Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) menyempurnakan mekanisme high shareholding concentration (HSC), menyusul perhatian yang diberikan penyedia indeks global MSCI terhadap mekanisme tersebut. Pembaruan ini diarahkan untuk memperjelas informasi mengenai konsentrasi dan struktur kepemilikan saham di pasar modal. Dengan informasi yang lebih terang, pelaku pasar dapat memperoleh gambaran yang lebih baik tentang kepemilikan saham emiten serta faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan saham untuk diperdagangkan.
OJK menempatkan pembenahan HSC sebagai bagian dari agenda reformasi integritas pasar modal yang dijalankan bersama penyelenggara bursa. Agenda tersebut mencakup upaya memperkuat keterbukaan informasi dan meningkatkan keandalan data pasar, sehingga informasi mengenai kepemilikan dapat dipahami secara konsisten oleh investor dan pihak terkait. Mekanisme yang disempurnakan diharapkan mampu mendukung proses penilaian saham yang lebih transparan, sekaligus membantu menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Perhatian MSCI menjadi salah satu konteks yang mendorong para pemangku kepentingan meninjau kecukupan mekanisme yang berlaku.
Keterangan mengenai dorongan tersebut disampaikan Hasan Fawzi, anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Ia menyampaikannya dalam konferensi pers bersama direksi BEI dan OJK di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin, 26 Oktober 2026. Penyampaian itu menegaskan bahwa pembenahan dilakukan melalui koordinasi regulator dan pengelola bursa, bukan sebagai langkah yang berdiri sendiri. Ke depan, penyempurnaan mekanisme HSC menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi pasar. Rincian penerapan serta bentuk perubahan mekanisme akan bergantung pada proses pembahasan dan koordinasi para pihak, dengan tujuan agar informasi struktur kepemilikan saham dapat disajikan secara lebih jelas dan mendukung integritas perdagangan di bursa.
Pembenahan High Shareholding Concentration (HSC) berfokus pada kejelasan informasi mengenai kepemilikan saham dan cara konsentrasi kepemilikan tersebut dinilai. Bagi investor, data yang transparan membantu menjelaskan siapa yang memiliki saham, bagaimana kepemilikan terkonsentrasi, serta dasar yang digunakan untuk mengelompokkan suatu emiten dalam kategori tertentu. Karena itu, perhatian tidak hanya tertuju pada hasil penilaian HSC, tetapi juga pada sumber data, tahapan pengolahan, dan kriteria yang mendasarinya. Penjelasan yang mudah dipahami dapat mengurangi perbedaan tafsir dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi.
Hasan mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperkuat transparansi dalam pelaksanaan HSC sekaligus meninjau kemungkinan penyempurnaan metodologi dan mekanisme yang digunakan. Peninjauan tersebut dapat mencakup cara informasi kepemilikan dihimpun dan diperbarui, penerapan kriteria penilaian secara konsisten, serta penyampaian hasil kepada pelaku pasar. Keterbukaan mengenai proses akan membantu publik memahami alasan di balik suatu penilaian, termasuk batasan data dan prosedur yang berlaku. Namun, dorongan untuk meninjau atau menyempurnakan mekanisme tidak berarti perubahan telah selesai diterapkan; hal itu tetap bergantung pada kajian dan keputusan pihak terkait.
Kejelasan proses semakin penting karena isu konsentrasi kepemilikan turut diperhatikan oleh investor dan penyedia indeks global. Ketika metodologi dan mekanisme penilaian dipahami dengan baik, para pengguna informasi dapat menilai relevansinya secara lebih terukur dan membandingkan data secara konsisten. Sebaliknya, apabila dasar penilaian kurang terbuka, ketidakpastian dapat menimbulkan pertanyaan mengenai cakupan data, konsistensi perlakuan antar emiten, maupun dampak klasifikasi terhadap keputusan investasi. Oleh sebab itu, penguatan transparansi perlu berjalan seiring dengan komunikasi yang memadai mengenai perubahan atau evaluasi yang mungkin dilakukan. Penjelasan yang akurat juga penting agar pasar tidak menganggap usulan peninjauan sebagai kebijakan baru yang sudah berlaku. Dengan pendekatan tersebut, BEI dapat menanggapi kebutuhan akan informasi yang lebih jelas, sementara investor memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana HSC disusun dan digunakan. Fokus pembenahan pada keterbukaan, metodologi, serta mekanisme penilaian menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan terhadap informasi pasar modal Indonesia.Hasan mendorong agar pihak independen di luar organisasi regulator mandiri atau self-regulatory organization (SRO) turut dilibatkan dalam komite kerja yang berkaitan dengan pembenahan tata kelola penentuan saham kategori HSC. Usulan ini menempatkan keterlibatan pihak independen sebagai bagian dari upaya memperkuat proses pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap organisasi yang sudah terlibat. Dorongan tersebut disampaikan dengan tujuan menghadirkan perspektif di luar SRO pada pembahasan mengenai saham yang akan masuk ke kategori tersebut. Dengan demikian, perhatian utama usulan ini adalah proses dan tata kelolanya, khususnya bagaimana penentuan kategori HSC dijalankan secara meyakinkan.
