Badan Kehormatan DPRD Sukabumi Dalami Oknum Legislator LG yang Terancam PAW

SUKABUMI – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sukabumi semakin serius menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret salah seorang anggota legislatif berinisial LG. Tak berhenti pada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, BK kini mulai mencocokkan keterangan LG dengan hasil penanganan internal partai politik tempatnya bernaung.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi, Ade Sudrajat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bergerak sejak menerima informasi mengenai dugaan tindakan asusila sesama jenis tersebut pada 9 November 2026.

Sehari setelah informasi diterima, tepatnya 10 November, BK langsung memanggil LG untuk dimintai klarifikasi. Langkah berikutnya dilakukan dengan memanggil perwakilan fraksi guna menggali perkembangan penanganan persoalan di internal partai.

“Kami menerima informasi tanggal 9 November. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan anggota Badan Kehormatan, tanggal 10 kami langsung melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi,” ungkap Ade di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).

Menurut Ade, pemanggilan pihak fraksi merupakan bagian penting dalam proses pendalaman. BK ingin memastikan adanya kesesuaian antara keterangan yang disampaikan LG dengan langkah-langkah yang telah ditempuh partai.

Pihaknya menegaskan, partai maupun fraksi sudah mengetahui persoalan tersebut. Karena itu, koordinasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penanganan internal terhadap anggotanya.

Tak hanya dugaan pelanggaran etik, BK juga menyoroti persoalan kedisiplinan LG sebagai wakil rakyat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingkat kehadiran dalam agenda rapat paripurna serta evaluasi kinerja selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Ade menyebutkan, persoalan absensi tersebut sebelumnya juga telah menjadi bahan evaluasi BK bersama seluruh ketua fraksi. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima, partai bersangkutan telah memberikan teguran kepada LG, baik secara lisan maupun tertulis.

“Kami sudah memiliki data. Sebelumnya seluruh ketua fraksi juga pernah kami panggil untuk mengevaluasi persoalan kinerja dan absensi anggota,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam kesepakatan evaluasi internal, anggota dewan yang tiga kali berturut-turut tidak memenuhi kewajiban kehadiran dapat diberikan teguran. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari perhatian BK dalam menilai kedisiplinan legislator.

Ade menegaskan, meskipun dugaan yang mencuat tidak serta-merta masuk dalam ranah pidana, bukan berarti persoalan tersebut dapat diabaikan. BK memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan lembaga legislatif sekaligus memastikan setiap anggota mematuhi kode etik.

“Ketika memang terbukti, tentu ada kaitannya dengan pelanggaran etika. Tugas kami menjaga marwah anggota maupun lembaga serta menilai sejauh mana pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku,” tegasnya.

Dalam proses pemeriksaan, BK mengaku telah mengantongi berita acara klarifikasi tertulis dari LG. Namun, Ade belum bersedia mengungkapkan materi pemeriksaan, termasuk benar atau tidaknya pengakuan terhadap dugaan yang dialamatkan kepada legislator tersebut.

“Untuk substansinya belum bisa saya sampaikan. Nanti akan kami komunikasikan bersama pihak fraksi,” katanya.

Seluruh hasil klarifikasi, baik dari LG maupun pihak fraksi, selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya.

Ade menjelaskan, BK memiliki kewenangan memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran etika. Sementara keputusan mengenai status keanggotaan di partai politik merupakan kewenangan internal partai.

“Kalau memang apa yang disangkakan itu benar, tentu ada konsekuensi etik. Kami juga bisa memberikan rekomendasi kepada partai. Namun, untuk persoalan keanggotaan, itu menjadi kewenangan partai politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, polemik ini mencuat ke ruang publik setelah tokoh agama, Abdul Aziz bin Jindan, menyampaikan desakan secara terbuka agar DPRD Kabupaten Sukabumi segera mengambil sikap terhadap dugaan tindakan asusila yang dikaitkan dengan LG, anggota dewan dari Partai Demokrat.

Di sisi lain, Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Ujang Sulaeman, menyampaikan bahwa partainya tengah memproses usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap LG.

Ujang juga menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan internal partai, LG dilaporkan telah mengakui perbuatan yang dipersoalkan. Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar bagi partai untuk mengusulkan pemberhentian terhadap yang bersangkutan.

Kini, proses pendalaman di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian publik. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dikeluarkan nantinya dinilai penting untuk memastikan penegakan kode etik sekaligus menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat.

Matsos

11 kunjungan