Bekasi | PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengajak pengusaha daerah mengambil bagian dalam pengembangan rantai pasok biomassa. Peluang ini mencakup kegiatan mengolah limbah dan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik. Dengan keterlibatan pelaku usaha lokal, material yang sebelumnya kurang bernilai dapat diproses menjadi sumber energi sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi di daerah.
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, memaparkan peluang tersebut saat menghadiri rapat kerja daerah DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa kebutuhan biomassa untuk program co-firing berskala besar dan berkelanjutan. Co-firing merupakan penggunaan biomassa bersama batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sehingga pasokan bahan baku perlu tersedia secara konsisten.
PLN memiliki 52 unit PLTU dengan kapasitas gabungan mencapai 18.154 megawatt. Untuk mendukung pelaksanaan co-firing pada unit-unit tersebut, kebutuhan pasokan biomassa dapat mencapai hingga 9 juta ton setiap tahun. Besarnya kebutuhan ini menunjukkan bahwa rantai pasok biomassa memerlukan dukungan banyak pihak, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, hingga pengiriman ke pembangkit. Limbah dan sampah dari berbagai wilayah berpotensi menjadi sumber bahan baku, selama dapat dikelola dan dipenuhi sesuai kebutuhan pasokan.
Hokkop menggambarkan usaha biomassa sebagai peluang yang dapat melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal. Peluangnya bukan hanya bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi pelaku usaha daerah yang mampu berperan dalam mata rantai pengolahan maupun penyediaan bahan baku. Keterlibatan tersebut dapat membantu membangun pasokan yang lebih luas dan mendekatkan kegiatan usaha dengan sumber limbah setempat. Ajakan PLN EPI ini membuka ruang bagi pengusaha daerah untuk menjajaki peran dalam rantai pasok energi, sekaligus mendukung pemanfaatan limbah dan sampah sebagai bahan bakar alternatif bagi pembangkit.
Rantai pasok biomassa untuk mendukung kebutuhan PLTU melibatkan sejumlah tahap yang saling terhubung. Bahan baku perlu dikumpulkan dari sumbernya, kemudian disiapkan atau diolah agar sesuai dengan kebutuhan, disimpan secara memadai, dan dikirimkan ke pembangkit. Setiap tahapan membuka ruang kontribusi bagi pelaku usaha di daerah, termasuk pihak yang selama ini telah mengenal potensi sumber daya lokal. Dengan pengelolaan yang terkoordinasi, bahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi bagian dari pasokan biomassa.
Bahan baku yang dapat mendukung rantai pasok ini beragam, lain serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, dan batang singkong, serta berbagai limbah lainnya. Ketersediaan dan jenis bahan dapat berbeda di setiap wilayah, sehingga pengetahuan masyarakat setempat mengenai sumber bahan menjadi modal penting. Pelaku lokal dapat berperan dalam pengumpulan, penanganan, pengolahan, maupun penyimpanan sesuai kapasitas dan kondisi di daerah masing-masing. Selanjutnya, bahan yang telah dipersiapkan perlu dikirimkan melalui sistem pasok menuju PLTU.
PLN EPI menyiapkan pilihan keterlibatan yang fleksibel dalam pengembangan rantai pasok biomassa. Pelaku dapat mengambil bagian dalam pengelolaan sub hub, hub, hingga main hub, menyesuaikan kemampuan, sumber daya, dan cakupan kegiatan yang dapat dijalankan. Skema tersebut membuka kesempatan tidak hanya bagi perusahaan besar, tetapi juga koperasi, BUMDes, UMKM, kelompok tani, sektor swasta, serta pengusaha daerah. Dengan pilihan peran yang beragam, pelaku usaha dapat menjajaki kontribusi berdasarkan potensi setempat, tanpa harus memulai dari skala pengelolaan yang paling besar. Keterlibatan mereka berpotensi memperluas pemanfaatan bahan baku lokal sekaligus membangun kegiatan ekonomi yang terhubung dengan kebutuhan energi. Kerja sama di sepanjang proses juga penting agar pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman berlangsung selaras. Karena itu, peluang ini dapat menjadi jalan bagi berbagai jenis organisasi dan pelaku usaha untuk terlibat dalam pasokan biomassa, sesuai peran yang mampu mereka kelola.Sepanjang 2023–2026, pasokan biomassa PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) tercatat mencapai 4,77 juta ton. Capaian tersebut menunjukkan berkembangnya rantai pasok biomassa untuk mendukung kebutuhan bahan bakar pembangkit. Namun, lebih dari 77 persen pasokan masih berupa biomassa kayu. Komposisi ini menegaskan bahwa sumber pasokan telah tersedia, sekaligus memperlihatkan peluang untuk memperluas ragam bahan baku yang digunakan.
