JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mendorong siswa dan alumni Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang berminat bekerja di luar negeri untuk terus meningkatkan kompetensi. Penguatan kemampuan tersebut dinilai penting agar calon tenaga kesehatan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kebutuhan serta standar kerja internasional.
Dorongan itu disampaikan Mukhtarudin saat meninjau fasilitas migrant center di Poltekkes Kementerian Kesehatan di Denpasar, Bali, pada Jumat (2/10). Informasi tersebut disampaikan melalui keterangan di Jakarta pada Sabtu. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia kesehatan yang ingin memasuki pasar kerja global.
Menurut arahan tersebut, siswa dan alumni Poltekkes perlu memandang peningkatan kompetensi sebagai bagian penting dari persiapan profesional. Kemampuan yang sesuai dengan standar internasional akan membantu mereka memahami tuntutan kerja yang lebih luas dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan layanan kesehatan di lingkungan kerja global.
Keberadaan migrant center di lingkungan Poltekkes Kementerian Kesehatan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan calon pekerja migran. Fasilitas tersebut diharapkan mendukung perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan kapasitas siswa dan alumni yang memiliki rencana bekerja di luar negeri.
Mukhtarudin mengingatkan bahwa peluang kerja di tingkat global perlu diikuti kesiapan yang memadai. Karena itu, peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik oleh siswa maupun alumni. Dengan kesiapan tersebut, tenaga kesehatan lulusan Poltekkes diharapkan mampu memenuhi tuntutan dan standar kerja internasional secara lebih baik ketika memasuki dunia kerja.
Menurut Mukhtarudin, keberadaan migrant center di lingkungan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) memiliki peran strategis dalam memperkuat kesiapan mahasiswa dan alumni menghadapi peluang kerja di tingkat global. Fasilitas ini tidak sekadar menjadi pusat layanan administratif, tetapi juga ruang informasi yang dapat membantu calon tenaga kesehatan memahami dinamika pasar kerja internasional secara lebih objektif, terarah, dan bertanggung jawab.
Migrant center diharapkan menyediakan informasi yang benar mengenai negara tujuan, jenis pekerjaan, kebutuhan kompetensi, kisaran hak dan kewajiban, serta kondisi kerja yang perlu diketahui sejak awal. Dengan akses informasi yang terpercaya, mahasiswa dan alumni dapat menghindari kabar yang keliru, penawaran kerja yang tidak jelas, maupun praktik penempatan yang berisiko merugikan. Mukhtarudin menilai, pemahaman tersebut penting agar setiap calon pekerja mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan semata-mata karena dorongan untuk segera bekerja di luar negeri.
Selain menyampaikan informasi peluang, pusat ini juga dapat mendampingi peserta dalam memahami persyaratan dan prosedur penempatan. Pendampingan mencakup kesiapan dokumen, penguasaan bahasa, pemenuhan standar kompetensi, proses sertifikasi, hingga pemahaman terhadap ketentuan hukum di negara tujuan. Persiapan yang dilakukan sejak masa pendidikan akan membantu lulusan mengenali kekuatan dan kekurangan dirinya, sekaligus menyusun langkah pengembangan kemampuan sebelum memasuki proses rekrutmen.
Mukhtarudin berharap lulusan pendidikan vokasi kesehatan Indonesia tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai negara. Mereka juga diharapkan mampu membawa nama baik pendidikan dan tenaga kesehatan Indonesia di tingkat global melalui kompetensi, etika, disiplin, dan profesionalisme. Karena itu, migrant center perlu dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem pembinaan karier yang berkelanjutan, sehingga mobilitas tenaga kesehatan berlangsung aman, bermartabat, dan memberikan manfaat bagi individu maupun bangsa.
