Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditangani secara masif serta melibatkan seluruh unsur secara maksimal. Arahan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, setelah rapat terbatas mengenai karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pesan utama pemerintah, menurut Dudung, ialah memastikan penanganan berjalan dengan sungguh-sungguh dan melibatkan sumber daya yang tersedia.
Dudung menyampaikan bahwa Presiden menginginkan upaya penanggulangan yang benar-benar masif. Pernyataan tersebut menekankan skala dan keseriusan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi karhutla, bukan sekadar respons terbatas ketika kebakaran muncul. Seluruh unsur terkait perlu mengambil bagian secara maksimal, sesuai tugas dan kemampuan masing-masing, agar penanganan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
Arahan itu menjadi perhatian penting karena karhutla menuntut keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur lain yang berwenang perlu menjalankan peran masing-masing dengan koordinasi yang baik. Dengan demikian, pengerahan personel maupun dukungan operasional dapat diarahkan pada kebutuhan penanganan di lapangan. Dudung menegaskan kembali bahwa Presiden meminta pendekatan yang luas dan kuat, dengan seluruh unsur dikerahkan secara optimal.
Penegasan Presiden melalui rapat terbatas tersebut memberi arah bagi langkah pemerintah dalam menangani karhutla. Fokusnya adalah memastikan setiap unsur tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan mendukung upaya bersama secara maksimal. Pernyataan Dudung mengenai perlunya penanganan yang benar-benar masif mencerminkan tuntutan agar tindakan pemerintah memiliki jangkauan dan intensitas yang memadai. Arahan ini menjadi dasar bagi koordinasi lanjutan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, dengan perhatian pada pengerahan seluruh unsur yang terlibat.
Dudung menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalankan operasi udara untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu upaya yang dilakukan melalui operasi tersebut adalah penyebaran dry ice. Keterangan ini menunjukkan bahwa dukungan dari udara menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam merespons karhutla, di samping pengerahan personel di lapangan. Operasi udara tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diarahkan untuk mendukung penanganan yang sedang berlangsung. Dalam menjelaskan pelaksanaannya, Dudung juga menyampaikan perubahan pesawat yang digunakan untuk membawa dan menyebarkan dry ice. Informasi itu menggambarkan penyesuaian sarana operasi sesuai arahan pemerintah, tanpa mengubah tujuan utamanya, yakni membantu upaya penanganan karhutla.
Sebelumnya, penyebaran dry ice dilakukan dengan menggunakan pesawat Cassa. Pesawat tersebut menjadi sarana yang digunakan dalam pelaksanaan operasi udara pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan perintah yang disampaikan kepada Panglima TNI, penggunaan pesawat untuk mendukung kegiatan itu diperluas. Operasi yang semula menggunakan Cassa kini juga dikerahkan dengan pesawat Hercules. Perubahan ini menjadi bagian dari tindak lanjut atas arahan tersebut, sebagaimana diterangkan Dudung. Dengan demikian, pesawat Hercules hadir sebagai tambahan sarana dalam operasi, bukan sebagai pengganti yang disebutkan secara mutlak terhadap Cassa. Keterangan yang tersedia hanya menjelaskan perubahan dan perluasan penggunaan pesawat, sehingga tidak memberikan rincian lebih jauh mengenai pelaksanaan penerbangan maupun kapasitas masing-masing pesawat.
Perintah kepada Panglima TNI menandai keterlibatan unsur militer dalam mendukung operasi udara untuk penanganan karhutla. Dalam konteks ini, penggunaan Hercules dimaksudkan untuk membantu kegiatan penyebaran dry ice sebagaimana sebelumnya dilakukan dengan Cassa. Pemerintah, menurut Dudung, telah menjalankan langkah tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap penanganan kebakaran. Penjelasan ini menegaskan kesinambungan tujuan operasi meskipun sarana pesawat yang dikerahkan bertambah. Fokusnya tetap pada bantuan udara, sementara pengerahan Hercules mencerminkan pelaksanaan arahan yang disampaikan kepada Panglima TNI. Tidak ada keterangan tambahan mengenai waktu, lokasi, jumlah pesawat, atau hasil spesifik dari penyebaran dry ice. Karena itu, perubahan yang dapat dipastikan dari informasi tersebut adalah bahwa operasi udara yang sebelumnya menggunakan Cassa kini juga melibatkan Hercules untuk membantu penanganan karhutla.
