Jakarta | Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Bharada Andika Ramadani, tersangka penembakan sesama anggota polisi yang menewaskan Bharada Laurentius Valdo Fernandez. Keputusan tersebut dijatuhkan setelah Andika menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dengan putusan ini, Andika diberhentikan dari institusi kepolisian sebagai konsekuensi atas pelanggaran etik yang diproses melalui mekanisme internal Polri.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan perkembangan tersebut kepada wartawan pada Senin, 9 November 2026. Dalam keterangannya, ia menyebut keputusan PTDH itu telah disampaikan pada 28 Oktober 2026. Keterangan tersebut menjadi penegasan mengenai hasil sidang etik terhadap Andika, sekaligus memberikan kejelasan tentang langkah institusi setelah perkara penembakan itu diproses.
Sidang KKEP merupakan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi oleh anggota Polri. Dalam perkara ini, forum etik memutuskan sanksi keanggotaan berupa pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH berbeda dari proses pidana yang menangani pertanggungjawaban seseorang atas dugaan tindak pidana. Karena itu, keputusan etik tidak dengan sendirinya menggantikan penanganan hukum atas kasus penembakan yang menewaskan Valdo.
Andika disebut sebagai tersangka dalam perkara tersebut, sedangkan keputusan PTDH berkaitan dengan statusnya sebagai anggota Polri. Informasi mengenai sanksi ini disampaikan oleh pejabat humas kepolisian, sementara rincian lain mengenai jalannya sidang, pertimbangan majelis, atau tahapan proses pidana tidak dijelaskan dalam keterangan yang dirujuk. Pemisahan kedua proses penting agar publik memahami bahwa sanksi internal dan penegakan hukum pidana memiliki dasar serta tujuan yang berbeda.
Kasus ini melibatkan penembakan terhadap sesama anggota kepolisian dan berujung pada meninggalnya Bharada Laurentius Valdo Fernandez. Pemberhentian Andika menandai hasil pemeriksaan etik yang diumumkan kepada publik, tetapi proses perkara pidana tetap menjadi jalur tersendiri untuk menguji dugaan tindakannya. Perkembangan lebih lanjut mengenai penanganan kasus dapat diketahui melalui keterangan resmi aparat yang berwenang, termasuk apabila terdapat informasi baru tentang tahapan hukum berikutnya.
Andika saat ini telah ditahan sehubungan dengan perkara penembakan terhadap rekan sesama polisi. Penahanan tersebut berlangsung ketika proses penyidikan masih berjalan, termasuk pemenuhan kebutuhan administrasi dan pemeriksaan yang diperlukan untuk menyusun perkara. Informasi mengenai penahanan ini menjadi bagian dari perkembangan penanganan kasus setelah sidang etik yang berujung pada pemecatan Andika. Meski statusnya telah berubah, perkara pidana tetap diproses melalui tahapan penyidikan tersendiri. Penyidik masih mengumpulkan dan menata materi yang dibutuhkan sebelum berkas perkara dapat diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Banten. Dengan demikian, proses hukum belum berhenti pada keputusan etik maupun penahanan tersangka.
Budi Hermanto menyampaikan bahwa penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum menyerahkannya kepada Kejaksaan Tinggi Banten. Tahap ini mencakup penyiapan dokumen dan pemenuhan kebutuhan penyidikan yang harus dituangkan secara lengkap dalam berkas. Kelengkapan tersebut diperlukan agar perkara dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan untuk diteliti sesuai prosedur. Sampai proses itu dilakukan, penyidik masih menangani berbagai bagian perkara dan menghimpun keterangan serta bahan yang dibutuhkan. Belum ada keterangan yang memastikan kapan berkas akan diserahkan. Karena itu, perkembangan yang dapat disampaikan saat ini terbatas pada upaya penyidik melengkapi berkas sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Budi juga menjelaskan bahwa pemeriksaan psikiatri forensik masih berlangsung. Selain itu, pemeriksaan terhadap sejumlah ahli masih dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan pelengkapan berkas perkara. Pemeriksaan tersebut merupakan tahapan yang berjalan dalam penanganan kasus, sementara penyidik terus menyusun materi perkara. Belum disampaikan hasil pemeriksaan psikiatri forensik maupun keterangan para ahli, sehingga hasilnya tidak dapat diasumsikan. Informasi yang tersedia hanya menyatakan bahwa pemeriksaan masih berlangsung. Penyidik juga belum menyebutkan jadwal penyelesaian pemeriksaan atau waktu penyerahan berkas ke kejaksaan. Perkembangan selanjutnya bergantung pada proses yang masih berjalan, termasuk penyelesaian pemeriksaan dan kelengkapan berkas yang akan disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Banten.
