanyaan berbeda dan memakai dasar perbandingan yang berbeda pula. Karena itu, penyebutan angka dan peringkat sebaiknya selalu disertai kategori ukurannya. Cara tersebut membantu pembaca memahami bahwa posisi Meutya sebagai menteri perempuan dengan penilaian tertinggi tidak bertentangan dengan capaian 4,9 persen pada klaster pejabat politik-keamanan, melainkan merupakan hasil dari dua jenis penilaian yang terpisah.
Survei nasional yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) berlangsung pada 12–20 Oktober 2026. Pengumpulan data melibatkan 1.200 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga penilaian yang dihimpun mencakup pandangan masyarakat dari beragam daerah. Hasil survei tersebut menjadi gambaran opini publik pada periode pelaksanaan penelitian, bukan ukuran yang terlepas dari konteks waktu maupun cara data dikumpulkan.
Dalam menentukan responden, IPO menggunakan metode multistage random sampling atau penarikan sampel acak bertahap. Metode ini dilakukan melalui beberapa tahap pemilihan sampel, dengan tujuan menjangkau responden secara terstruktur di wilayah yang menjadi cakupan survei. IPO menyatakan tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95 persen, dengan batas toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,9 persen. Angka-angka metodologis tersebut membantu pembaca memahami tingkat ketidakpastian hasil, tetapi tidak menghilangkan kemungkinan adanya perbedaan temuan survei dan pandangan seluruh penduduk.
Dedi menjelaskan bahwa penilaian publik terhadap kinerja pejabat kabinet tidak hanya terbentuk dari capaian substantif masing-masing kementerian. Tingkat keterkenalan seorang pejabat dan persepsi masyarakat juga dapat memengaruhi cara kinerjanya dinilai. Persepsi tersebut berkembang melalui sejumlah hal, termasuk intensitas aktivitas kementerian serta seberapa sering kegiatan dan kebijakannya dipublikasikan kepada masyarakat.
Baca juga: Menggali Kasus Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Tengah Sorotan Publik
