GRIB Jaya Kediri Kawal Dugaan Penyekapan Istri Penyewa Mobil: Hampir 7 Hari Diduga Ditahan, Polres Kediri Kota Berhasil Selamatkan Korban

KEDIRI – Dugaan penyekapan seorang perempuan di sebuah garasi rental mobil di Kota Kediri selama hampir tujuh hari menjadi sorotan serius. Persoalan tunggakan sewa kendaraan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum justru diduga berujung pada pembatasan kebebasan seorang istri yang tidak disebut memiliki kewajiban pembayaran secara pribadi.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kediri menyatakan tidak akan tinggal diam. Organisasi tersebut memastikan akan mengawal proses hukum dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang hingga tuntas, sekaligus memastikan hak-hak korban terlindungi.

Peristiwa ini menimpa Siti Masringah, warga Kelurahan Nglebak, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, istri dari Juni Agus Puji Utomo (36). Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam laporan kepolisian, korban diduga tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah garasi rental mobil sejak Selasa (11/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026), berkaitan dengan persoalan keterlambatan pembayaran sewa mobil pikap.

Ketua GRIB Jaya DPC Kediri, Basuki, menegaskan bahwa pendampingan terhadap keluarga korban bukan sekadar bentuk solidaritas organisasi, melainkan bagian dari komitmen memperjuangkan perlindungan hukum bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin ada masyarakat yang kehilangan kebebasannya hanya karena persoalan utang-piutang atau tunggakan sewa kendaraan. Kalau memang ada kewajiban pembayaran, selesaikan melalui mekanisme hukum. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kewenangan untuk menahan seseorang justru bertindak seolah-olah memiliki kekuasaan untuk merampas kemerdekaan orang lain,” tegas Basuki.

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik penyewa maupun pemilik usaha rental.

KRONOLOGI: SUAMI DIPULANGKAN, ISTRI DIDUGA DIJADIKAN JAMINAN

Berdasarkan kronologi dalam laporan polisi, persoalan bermula ketika Juni Agus Puji Utomo bersama istrinya menyewa satu unit mobil pikap pada akhir Oktober 2026.

Pada Selasa (11/11/2026), keduanya mendatangi garasi rental untuk membicarakan keterlambatan pembayaran biaya sewa. Namun, situasi diduga berubah ketika keduanya disebut tidak diperbolehkan pulang sebelum tunggakan diselesaikan.

Keesokan harinya, Rabu (12/11/2026), suami korban disebut diperbolehkan pulang dengan tujuan mencari pinjaman uang melalui penggadaian sertifikat. Sementara itu, istrinya diduga tetap diminta tinggal di lokasi garasi rental sebagai jaminan pembayaran.

Kondisi tersebut berlangsung hingga hampir tujuh hari. Karena tidak berhasil mendapatkan pinjaman sebagaimana yang diharapkan, pihak keluarga akhirnya meminta pendampingan GRIB Jaya DPC Kediri untuk menempuh jalur hukum.

Peristiwa ini menyisakan pertanyaan mendasar: atas dasar kewenangan apa seseorang dapat menahan istri penyewa kendaraan hanya karena adanya persoalan pembayaran sewa?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena hubungan hukum antara penyedia jasa rental dan penyewa tidak serta-merta melahirkan kewenangan untuk membatasi kebebasan pribadi seseorang, terlebih terhadap pihak yang bukan merupakan debitur atau penanggung yang sah.

GRIB JAYA DAMPINGI LAPORAN POLISI, POLRES KEDIRI KOTA BERGERAK

Setelah menerima surat kuasa pendampingan dari keluarga korban, jajaran GRIB Jaya DPC Kediri bergerak mendampingi pelapor membuat laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kediri Kota pada Selasa (17/11/2026) sore.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor:

LP/B/233/XI/2026/SPKT/POLRES KEDIRI KOTA/POLDA JAWA TIMUR.

Ketua OKK GRIB Jaya DPC Kediri, Fajar Andika, menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan untuk memastikan proses pelaporan berjalan sebagaimana mestinya dan korban memperoleh perlindungan.

“Kami bergerak berdasarkan mandat pendampingan dari keluarga korban. Prioritas pertama adalah memastikan korban dapat keluar dari situasi yang diduga membahayakan kebebasannya. Setelah itu, proses hukum harus berjalan secara profesional. Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya karena korban sudah berhasil diselamatkan,” ungkap Fajar Andika.

Respons cepat jajaran Polres Kediri Kota setelah laporan diterima membuahkan hasil. Pada Selasa malam, korban berhasil dievakuasi dan diselamatkan dari lokasi garasi rental dalam keadaan selamat.

GRIB Jaya DPC Kediri menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas respons tersebut.

