Kabupaten Rote Ndao | Pemerintah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu langkah untuk mendorong swasembada garam dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan impor. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi garam dalam negeri melalui pembangunan sentra industri yang terencana. Rote Ndao dipilih sebagai lokasi pengembangan dengan tahapan pembangunan yang terus berjalan. Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan garam nasional dengan produksi domestik, sekaligus membangun basis industri garam yang dapat dikembangkan secara bertahap.
Pembangunan KSIGN kini memasuki tahap II, dengan cakupan lahan seluas 751,32 hektare. Jika digabungkan dengan area yang termasuk dalam tahap I, luas kawasan yang sedang dibangun mencapai 1.368,25 hektare. Angka tersebut merujuk pada lahan dalam dua tahap pengembangan yang tengah berlangsung, bukan keseluruhan potensi kawasan di Rote Ndao. Pelaksanaan secara bertahap memungkinkan pembangunan kawasan dilakukan melalui tahapan yang terukur. Dengan cakupan tersebut, KSIGN dirancang menjadi sentra produksi dan industri garam yang semakin berkembang, sejalan dengan sasaran pemerintah untuk memperkuat pasokan garam lokal.
Di luar area yang sedang dibangun, kawasan ini memiliki potensi perluasan hingga 10.764 hektare. Potensi tersebut masih merupakan peluang pengembangan dan tidak boleh disamakan dengan lahan yang telah dibangun pada tahap I maupun tahap II. Perluasan dapat ditempuh melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, yang berperan dalam mendorong pengembangan kawasan pada masa mendatang. Kerja sama itu dapat mendukung peningkatan skala kegiatan industri garam, sesuai dengan kesiapan dan tahapan yang direncanakan. Dengan membedakan luas pembangunan saat ini dari potensi perluasan, perkembangan KSIGN dapat dipahami secara lebih akurat. Pengembangan bertahap di Rote Ndao diharapkan mendukung upaya memenuhi kebutuhan garam dari produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada garam impor.
KSIGN dirancang sebagai kawasan industri garam modern dan terintegrasi di Rote Ndao. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk menghubungkan kegiatan produksi, penanganan hasil panen, penyimpanan, dan penyaluran dalam satu sistem yang lebih tertata. Dengan pendekatan tersebut, produksi garam diharapkan tidak hanya meningkat dari sisi volume, tetapi juga memiliki mutu yang konsisten dan mampu memenuhi spesifikasi pengguna. Rancangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sumber pasokan domestik yang lebih kuat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada garam impor untuk berbagai kebutuhan nasional.
Sasaran produktivitas yang ditetapkan mencapai 200 ton per hektare per tahun, dengan kadar natrium klorida (NaCl) hingga 97 persen. Target tersebut menempatkan peningkatan produktivitas dan kualitas sebagai dua unsur utama pengembangan. Capaian itu diharapkan didukung oleh pengelolaan tambak yang modern serta fasilitas penunjang yang memadai, sehingga hasil produksi dapat memenuhi persyaratan sektor industri maupun konsumsi rumah tangga. Bila mutu dan pasokan dapat dijaga secara berkelanjutan, garam dari kawasan ini berpotensi berperan dalam memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan memperkuat ketahanan pasokan.
Dalam peninjauan pemerintah, fasilitas yang telah menjadi perhatian mencakup tambak garam modern dan gudang garam nasional berkapasitas 10.000 ton. Tambak disiapkan sebagai pusat kegiatan produksi, sedangkan gudang berfungsi mendukung penyimpanan hasil agar pasokan dapat dikelola lebih teratur. Keberadaan kapasitas penyimpanan juga penting untuk membantu menjaga ketersediaan garam ketika produksi dan kebutuhan pasar tidak selalu berlangsung dalam waktu yang sama. Pemerintah menargetkan produksi di KSIGN mulai berjalan pada September 2026. Tahap awal tersebut akan menjadi penanda dimulainya operasional kawasan sekaligus dasar untuk menilai pencapaian sasaran produksi, mutu, dan kontribusinya bagi kebutuhan garam nasional. Pengawasan terhadap kesiapan fasilitas dan kesinambungan kegiatan produksi akan menentukan seberapa jauh target tersebut dapat diwujudkan sesuai rencana.
