Jakarta | Rencana pembagian ponsel gratis kepada masyarakat mulai terungkap setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan informasi tersebut dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026. Kegiatan itu berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Pernyataan Hashim menjadi sorotan karena menyebut adanya gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan perangkat telepon seluler bagi warga. Informasi itu disampaikan sebagai bagian dari arah kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintah, bukan sebagai pengumuman bahwa pembagiannya telah dimulai atau selesai. Karena itu, waktu pelaksanaan, mekanisme pendataan penerima, serta bentuk perangkat yang akan diberikan masih belum dijelaskan dalam pernyataan tersebut.
Menurut penjelasan Hashim, ponsel yang direncanakan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari. Setiap warga negara juga disebut akan dilengkapi rekening digital. Rencana tersebut menunjukkan adanya gagasan untuk menghubungkan akses terhadap perangkat teknologi dengan layanan keuangan digital secara lebih luas. Dengan ponsel dan rekening digital, masyarakat nantinya berpotensi memperoleh sarana untuk berkomunikasi, mengakses informasi, serta menggunakan layanan transaksi elektronik. Namun, rincian mengenai penyedia layanan, sistem keamanan, biaya operasional, dan tata cara pembukaan rekening belum disampaikan secara terperinci.
Pernyataan dalam forum tersebut masih berada pada tahap pengungkapan rencana. Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal distribusi, sasaran prioritas, sumber pembiayaan, maupun lembaga yang akan bertanggung jawab melaksanakan program. Demikian pula, belum dapat dipastikan apakah seluruh warga akan menerima perangkat dengan spesifikasi yang sama atau berdasarkan kebutuhan tertentu. Oleh sebab itu, informasi mengenai ponsel gratis dan rekening digital perlu dipahami sebagai rencana yang disampaikan Hashim terkait gagasan Presiden Prabowo Subianto, bukan sebagai program yang sudah berjalan di tengah masyarakat. Penjelasan lanjutan dari pemerintah akan diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan dan pelaksanaannya.
Selain ponsel, fasilitas lain yang disebut akan menyertai program tersebut adalah rekening digital. Menurut Hashim, rekening itu akan tersedia di dalam ponsel yang diberikan kepada warga. Rekening digital tersebut disebut memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu. Keterangan ini menjadi bagian dari rincian awal mengenai manfaat yang direncanakan dalam pemberian ponsel gratis, meskipun sejumlah detail pelaksanaannya masih menunggu penjelasan lebih lanjut.
Sumber menyebut rekening gratis itu ditargetkan bagi warga yang baru berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening bank. Sasaran tersebut menunjukkan bahwa fasilitas ini diarahkan kepada warga yang belum memiliki akses rekening perbankan. Dengan demikian, rekening digital diharapkan dapat menjadi sarana awal bagi penerima untuk memiliki rekening atas nama masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan program.
Hashim menyatakan bahwa dana pemerintah nantinya akan tersedia dan dikirimkan ke rekening masing-masing warga. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dana yang disiapkan pemerintah akan ditempatkan atau disalurkan melalui rekening milik penerima, bukan sekadar menjadi saldo awal yang hanya tercantum saat rekening dibuat. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci besaran dana pemerintah selain saldo awal Rp50 ribu, waktu pengiriman, maupun mekanisme penyalurannya.
Rincian mengenai rekening digital ini masih perlu dipahami bersama dengan informasi lain tentang rencana ponsel gratis. Saldo awal Rp50 ribu merupakan fasilitas yang disebut akan melekat pada rekening tersebut, sedangkan sasaran penerimanya adalah warga berusia 17 tahun yang belum memiliki rekening bank. Adapun penyediaan dan pengiriman dana pemerintah ke rekening masing-masing warga disampaikan sebagai bagian dari rencana yang disebutkan Hashim. Pelaksanaan akhirnya tetap bergantung pada kebijakan dan penjelasan resmi mengenai program tersebut.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) disebut sebagai dua bank yang ditunjuk pemerintah untuk mendukung penyediaan rekening digital gratis bagi masyarakat. Penunjukan tersebut berkaitan dengan rencana memperluas akses layanan keuangan melalui pembukaan rekening tanpa biaya bagi warga yang selama ini belum memiliki hubungan dengan bank. Kedua bank itu akan diminta memfasilitasi proses pembukaan rekening bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada di luar jangkauan layanan perbankan formal. Dalam penjelasannya, Hashim menyebut kelompok itu sebagai warga yang berada di luar sektor perbankan atau belum tersentuh layanan perbankan. Mereka belum tercakup dalam penggunaan rekening bank secara rutin, sehingga rencana ini diarahkan untuk membuka akses dasar terhadap layanan keuangan digital melalui rekening yang disediakan secara gratis.
Hashim juga mengaitkan perkiraan sekitar 30 persen tersebut dengan rujukan yang disebutnya berasal dari Bank Dunia. Data itu digunakan untuk menggambarkan besarnya kelompok masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian, peran BRI dan BSI dalam rencana tersebut berfokus pada penyediaan fasilitas pembukaan rekening bagi penduduk yang belum terlayani, bukan sekadar memperluas penggunaan layanan bagi nasabah yang sudah memiliki rekening. Pelaksanaan pembukaan rekening nantinya diharapkan menjangkau warga di luar sektor perbankan secara lebih luas, sesuai dengan sasaran yang telah disampaikan.
Rekening digital gratis yang direncanakan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi sehari-hari. Fasilitas tersebut juga diproyeksikan menjadi saluran penyaluran bantuan tunai bagi warga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Dengan adanya rekening yang terhubung pada ponsel, proses distribusi bantuan diharapkan berlangsung lebih langsung, tercatat, dan mudah dipantau.
Berdasarkan rencana yang sedang dibahas, bantuan tunai pada masa mendatang tidak lagi dibagikan terutama dalam bentuk fisik. Dana akan dikirim langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening digital milik penerima. Skema ini dapat mengurangi tahapan penyaluran, sekaligus membantu memastikan dana diterima oleh pihak yang sesuai dengan data penerima manfaat. Masyarakat nantinya dapat menggunakan saldo tersebut melalui layanan digital yang tersedia pada ponsel.
Meski demikian, pelaksanaan program rekening dan bantuan digital tersebut belum berlangsung pada 2026. Pemerintah masih membahas berbagai aspek teknis, termasuk mekanisme pendaftaran, pemutakhiran data, keamanan rekening, serta cara memastikan warga yang berhak dapat mengakses dana tanpa hambatan. Pembahasan ini diperlukan agar penerapan program tidak menimbulkan kesalahan penyaluran dan tetap menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada awal 2027. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemberian rekening secara otomatis bersamaan dengan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan pendekatan itu, identitas kependudukan dapat langsung dikaitkan dengan rekening digital sejak awal. Namun, jadwal dan bentuk pelaksanaan akhirnya tetap menunggu keputusan pemerintah serta penyelesaian pembahasan teknis. Jika diterapkan, sistem ini berpotensi mempercepat penyaluran bantuan tunai sekaligus membangun basis layanan keuangan digital yang lebih terintegrasi bagi masyarakat.
Baca juga: Rekening Bank untuk Setiap Warga Negara Indonesia | Identitas Tersangka Penanggung Jawab Akun Instagram Kontroversial Terungkap | Pertumbuhan Energi dan Infrastruktur Digital di Indonesia: IEE Series Energy Week 2026
