Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta seluruh jajaran terkait segera mengambil langkah yang diperlukan agar kebakaran dapat ditangani dan dituntaskan secepat mungkin. Arahan tersebut ditujukan untuk mempercepat pemadaman, mencegah meluasnya titik api, serta memastikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan.
Perintah itu disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas perkembangan kebakaran di enam provinsi sekaligus mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Presiden menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar respons di lapangan berjalan terpadu, cepat, dan sesuai dengan kondisi setiap wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan tersebut setelah mengikuti rapat bersama Presiden. Menurutnya, pemerintah menaruh perhatian serius terhadap situasi karhutla dan menargetkan penanganan dilakukan tanpa penundaan. Percepatan diperlukan karena kebakaran dapat menimbulkan kabut asap, mengganggu aktivitas warga, serta mengancam kawasan hutan dan lahan produktif. Pemerintah juga mengarahkan jajarannya untuk terus memantau perkembangan di lapangan dan memperkuat upaya pencegahan agar titik api baru tidak bermunculan.
Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Laporan tersebut menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk penguatan operasi pemadaman dan dukungan bagi daerah yang membutuhkan. Dengan perhatian langsung dari Presiden, penanganan diharapkan berlangsung lebih terukur serta melibatkan seluruh unsur pemerintah secara efektif.
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berfokus pada enam provinsi. Penetapan wilayah prioritas tersebut menjadi bagian dari arahan untuk mempercepat respons, memperkuat koordinasi, serta memastikan penanganan dilakukan pada lokasi yang memerlukan perhatian khusus. Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan merupakan contoh wilayah yang disebut dalam laporan BNPB.
Di wilayah yang menjadi perhatian, Kalimantan Tengah memiliki pertimbangan penting karena terdapat kawasan Tanjung Puting atau area di sekitar taman nasional. Perhatian terhadap lokasi ini tidak semata-mata berkaitan dengan penanganan karhutla, tetapi juga dengan keberadaan satwa yang perlu dilindungi. Dengan demikian, langkah penanganan harus mempertimbangkan perlindungan terhadap lingkungan dan satwa yang berada di wilayah prioritas.
Laporan tersebut menyebut buaya dan harimau sebagai satwa yang perlu dilindungi dalam konteks perhatian terhadap kawasan di Kalimantan Tengah. Penyebutan satwa itu menunjukkan bahwa penentuan prioritas penanganan tidak hanya didasarkan pada aspek kebakaran, melainkan juga pada pentingnya menjaga keselamatan satwa. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya agar tindakan penanggulangan dapat dilakukan secara tepat sesuai karakteristik setiap wilayah.
Fokus pada enam provinsi, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, memperlihatkan perlunya penanganan yang terarah. Sementara itu, perhatian khusus terhadap Tanjung Puting atau sekitar taman nasional menegaskan bahwa perlindungan satwa menjadi unsur yang turut diperhitungkan dalam kebijakan penanganan karhutla. Pendekatan ini menempatkan keselamatan wilayah dan satwa sebagai pertimbangan yang berjalan bersamaan dalam percepatan penanganan.
Operasional helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilakukan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah. Pesawat tersebut digunakan untuk memantau wilayah terdampak, mengidentifikasi titik api, serta melakukan pemadaman melalui udara pada lokasi yang memungkinkan. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini lebih mengoptimalkan operasi dari darat karena kondisi kabut asap yang tebal menghambat efektivitas penerbangan dan menyulitkan awak helikopter menjangkau sejumlah titik api.
Kabut asap tidak hanya mengurangi jarak pandang, tetapi juga membuat penerbangan menuju kawasan tertentu menjadi lebih berisiko. Dalam situasi tersebut, penanganan melalui jalur darat dinilai lebih tepat untuk memastikan pemadaman dapat dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Tim di lapangan dapat bergerak berdasarkan perkembangan titik api, membuka akses menuju lokasi, serta melakukan pendinginan pada area yang telah terbakar agar api tidak kembali meluas.
Kepala BNPB Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa istilah operasi darat merujuk pada metode pemadaman menggunakan kendaraan dan peralatan yang beroperasi di permukaan. Perangkat tersebut mencakup mobil pemadam, kendaraan pengangkut personel, pompa air, selang, serta alat berat untuk menembus atau memperlebar akses menuju wilayah terdampak. Dengan dukungan peralatan itu, petugas dapat mencapai titik yang tidak terjangkau helikopter, terutama lokasi yang tertutup asap, berada di balik vegetasi rapat, atau memiliki medan yang menyulitkan pemantauan dari udara.
Dudung juga menegaskan bahwa operasi darat tidak berarti operasi militer. Istilah tersebut semata-mata menggambarkan strategi penanganan kebakaran melalui jalur darat, dengan melibatkan petugas kebencanaan, pemadam, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Meski demikian, jangkauan kendaraan di kawasan yang memiliki satwa menjadi tantangan tersendiri. Pergerakan alat berat perlu mempertimbangkan kondisi habitat, jalur satwa, dan potensi gangguan terhadap ekosistem, sehingga pemadaman dapat berlangsung efektif tanpa menimbulkan dampak tambahan bagi lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara presisi, dimulai dari tingkat daerah, serta tidak menunggu hingga api muncul. Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai bagian utama dalam penanganan karhutla, dengan pemetaan wilayah rawan, pemantauan kondisi lapangan, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Setiap daerah diminta mengenali potensi ancaman sejak dini agar langkah pengendalian dapat segera dilakukan sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Dalam pelaksanaannya, pembentukan dan penguatan masyarakat peduli menjadi salah satu unsur penting. Kelompok tersebut perlu dikoordinasikan bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas unsur ini diharapkan membuat informasi mengenai titik rawan, perubahan cuaca, dan potensi munculnya api dapat diterima serta ditindaklanjuti dengan cepat. Presiden juga meminta agar kampanye pencegahan dilakukan secara masif, sehingga pesan mengenai larangan pembakaran lahan, kewaspadaan, dan tata cara pelaporan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
Arahan itu disampaikan kepada para gubernur di enam provinsi, pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB untuk memperkuat kerja bersama sesuai kewenangan masing-masing. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI-Polri serta berbagai pihak lain yang terlibat dalam penanganan karhutla. Upaya yang berjalan disebut telah dilakukan secara maksimal, dengan capaian penanganan sekitar 692 hektare per hari. Mitigasi terus dilanjutkan, termasuk upaya pengendalian cuaca oleh BMKG, agar kebakaran dapat segera diatasi dan risiko meluasnya api dapat ditekan.
Baca juga: Tragedi Di Balik Penanganan Karhutla: Kehilangan Dua Relawan di Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