Komitmen menjadikan Rote Ndao sebagai pusat garam modern ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) beberapa waktu lalu. Menurutnya, Indonesia memiliki modal alam yang kuat untuk memenuhi kebutuhan garam secara mandiri. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia semestinya mampu mengembangkan produksi garam yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan. Potensi tersebut, kata dia, perlu ditopang oleh pengelolaan kawasan, teknologi, serta tata niaga yang dapat menghubungkan produksi dengan kebutuhan industri dan rumah tangga.
Zulkifli menilai pengembangan industri garam modern bukan hanya persoalan meningkatkan volume produksi. Upaya itu juga penting untuk memastikan nilai ekonomi komoditas tetap dinikmati masyarakat dalam negeri, terutama warga yang tinggal dan bekerja di wilayah pesisir. Pandangan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan, termasuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri. Apabila produksi lokal dikelola dengan baik, rantai nilai garam dapat memberi manfaat lebih besar bagi petani, pekerja, pelaku usaha, dan perekonomian daerah, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan nasional.
Dalam penjelasannya, ia mengingatkan bahwa impor dapat membuat aliran nilai ekonomi bergerak ke luar negeri, alih-alih berputar dan menciptakan manfaat di dalam negeri. Karena itu, masyarakat pesisir diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi tampil sebagai pelaku utama dalam kegiatan produksi dan pengembangan industri. Keterlibatan mereka dinilai penting agar pertumbuhan sektor garam memberi dampak langsung bagi komunitas setempat. Dalam peninjauan KSIGN tersebut, Zulkifli didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena turut hadir. Kehadiran para pejabat itu mencerminkan perhatian lintas sektor terhadap rencana pengembangan kawasan garam di Rote Ndao, yang diharapkan memperkuat kapasitas produksi nasional dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Pengembangan kawasan garam modern di Rote Ndao tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga setempat. KSIGN menyiapkan penyerapan tenaga kerja lokal untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, mulai dari pengelolaan tambak hingga proses pengolahan dan distribusi. Dengan keterlibatan masyarakat sejak awal, manfaat proyek diharapkan dapat dirasakan lebih luas dan tidak terbatas pada pembangunan fasilitas.
Agar warga siap mengisi kebutuhan tenaga kerja tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan pelatihan serta sertifikasi keterampilan. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri garam modern, termasuk pemahaman mengenai proses produksi dan standar kerja. Pelatihan dapat membantu masyarakat meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja, sementara sertifikasi memberi pengakuan atas kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian, perekrutan lokal dapat ditopang oleh keterampilan yang relevan dan terukur.
Nixon, warga Rote Ndao, menyampaikan optimisme terhadap potensi perubahan yang dapat dibawa kawasan tersebut. Ia berharap keberadaan industri garam di daerahnya kelak membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda, sehingga mereka tidak perlu pergi jauh dari kampung halaman untuk mencari pekerjaan. Ia juga berharap garam Rote dapat memenuhi kebutuhan Indonesia dan menjadi kebanggaan daerah. Harapan itu mencerminkan aspirasi warga agar potensi lokal berkembang menjadi sumber penghidupan sekaligus identitas yang bernilai.
Namun, kesempatan kerja dan manfaat ekonomi tersebut masih bergantung pada pelaksanaan proyek serta keterlibatan berbagai pihak. Zulkifli berharap pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat dapat bekerja bersama menjaga kawasan, sehingga investasi jangka panjang ini dikelola dengan baik. Dukungan dan pengawasan bersama penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan usaha sekaligus memperhatikan kepentingan warga pesisir.
