JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengukuhkan jajaran Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2026–2029 dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2026). Pengukuhan tersebut menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat peran DTKJ sebagai mitra strategis dalam merumuskan arah kebijakan transportasi ibu kota di tengah tantangan mobilitas yang terus berkembang.
Acara yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, unsur Dinas Perhubungan, serta para anggota DTKJ yang baru turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.
Momentum pengukuhan tidak hanya menjadi agenda seremonial pergantian kepengurusan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono menegaskan bahwa Jakarta membutuhkan masukan yang objektif, berbasis kajian, serta mampu menjawab persoalan transportasi secara menyeluruh. Karena itu, keberadaan DTKJ dinilai memiliki posisi penting sebagai jembatan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga para pelaku transportasi.
Prosesi diawali dengan kedatangan Gubernur DKI Jakarta, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah pembukaan, panitia membacakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 502 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta Periode 2026–2029.
Usai pembacaan keputusan tersebut, Pramono Anung membacakan naskah pengukuhan yang secara resmi menetapkan kepengurusan baru DTKJ untuk masa bakti tiga tahun ke depan.
Dalam susunan kepengurusan yang dikukuhkan, Sugihardjo dipercaya kembali memimpin DTKJ sebagai Ketua. Posisi Wakil Ketua diisi Harya Setyaka S. Dillon, sementara Ahmad Rizal menjabat Sekretaris.
Selain jajaran pimpinan, kepengurusan juga diperkuat empat komisi yang memiliki fokus berbeda. Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat dipimpin Charli Sitinjak dengan anggota Jessica Shally Anisa, Nur Achmad Jabrial, serta Retno Satuti dari Ditlantas Polda Metro Jaya sebagai anggota ex officio.
Komisi Kelaikan dan Keselamatan diketuai Twisko David Stevano bersama Edi Nursalam dan Bandar Guntur Damanik. Sementara Komisi Penelitian dan Pengembangan dipimpin Sutanto Soehodho dengan anggota Dimas Nu’man Fadhil dan Roisudin.
Adapun Komisi Tarif dan Pembiayaan dipimpin Masrono Yugihartiman dengan anggota Saut Maruli Tua Hutabarat, Sri Purwanto, serta Renny Dwi Astuti dari Dinas Perhubungan sebagai anggota ex officio.
Di hadapan para anggota DTKJ, Pramono Anung menegaskan bahwa kemacetan masih menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi Jakarta. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh jumlah kendaraan, tetapi juga dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat yang keluar masuk ibu kota setiap hari.
Ia menjelaskan, setiap pagi sekitar 3,5 hingga 4 juta orang datang ke Jakarta untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas ekonomi. Pada sore hingga malam hari, jutaan orang tersebut kembali menuju daerah penyangga. Arus perjalanan harian dalam jumlah besar inilah yang selama bertahun-tahun menjadi penyebab tingginya kepadatan lalu lintas.
Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih mengubah pendekatan pembangunan transportasi. Fokus kebijakan kini tidak lagi bertumpu pada penggunaan kendaraan pribadi, melainkan mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum yang semakin terintegrasi.
Menurut Pramono, perubahan paradigma tersebut harus didukung dengan penyediaan jaringan angkutan massal yang saling terhubung sehingga masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang lebih mudah, cepat, dan nyaman.
Ia kemudian memaparkan sejumlah pengembangan konektivitas yang telah berjalan, termasuk jalur-jalur transportasi yang menghubungkan kawasan strategis seperti Blok M menuju Alam Sutera, Pantai Indah Kapuk 2, Ancol, hingga konektivitas menuju Bogor. Selain itu, koneksi dari kawasan Cawang menuju Karawang, Bekasi, hingga wilayah Jakarta Barat juga terus diperkuat sebagai bagian dari sistem transportasi metropolitan.
Pramono menyebut pembangunan jaringan tersebut memiliki tujuan utama mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Semakin mudah akses transportasi umum, semakin besar peluang masyarakat berpindah moda sehingga beban lalu lintas di jalan raya dapat ditekan.
Dalam sambutannya, Gubernur juga menyoroti capaian Jakarta di tingkat internasional. Ia mengatakan sistem transportasi ibu kota kini mulai memperoleh pengakuan sebagai salah satu yang berkembang di kawasan ASEAN. Menurutnya, posisi Jakarta berada di peringkat kedelapan di kawasan Asia Tenggara dan peringkat ke-17 dunia dalam aspek tertentu terkait konektivitas transportasi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, pengembangan sistem transportasi harus terus dilakukan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Pramono berharap DTKJ mampu menghadirkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga realistis untuk diterapkan pemerintah. Ia menginginkan setiap kebijakan transportasi lahir dari hasil diskusi, riset, serta evaluasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Selain berbicara mengenai arah kebijakan transportasi, Gubernur juga mengungkapkan perkembangan sejumlah proyek strategis yang sedang disiapkan pemerintah daerah.
Salah satunya adalah pengoperasian LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai yang ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus 2026. Jalur tersebut nantinya akan menjadi bagian penting dalam memperkuat jaringan transportasi perkotaan.
Setelah itu, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan konektivitas menuju kawasan Dukuh Atas melalui pengembangan koridor pedestrian yang akan menghubungkan berbagai moda transportasi.
Menurut Pramono, kawasan Dukuh Atas akan menjadi simpul utama transportasi Jakarta karena mempertemukan sedikitnya enam moda sekaligus, yakni LRT Jakarta, LRT Jabodebek, MRT Jakarta, Transjakarta, Kereta Rel Listrik (KRL), serta kereta bandara.
Integrasi tersebut diyakini mampu memangkas waktu perpindahan antarmoda sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
Ia menilai konsep transportasi masa depan tidak lagi berbicara mengenai pembangunan satu moda secara terpisah, melainkan bagaimana seluruh sistem mampu saling terhubung tanpa hambatan sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih efisien.
Pada kesempatan itu, Pramono juga mengajak seluruh anggota DTKJ untuk menjaga komunikasi yang erat dengan Dinas Perhubungan, operator transportasi, kalangan akademisi, komunitas pengguna, hingga seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Ia menegaskan bahwa tantangan transportasi Jakarta tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jakarta harus menjadi kota yang semakin terhubung, aman, nyaman, sekaligus mampu memberikan pelayanan transportasi publik yang berkualitas bagi seluruh warganya,” pesan Pramono kepada jajaran DTKJ yang baru dikukuhkan.
Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pembacaan doa, dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada seluruh pengurus DTKJ periode 2026–2029 serta sesi foto bersama. Sekitar pukul 11.35 WIB, kegiatan resmi berakhir dan Gubernur DKI Jakarta meninggalkan Balai Kota.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru tersebut, DTKJ diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai mitra kritis sekaligus pemberi rekomendasi kebijakan yang mampu mempercepat transformasi sistem transportasi Jakarta menuju layanan publik yang semakin terintegrasi, berkeselamatan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
Pewarta: Abdul Latif