Menurut Hasan, keterlibatan pihak independen diharapkan mendukung tata kelola dalam menentukan saham yang masuk kategori HSC. Penentuan tersebut memerlukan mekanisme yang dapat dipercaya, sehingga prosesnya perlu memperoleh perhatian yang memadai. Kehadiran pihak dari luar SRO dipandang dapat membantu mendukung tata kelola itu, terutama dengan memberikan perspektif independen dalam komite kerja. Namun, usulan yang disampaikan Hasan berfokus pada pelibatan pihak independen dan tujuan tata kelola tersebut. Tidak ada rincian mengenai susunan komite, kriteria pihak independen, ataupun bentuk kewenangan yang akan diberikan kepada mereka. Karena itu, dorongan ini dapat dipahami sebagai penekanan pada pentingnya dukungan independen terhadap mekanisme penentuan, bukan penjelasan tentang rancangan organisasi komite secara terperinci.
Hasan juga mengaitkan pelibatan pihak independen dengan kebutuhan untuk memastikan mekanisme penentuan saham HSC kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas menjadi perhatian karena kategori tersebut ditetapkan melalui suatu mekanisme yang perlu diyakini dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, pertanggungjawaban menekankan pentingnya proses penentuan yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, keikutsertaan pihak di luar SRO dimaksudkan untuk membantu mencapai kedua tujuan itu melalui dukungan terhadap tata kelola. Usulan tersebut bukan klaim bahwa pelibatan independen otomatis menyelesaikan seluruh persoalan penentuan saham, melainkan dorongan agar prosesnya mendapat penguatan. Fokus yang disampaikan Hasan tetap pada tata kelola penentuan kategori HSC serta mekanisme yang kredibel dan akuntabel, tanpa menambahkan pengaturan komite yang belum dijelaskan.
Hasan menjelaskan bahwa HSC telah berkembang menjadi perangkat penting untuk mengungkap kondisi kepemilikan saham emiten di pasar modal Indonesia. Informasi yang disajikan melalui mekanisme ini membantu memperlihatkan bagaimana kepemilikan saham tersebar atau terkonsentrasi pada perusahaan tercatat. Dengan gambaran tersebut, pelaku pasar dapat memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur mengenai pihak-pihak yang memiliki porsi saham signifikan, sekaligus melihat pola kepemilikan yang mungkin tidak langsung terlihat dari data umum. HSC, menurut Hasan, karena itu memiliki kegunaan dalam memperjelas karakter kepemilikan emiten dan menyediakan informasi yang relevan bagi beragam pihak yang memantau perkembangan pasar modal.
Bagi investor, data konsentrasi kepemilikan dapat menjadi salah satu bahan untuk memahami struktur perusahaan tercatat sebelum mengambil keputusan. Informasi ini memberi konteks mengenai distribusi saham, sehingga investor dapat menilai kondisi kepemilikan bersama faktor lain yang berkaitan dengan perusahaan dan pasar. Data tersebut bukan satu-satunya dasar dalam menentukan pilihan investasi, tetapi dapat melengkapi analisis yang dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing investor. Ketersediaan informasi yang lebih jelas juga mendukung proses penelaahan terhadap emiten, terutama ketika investor ingin memahami susunan kepemilikan saham dan dinamika yang terkait dengannya.
Hasan juga menyebut informasi HSC dapat menjadi referensi bagi penyedia indeks global. Dalam melakukan penilaian, setiap penyedia indeks dapat menggunakan informasi konsentrasi kepemilikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan metodologi masing-masing. Dengan demikian, data yang sama dapat diperlakukan secara berbeda sesuai kerangka evaluasi yang diterapkan oleh tiap penyedia indeks.
