Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026. Keterangan itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Pernyataan tersebut memberi gambaran mengenai tenggat yang sedang dituju pemerintah untuk menyelesaikan proses pengisian posisi tersebut, tanpa menyebutkan keputusan akhir atau nama yang akan mengisi jabatan itu.
Target sebelum penghujung Desember menempatkan penyelesaian pengisian jabatan sebagai agenda yang diharapkan dapat dituntaskan dalam waktu kurang dari dua bulan sejak keterangan tersebut diberikan. Namun, Yusril tidak merinci dalam pernyataan itu tahapan yang akan ditempuh, pihak-pihak yang terlibat, maupun jadwal setiap proses. Karena itu, tenggat tersebut lebih tepat dipahami sebagai sasaran penyelesaian, bukan kepastian bahwa seluruh tahapan telah selesai atau bahwa calon pengganti sudah ditetapkan.
Dalam menyampaikan target itu, Yusril juga tidak menjelaskan alasan Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden. Informasi mengenai alasan tersebut tidak dapat disimpulkan dari keterangan yang tersedia. Fokus pernyataannya adalah waktu yang ditargetkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan, yakni sebelum akhir Desember 2026. Rincian mengenai proses berikutnya masih menunggu penjelasan atau keputusan resmi dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, perkembangan selanjutnya perlu dicermati berdasarkan pengumuman yang disampaikan secara resmi, termasuk apabila terdapat keterangan tambahan tentang mekanisme, jadwal, atau hasil pengisian jabatan. Untuk saat ini, informasi yang dapat dipastikan dari pernyataan Yusril adalah adanya target penyelesaian sebelum akhir tahun tersebut, sebagaimana disampaikannya di Istana Kepresidenan pada 12 November 2026.
Rangkaian pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diawali dengan langkah resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum tahapan pencalonan dan pemilihan berlangsung, MPR perlu menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut menjadi pemberitahuan formal mengenai kekosongan jabatan sekaligus dasar bagi proses konstitusional berikutnya. Dengan demikian, pengiriman surat bukan sekadar urusan administrasi, melainkan titik awal yang menghubungkan tindakan MPR dengan kewenangan presiden untuk mengajukan calon pengganti.
Menurut Yusril, MPR diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menyiapkan surat dan menggelar rapat yang berkaitan dengan kekosongan jabatan tersebut. Perkiraan itu mencakup koordinasi internal serta pembahasan yang diperlukan agar keputusan dan pemberitahuan lembaga dapat disampaikan secara tertib. Waktu yang dibutuhkan pada tahap awal ini penting dicermati karena menjadi landasan bagi penghitungan tenggat selanjutnya. Selama surat belum disampaikan dan diterima, tahapan yang menjadi kewenangan presiden belum memasuki batas waktu pengajuan nama calon.
Setelah menerima surat dari MPR, presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Jumlah calon tersebut memberi MPR pilihan untuk melanjutkan proses pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku. Berikutnya, MPR diberi waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan pengganti. Urutan tenggat ini menunjukkan bahwa penyelesaian tidak bergantung pada satu keputusan saja: pemberitahuan MPR mendahului pengajuan calon oleh presiden, lalu pemilihan dan penetapan dilakukan oleh MPR. Karena itu, kecepatan menyiapkan surat dan menyelenggarakan rapat awal dapat memengaruhi kapan tahapan berikutnya dimulai, meskipun setiap lembaga tetap memiliki batas waktu tersendiri. Pemahaman terhadap urutan tersebut membantu publik membedakan perkiraan waktu persiapan dan tenggat resmi yang baru berjalan setelah surat diterima. Proses ini juga menegaskan pembagian peran antarlembaga dalam mengisi kekosongan jabatan, dari pemberitahuan awal hingga penetapan pengganti secara formal oleh MPR.Yusril menyebut pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran sebagai proses politik yang tidak dapat dilepaskan dari komunikasi antarkekuatan di parlemen. Partai-partai yang memiliki perwakilan di DPR berpotensi menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait sosok yang dinilai layak mengisi posisi tersebut. Karena itu, pembahasan tidak hanya menyangkut prosedur konstitusional, tetapi juga dinamika politik yang berkembang di partai-partai. Presiden Prabowo dapat membuka komunikasi dengan partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Dialog tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui sikap dan pertimbangan politik para mitra koalisi, sekaligus membangun pemahaman sebelum proses pengajuan nama dilakukan.
