Said Abdullah Dorong Konsolidasi Kader PDIP Jatim untuk Menatap Pemilu 2029

Said Abdullah Dorong Konsolidasi Kader PDIP Jatim untuk Menatap Pemilu 2029

KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta seluruh kader partai merapatkan barisan untuk menghadapi Pemilu 2029. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi internal yang dirangkaikan dengan bakti sosial di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang pada Jumat (9/10). Forum itu menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyatukan langkah seluruh jajaran partai di Jawa Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri pengurus partai dari berbagai tingkatan, mulai dari DPC, PAC, hingga ranting. Kehadiran struktur organisasi secara lengkap menunjukkan pentingnya keterhubungan pimpinan dan kader di tingkat akar rumput. Melalui konsolidasi itu, jajaran partai membahas penguatan organisasi, kesiapan menghadapi agenda politik mendatang, serta upaya menjaga kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial.

Said menekankan bahwa soliditas internal merupakan modal utama bagi PDI Perjuangan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus meraih kemenangan politik pada Pemilu 2029. Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai apabila seluruh kader bekerja dalam satu arah, menjaga komunikasi, dan mengutamakan kepentingan partai serta rakyat. Konsolidasi tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi juga momentum untuk mempertegas tanggung jawab setiap tingkatan kepengurusan dalam menjalankan tugas politik dan pelayanan sosial.

Ia juga mendorong kader agar terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta membangun kerja nyata yang memberikan manfaat. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan partai dengan warga sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Dengan organisasi yang tertata dan kader yang solid, PDI Perjuangan Jawa Timur diharapkan mampu menyusun persiapan lebih awal, menghadapi dinamika politik secara matang, dan menatap Pemilu 2029 dengan optimisme.

Said Abdullah mengingatkan bahwa konsolidasi kader PDIP Jawa Timur tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Pertemuan, pengarahan, dan kegiatan organisasi harus menghasilkan kesamaan visi, sikap, serta langkah politik yang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan kepengurusan. Menurutnya, konsolidasi baru memiliki makna apabila setiap kader memahami arah perjuangan partai dan mampu menerjemahkannya dalam kerja organisasi, pelayanan kepada masyarakat, serta persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Ia meminta seluruh kader menghindari berbagai bentuk konflik internal yang berpotensi melemahkan partai. Pertikaian, saling fitnah, dan pembentukan faksi dinilai dapat menggerus kepercayaan publik sekaligus mengancam keberlangsungan organisasi. Perbedaan pandangan tetap dapat muncul dalam dinamika politik, tetapi harus dikelola melalui mekanisme partai, bukan melalui persaingan terbuka yang merusak hubungan antarkader. Karena itu, setiap persoalan perlu diselesaikan secara tertib, berdasarkan aturan organisasi dan kepentingan partai secara keseluruhan.

Said menegaskan bahwa soliditas merupakan modal sosial utama partai. Modal tersebut hanya dapat dipertahankan apabila kader menjalankan arahan organisasi secara disiplin dan berada dalam satu komando. Ia berpesan agar instruksi yang telah ditetapkan tidak diterjemahkan ulang secara sepihak atau dikembangkan menjadi interpretasi yang berbeda-beda. Keseragaman sikap bukan dimaksudkan untuk menutup ruang dialog, melainkan memastikan keputusan organisasi dijalankan dengan pesan yang jelas dan tujuan yang sama. Dengan pola kerja tersebut, konsolidasi diharapkan memperkuat kepercayaan di kader, menjaga kewibawaan partai, serta membangun kesiapan politik yang berkelanjutan menuju Pemilu 2029. Kesamaan arah juga akan membantu struktur partai merespons berbagai tantangan tanpa mudah terpecah oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain mendorong penguatan struktur internal partai, Said Abdullah mengingatkan kader PDIP Jawa Timur agar membangun kedekatan yang lebih nyata dengan masyarakat. Menurutnya, kerja politik tidak cukup dilakukan melalui konsolidasi organisasi, rapat, atau penataan kepengurusan. Kader juga perlu hadir di tengah warga, mendengarkan persoalan mereka, serta menunjukkan kepedulian melalui tindakan yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari.

Said menilai kepercayaan rakyat harus menjadi perhatian utama seluruh kader. Kepercayaan tersebut tidak selalu dibangun melalui langkah besar, melainkan dapat tumbuh dari perhatian sederhana, seperti menyapa warga, berkunjung, mendengarkan keluhan, dan menghargai keberadaan setiap orang. Sikap terbuka dan dekat akan membuat masyarakat merasa diperhatikan, sekaligus memperkuat hubungan partai dan rakyat sebagai unsur penting dalam kehidupan demokrasi.

Dalam pandangan Said, rakyat merupakan pemilik kehormatan dan kedaulatan. Karena itu, wakil rakyat tidak sepatutnya menempatkan diri sebagai pihak yang lebih tinggi, melainkan sebagai pelaksana amanah untuk mewakili kepentingan masyarakat. Pemahaman tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan dalam perilaku politik yang rendah hati, responsif, dan konsisten, baik ketika menghadapi momentum pemilu maupun saat menjalankan tugas sehari-hari.

Pesan itu tercermin dalam kegiatan bakti sosial yang turut dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada 300 penerima manfaat dan santunan kepada 20 anak yatim. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus sarana mempererat hubungan dengan masyarakat. Bagi kader, kegiatan sosial bukan hanya agenda seremonial, tetapi kesempatan untuk memahami kondisi warga secara langsung dan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan. Kedekatan semacam ini diharapkan menjadi bagian dari kerja politik berkelanjutan menuju Pemilu 2029.

Target politik yang disampaikan Said Abdullah tidak berhenti pada upaya memenangkan pemilihan legislatif. Ia menekankan pentingnya menempatkan kader PDI Perjuangan sebagai kepala daerah, sehingga kerja konsolidasi perlu diarahkan untuk membangun kekuatan organisasi sekaligus menyiapkan figur yang mampu memimpin daerah. Dengan demikian, kemenangan elektoral diharapkan memiliki kesinambungan dalam pemerintahan daerah dan memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat. Sasaran tersebut menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.

Said secara khusus menyoroti Kabupaten Malang yang disebut belum memiliki bupati dari kader PDI Perjuangan. Kondisi itu menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh DPD dan seluruh jajaran partai. Mereka diminta mulai mempersiapkan langkah untuk mewujudkan hadirnya kader PDI Perjuangan sebagai bupati di Kabupaten Malang. Persiapan tersebut mencakup penguatan konsolidasi, pemetaan potensi, serta penyiapan kader secara berkelanjutan agar target politik tidak hanya menjadi wacana, melainkan dapat diwujudkan melalui kerja organisasi yang terarah.

Perhatian serupa juga diarahkan pada posisi gubernur Jawa Timur yang hingga kini belum diisi kader PDI Perjuangan. Said berharap partai dapat mengusung calon sendiri pada kontestasi mendatang, sebagai bagian dari upaya memperluas kepemimpinan kader di tingkat daerah. Saat ini, kader yang menjadi kepala daerah di Jawa Timur adalah duet Eri Cahyadi dan Armudji di Surabaya, Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Hanindhito Himawan di Kabupaten Kediri, serta Mochamad Nur Arifin di Trenggalek. Keberadaan mereka menjadi modal penting bagi partai untuk terus memperkuat konsolidasi dan menyiapkan target kepemimpinan berikutnya.