Potensi diversifikasi dapat berasal dari sampah perkotaan serta limbah pertanian dan perkebunan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan sumber tersebut berpeluang mengurangi ketergantungan pada biomassa kayu, sambil membuka keterlibatan pelaku usaha daerah dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyaluran bahan baku. Pengembangan rantai pasok tetap perlu memperhatikan mutu, volume yang konsisten, kesiapan fasilitas pengolahan, serta kesesuaian produk dengan kebutuhan pembangkit.
Di Jawa Barat, salah satu peluang yang dibidik PLN EPI adalah sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Gedebage. Sampah tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP), yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar pendamping melalui skema co-firing di PLTU. Pengolahan menjadi BBJP dapat membantu mengubah sampah yang sebelumnya belum bernilai menjadi komoditas energi, dengan syarat proses pemilahan dan pengolahan menghasilkan bahan bakar yang memenuhi spesifikasi.
Pemetaan menunjukkan jarak TPS Gedebage ke sejumlah PLTU yang berpotensi menjadi tujuan pasokan: PLTU Indramayu sekitar 150 kilometer, Pelabuhan Ratu 170 kilometer, Adipala 185 kilometer, dan Lontar 240 kilometer. Jarak ini berpengaruh langsung terhadap keekonomian biomassa karena menentukan kebutuhan dan biaya logistik, termasuk pengangkutan BBJP dari lokasi pengolahan ke pembangkit. Karena itu, pemilihan tujuan pasokan perlu menimbang jarak, biaya transportasi, kapasitas serapan, dan kontinuitas pengiriman. Pertimbangan tersebut dapat membantu menentukan model usaha yang layak bagi pemasok setempat, sekaligus memperkuat pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif.Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Erik Hidayat, menekankan bahwa pelaku usaha daerah membutuhkan akses nyata agar dapat terlibat langsung dalam rantai ekonomi yang lebih luas. Peluang tersebut penting supaya pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton ketika kegiatan ekonomi berkembang, tetapi mampu mengambil peran sebagai pemasok, mitra, maupun penggerak usaha di wilayahnya. Dalam konteks rantai pasok biomassa, keterlibatan itu dapat membuka ruang bagi pelaku usaha untuk mengolah dan menyalurkan potensi setempat.
Menurut Erik, kebutuhan utama pengusaha daerah bukan semata-mata bantuan uang. Mereka memerlukan akses terhadap pasar dan peluang usaha, disertai pembinaan yang membantu meningkatkan kapasitas serta kesiapan memenuhi kebutuhan rantai pasok. Dukungan kebijakan yang berpihak, program yang konkret, dan sinergi dengan pemerintah daerah juga diperlukan agar kesempatan yang tersedia dapat dijangkau secara nyata. Dengan dukungan tersebut, usaha lokal berpeluang tumbuh, memperkuat kemampuan operasional, dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, turut menyoroti pentingnya sektor usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat sekitar 5,73 persen dan, menurut sumber, terutama ditopang oleh konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor. Capaian itu menunjukkan peran beragam aktivitas ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya memperluas partisipasi pelaku usaha agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas. Penguatan usaha daerah dapat membantu menghubungkan potensi lokal dengan kebutuhan pasar dan kegiatan ekonomi yang lebih besar.
PLN EPI berkomitmen mendorong pengubahan limbah menjadi peluang ekonomi melalui rantai pasok biomassa yang inklusif. Potensi bahan baku di daerah diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pemanfaatan biomassa. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama yang membuka ruang keterlibatan berbagai pihak dan mendorong kemampuan pelaku lokal.