Di samping partai-partai dalam koalisi pengusung, Prabowo juga dapat mempertimbangkan aspirasi partai-partai yang mendukung pemerintah. Menurut Yusril, ruang komunikasi Presiden tidak dibatasi hanya kepada kelompok tertentu. Presiden dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun yang dipandang relevan, termasuk pimpinan partai, tokoh politik, maupun unsur lain, untuk memperoleh masukan. Konsultasi itu dapat membantu memetakan dukungan dan pandangan yang berkembang, tetapi tidak serta-merta mengalihkan kewenangan konstitusional Presiden kepada pihak yang diajak berbicara. Masukan dari partai-partai menjadi bagian dari proses politik, sementara keputusan akhir mengenai nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden.
Dalam mekanisme yang disebut Yusril, Presiden berwenang mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tahap tersebut menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan kandidat untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang memproses pemilihan. Dengan demikian, komunikasi dengan partai-partai dapat berlangsung sebelum pengajuan, namun tidak berarti partai memiliki hak formal untuk menetapkan nama calon. Yusril juga menyatakan tidak terdapat larangan tegas bagi Prabowo untuk mengusulkan kader Partai Gerindra. Artinya, asal partai seorang kandidat bukan dengan sendirinya menjadi penghalang, sepanjang proses mengikuti ketentuan yang berlaku. Pilihan atas nama yang diajukan tetap menjadi keputusan Presiden, setelah ia mempertimbangkan berbagai masukan dan perkembangan politik. Pernyataan tersebut menegaskan adanya ruang bagi konsultasi politik sekaligus batas yang jelas pertimbangan para pihak dan kewenangan Presiden dalam menentukan kandidat.Yusril menekankan bahwa setiap persyaratan bagi calon wakil presiden pengganti perlu dipastikan terpenuhi sebelum proses pengisian jabatan dilanjutkan. Pemeriksaan tersebut penting agar tahapan berjalan dengan landasan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan mengenai kelayakan calon. Dengan memastikan seluruh ketentuan dipenuhi sejak awal, pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko munculnya perdebatan tentang prosedur maupun keabsahan keputusan.
Perhatian ini berkaitan dengan pengalaman polemik hukum yang pernah menyertai pencalonan Gibran. Karena itu, proses pengisian jabatan kali ini perlu dijalankan secara cermat, terbuka, dan sesuai aturan yang berlaku. Persyaratan calon tidak cukup hanya dipandang sebagai formalitas administratif; pemenuhannya harus dapat dipastikan agar setiap tahapan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian tersebut juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap proses yang sedang berlangsung.
Yusril mengingatkan bahwa kelengkapan persyaratan menjadi salah satu aspek penting untuk mencegah persoalan serupa terulang. Proses yang tertib sejak awal dapat memberi kepastian bagi lembaga dan pihak yang berkepentingan, sekaligus menghindarkan tahapan pengisian dari kontroversi yang berpotensi menghambat penyelesaian. Oleh sebab itu, pemeriksaan atas ketentuan calon perlu menjadi perhatian sebelum keputusan mengenai pengisian kursi wakil presiden ditetapkan.
Dalam konteks tersebut, kehati-hatian bukan berarti mengabaikan target waktu. Tahapan tetap diharapkan berlangsung sesuai jadwal, tetapi percepatan perlu berjalan seiring dengan pemenuhan seluruh ketentuan. Kejelasan mengenai persyaratan dan proses yang konsisten akan menjadi bagian penting dalam menuntaskan pengisian jabatan tanpa menambah ketidakpastian hukum. Yusril menyampaikan harapan agar proses pengisian kursi wakil presiden pengganti tersebut dapat selesai sebelum akhir Desember. Target itu menjadi batas waktu yang diharapkan, dengan tetap memperhatikan kelengkapan persyaratan calon dan prosedur yang berlaku.
Baca juga: Penanganan Karhutla Kalsel dan Kalteng Ditargetkan Rampung dalam Beberapa Pekan | Aliansi Rakyat Menggugat Minta DPR Menilai Kembali Kelayakan Gibran sebagai Wapres
239 kunjungan