Presiden Prabowo meminta pengerahan personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lapangan ditingkatkan. Arahan tersebut menekankan keterlibatan unsur yang dapat bekerja langsung dalam penanganan, bukan hanya pelaksanaan operasi udara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa penambahan dan pelibatan personel diperlukan agar upaya di lapangan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Perhatian diarahkan pada koordinasi antarpihak yang memiliki peran dalam penanganan kebakaran, termasuk mereka yang bertugas di kawasan terdampak.
Unsur yang perlu dilibatkan mencakup Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), petugas dinas kehutanan, serta masyarakat. Keterlibatan keempat unsur tersebut diminta sebagai bagian dari pengerahan personel yang lebih kuat. Masing-masing pihak disebut dalam arahan Dudung tanpa mengesampingkan peran unsur lainnya. Dengan melibatkan petugas kehutanan dan masyarakat bersama TNI serta Polri, penanganan di lapangan diharapkan berjalan dengan keterlibatan berbagai pihak yang relevan. Arahan ini menempatkan kerja bersama sebagai unsur penting dalam upaya merespons karhutla.
Prabowo meminta pengerahan itu dilakukan secara masif, terukur, dan segera. Masif berarti personel dikerahkan dalam skala yang kuat, sementara pelaksanaannya tetap terukur dan dilakukan dengan segera sesuai arahan. Dudung menyebut alasan permintaan tersebut adalah situasi karhutla yang sudah sangat mengganggu. Pernyataan itu menjadi dasar bagi kebutuhan untuk meningkatkan pengerahan di lapangan, tanpa menambahkan penjelasan lain mengenai penyebab atau dampak situasi tersebut. Arahan untuk melibatkan TNI, Polri, petugas dinas kehutanan, dan masyarakat sekaligus menegaskan bahwa penanganan tidak hanya bertumpu pada satu unsur. Dengan begitu, penguatan personel menjadi bagian dari respons yang diminta Presiden, berjalan bersama operasi udara dan melibatkan unsur-unsur yang disebutkan secara langsung oleh Dudung.
Dudung menyampaikan bahwa beberapa korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Informasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara telah memasuki proses hukum, tetapi penyidikannya masih berlangsung. Dengan demikian, status yang disampaikan perlu dipahami sesuai keterangan tersebut: sejumlah korporasi telah berstatus tersangka, sementara perkara belum dinyatakan selesai. Dudung tidak merinci identitas korporasi yang dimaksud dalam informasi ini.
Menurut Dudung, proses perkara saat ini masih berada pada tahap penyidikan. Pada tahap ini, penanganan masih berjalan dan informasi yang dapat dipastikan dari keterangannya terbatas pada status tersangka serta berlangsungnya penyidikan. Tidak disampaikan rincian mengenai dugaan pelanggaran, jumlah korporasi atau tersangka, maupun langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan. Karena itu, rincian tersebut tidak dapat disimpulkan dari keterangan yang tersedia.
Dudung juga menyebut Kapolri akan menyampaikan perkembangan perkara secara langsung. Penyampaian itu menjadi saluran untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penanganan kasus karhutla yang dimaksud. Sampai Kapolri memberikan keterangan tersebut, belum ada rincian tambahan yang dapat dipastikan berdasarkan informasi ini. Pernyataan Dudung menegaskan bahwa perkara masih dalam proses, dan perkembangan berikutnya akan disampaikan oleh Kapolri sendiri. Informasi yang disampaikan sejauh ini terbatas pada penetapan beberapa korporasi sebagai tersangka, status penyidikan yang masih berjalan, serta rencana penyampaian perkembangan secara langsung oleh Kapolri. Tidak terdapat keterangan lebih lanjut dalam bahan ini mengenai identitas para pihak atau detail perkara. Oleh sebab itu, pemberitaan mengenai kasus tersebut perlu tetap berpegang pada fakta yang sudah disampaikan, tanpa menambahkan rincian yang belum dikonfirmasi. Pembaca dapat menantikan penjelasan langsung dari Kapolri sebagai sumber perkembangan lanjutan, sebagaimana disebutkan Dudung, sambil membedakan informasi yang telah tersedia dari hal-hal yang belum dijelaskan.
Baca juga: Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Penanganan Karhutla di Indonesia: Kolaborasi Menko Polkam dan Menhut