Insiden penembakan yang melibatkan sesama anggota kepolisian dilaporkan terjadi pada Jumat, 16 Oktober 2026. Peristiwa itu disebut berlangsung di markas Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara), yang berada di bawah Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri. Lokasi yang disebutkan secara spesifik adalah markas Ditpoludara di Pondok Cabe. Keterangan tersebut menjadi konteks tempat dan waktu bagi kasus yang kemudian dibahas dalam proses sidang etik terhadap Bharada Andika.
Penyebutan markas Ditpoludara penting karena insiden dilaporkan terjadi di lingkungan satuan kepolisian, bukan di lokasi umum yang tidak terkait dengan institusi. Namun, informasi yang tersedia untuk bagian ini hanya memuat lokasi kejadian dan tanggalnya. Karena itu, uraian mengenai peristiwa perlu dibatasi pada konteks tersebut, tanpa mengasumsikan situasi di tempat kejadian atau menambahkan gambaran yang belum dikonfirmasi. Keterangan tentang Jumat, 16 Oktober 2026, juga merujuk pada waktu kejadian yang dilaporkan, bukan pada waktu berlangsungnya sidang etik maupun keputusan pemecatan.
Sejauh informasi yang disebutkan, penembakan itu melibatkan seorang anggota polisi sebagai pelaku yang dikaitkan dengan perkara dan seorang anggota polisi lainnya sebagai rekan yang tertembak. Rincian lebih lanjut, seperti jam kejadian, urutan tindakan, kondisi para pihak, atau keadaan di dalam markas, tidak tercantum dalam konteks yang tersedia. Dengan demikian, aspek-aspek itu tidak dapat dipastikan di sini. Pemisahan fakta lokasi dan tanggal dengan rincian kronologi yang belum tersedia membantu menjaga pemberitaan tetap akurat. Fokusnya adalah bahwa laporan menempatkan insiden tersebut di markas Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Bharada Laurentius Valdo Fernandez Leiwak menjadi korban penembakan dan meninggal dunia. Peristiwa ini menempatkan Valdo sebagai korban dalam perkara yang juga melibatkan Bharada Andika Ramadani, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua informasi tersebut menjadi bagian penting untuk memahami mengapa persoalan ini ditangani melalui penyidikan sekaligus proses etik kepolisian. Namun, masing-masing proses memiliki ruang lingkup yang berbeda dan perlu dibaca sesuai informasi yang telah disampaikan.
Penetapan Andika sebagai tersangka menunjukkan bahwa perkara pidana sedang diproses melalui jalur penyidikan. Status tersebut berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana, bukan dengan kesimpulan mengenai motif atau rincian kejadian yang belum dipaparkan. Karena itu, informasi bahwa Valdo meninggal akibat penembakan tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana peristiwa berlangsung, apa latar belakangnya, atau keterangan apa yang telah diberikan oleh pihak-pihak terkait. Hal-hal itu tidak dapat dipastikan hanya dari keterangan mengenai status korban dan tersangka.
Di sisi lain, sidang etik dan keputusan terhadap Andika menyangkut pertanggungjawaban dalam kerangka aturan profesi kepolisian. Proses etik dapat berjalan seiring dengan penyidikan, tetapi tidak sepatutnya dianggap sebagai pengganti proses pidana. Demikian pula, hasil atau sanksi etik tidak boleh dipakai untuk mengarang detail perkara yang belum tersedia. Pemisahan ini membantu pembaca memahami bahwa ada korban jiwa, ada seorang anggota yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan ada mekanisme etik yang turut berjalan.
Dengan demikian, fakta yang dapat ditegaskan pada bagian ini terbatas pada identitas Valdo sebagai korban penembakan yang meninggal dunia serta status Andika sebagai tersangka. Keterangan tersebut memberi konteks pada proses etik dan penyidikan yang telah dibahas, tanpa menetapkan motif, urutan kejadian, ataupun kesimpulan lain yang belum didukung bahan sumber. Perkembangan selanjutnya perlu merujuk pada keterangan resmi mengenai hasil penyidikan dan keputusan etik, agar pemberitaan tetap membedakan fakta yang telah diketahui dari informasi yang belum terkonfirmasi.
Baca juga: Petugas Rutan Depok Dipecat Imbas Kasus Napi Pesta Narkoba | Petugas Rutan Depok Dipecat Setelah Tiga Kali Masukkan Narkoba ke Lapas
25 kunjungan