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki jaringan pendidikan vokasi kesehatan yang penting untuk menyiapkan tenaga kesehatan menghadapi kebutuhan pasar kerja global. Kementerian Kesehatan mengelola 38 Politeknik Kesehatan atau Poltekkes yang tersebar di 34 provinsi. Keberadaan jaringan tersebut menjadi modal strategis untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan praktis, sekaligus memperluas akses pendidikan kesehatan di berbagai wilayah. Melalui institusi ini, pemerintah juga dapat menyelaraskan pengembangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.
Peluang kerja internasional turut diperkuat melalui kerja sama antarpemerintah dengan sejumlah negara. Kementerian Kesehatan menjalin hubungan kerja sama dengan Jerman, Jepang, Arab Saudi, Singapura, Qatar, Australia, dan Inggris. Jepang menjadi salah satu negara yang banyak menyerap lulusan Poltekkes, khususnya untuk bekerja sebagai pengasuh atau kaigo. Permintaan tersebut membuka jalur penempatan yang luas bagi lulusan pendidikan vokasi kesehatan, terutama karena Jepang menghadapi kebutuhan tenaga pendamping bagi populasi lanjut usia. Namun, penempatan tenaga kesehatan perlu tetap mempertimbangkan kesesuaian pekerjaan, jenjang pendidikan, dan kompetensi yang telah dimiliki lulusan.
Yuli berharap lulusan D3 dan D4 bidang kesehatan dapat lebih banyak diarahkan ke posisi perawat atau ners sesuai kualifikasi pendidikannya. Menurut penjelasannya, pekerjaan kaigo pada dasarnya dapat diisi oleh lulusan SMA atau SMK, sehingga lulusan pendidikan tinggi kesehatan sebaiknya memperoleh kesempatan menjalankan peran yang lebih sesuai dengan bekal akademik dan profesionalnya. Jalur perawat dinilai memberikan ruang pengembangan karier yang lebih selaras dengan jenjang pendidikan, kompetensi klinis, serta tanggung jawab tenaga kesehatan. Arah kebijakan ini diharapkan meningkatkan nilai tawar lulusan Indonesia di pasar kerja global dan memastikan peluang mobilitas profesional berkembang secara berkelanjutan.
Penguatan persiapan karier internasional tenaga kesehatan direncanakan melalui pengembangan Bali Overseas Nursing Center di Denpasar. Pusat tersebut akan diarahkan menjadi global career center yang tidak hanya memberikan informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, tetapi juga mendukung kesiapan lulusan untuk memasuki pasar tenaga kesehatan global. Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem persiapan karier yang lebih terarah, sehingga calon tenaga kesehatan memperoleh akses terhadap informasi dan dukungan yang relevan sebelum bekerja di negara tujuan.
Dalam rencana tersebut, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan konsep migrant center yang lebih terintegrasi dan terpusat. Menurut Yuli, nantinya hanya akan ada satu migrant center yang berpusat di Jakarta. Pemusatan ini ditujukan untuk menghimpun data lulusan serta informasi mengenai kebutuhan tenaga kesehatan di luar negeri dalam satu basis data. Dengan sistem yang terkoordinasi, proses pemetaan ketersediaan lulusan dan peluang kerja internasional dapat dilakukan secara lebih sistematis.
Basis data tersebut direncanakan terhubung dengan sistem milik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Koneksi antarsistem diperlukan agar pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan tenaga kesehatan di setiap negara tujuan. Informasi itu kemudian dapat menjadi acuan dalam menyelaraskan target penyiapan tenaga kesehatan, baik berdasarkan jumlah maupun kebutuhan negara yang bersangkutan. Integrasi data juga memungkinkan informasi terkait lulusan dan kebutuhan pasar kerja luar negeri dihimpun melalui mekanisme yang lebih terpadu.
Melalui pengembangan global career center dan migrant center terpusat, persiapan tenaga kesehatan untuk bekerja secara internasional diarahkan agar berbasis data dan kebutuhan nyata. Namun, rencana tersebut masih disampaikan sebagai bagian dari penguatan sistem dan integrasi antarlembaga. Informasi mengenai hasil pelaksanaan maupun jadwal penerapannya belum disebutkan.