KETUA BIDANG HUKUM GRIB JAYA: PASAL 446 KUHP BARU MENJADI PINTU MASUK PENGUJIAN DUGAAN PIDANA

Ketua Bidang Hukum GRIB Jaya DPC Kediri, Sutrisno, S.H., M.H., menegaskan bahwa perkara ini harus dilihat secara cermat dari perspektif hukum pidana, khususnya perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang.

Menurutnya, sejak 2 Januari 2026, Indonesia telah memberlakukan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam konteks dugaan peristiwa yang dilaporkan tersebut, salah satu ketentuan yang relevan untuk diuji penyidik adalah Pasal 446 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Bahkan, Pasal 446 ayat (4) mengatur bahwa ketentuan pidana tersebut juga berlaku bagi orang yang memberikan tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Artinya, apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti, pemeriksaan tidak cukup hanya berhenti pada orang yang secara langsung melarang korban meninggalkan lokasi. Peran pihak lain yang mengetahui, memfasilitasi, atau turut mempertahankan keadaan tersebut juga perlu didalami sesuai ketentuan hukum.

Sutrisno menekankan bahwa penyidik perlu menguji sejumlah fakta penting, antara lain siapa yang pertama kali melarang korban pulang, siapa yang memberikan perintah, bagaimana kondisi korban selama berada di lokasi, apakah terdapat ancaman atau kekerasan, serta siapa saja yang mengetahui dan mempertahankan pembatasan kebebasan tersebut.

“Yang harus dibuktikan bukan semata-mata adanya persoalan tunggakan sewa, melainkan apakah benar terjadi tindakan melawan hukum yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasannya untuk pergi. Apabila unsur Pasal 446 KUHP terpenuhi, persoalan tersebut tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai perselisihan pembayaran biasa,” tegas Sutrisno.

KEMUNGKINAN PENYANDERAAN JUGA HARUS DIUJI, BUKAN LANGSUNG DISIMPULKAN

Lebih lanjut, Sutrisno menjelaskan bahwa penyidik juga perlu mencermati kemungkinan penerapan Pasal 451 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyanderaan.

Ketentuan tersebut mengatur perbuatan menahan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaan pelaku atau membuatnya tidak berdaya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Namun, penerapan Pasal 451 tidak boleh dilakukan secara otomatis. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan serta maksud khusus sebagaimana disyaratkan pasal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Dengan demikian, Pasal 446 dan Pasal 451 merupakan ketentuan yang patut dicermati berdasarkan fakta, bukan dasar untuk terlebih dahulu menyatakan seseorang bersalah.

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG: MENAHAN ORANG HINGGA UTANG DIBAYAR PERNAH MENJADI PERSOALAN PIDANA

Dalam memperkuat konstruksi hukum perkara ini, terdapat putusan yang patut menjadi bahan kajian, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013.

Putusan tersebut menjadi objek kajian akademik dalam jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi mengenai tindak pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan Pasal 333 KUHP lama.

Kajian tersebut menguraikan bahwa tindakan menempatkan korban di ruangan sempit dan tertutup serta melarangnya keluar sampai terdapat kepastian pembayaran tunggakan utang dinilai sebagai perbuatan yang relevan dengan unsur perampasan kemerdekaan.

Meskipun putusan tersebut menggunakan ketentuan KUHP lama, pertimbangan hukumnya relevan sebagai bahan pembanding dalam memahami karakter perbuatan perampasan kemerdekaan. Untuk peristiwa yang terjadi pada November 2026, ketentuan pidana yang harus digunakan adalah KUHP Nasional yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kesesuaian unsur deliknya.

Sutrisno menilai, prinsip penting yang harus diperhatikan adalah bahwa penagihan utang tidak boleh berubah menjadi tindakan main hakim sendiri.

UTANG SEWA MOBIL BUKAN IZIN UNTUK MENAHAN ORANG

Dari perspektif hukum perdata, hubungan sewa-menyewa pada prinsipnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain Pasal 1548 tentang perjanjian sewa-menyewa, Pasal 1238 mengenai keadaan lalai, Pasal 1243 mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat wanprestasi, serta Pasal 1338 mengenai kekuatan mengikat perjanjian.

Apabila penyewa benar-benar memiliki tunggakan, pemilik rental dapat menempuh upaya penagihan, penyelesaian berdasarkan perjanjian, gugatan perdata, atau mekanisme hukum lain yang tersedia.

Namun, tidak ada ketentuan dalam pasal-pasal tersebut yang memberikan kewenangan umum kepada pemilik rental untuk menahan istri penyewa sebagai jaminan pembayaran.

Terlebih lagi, harus dibedakan antara orang yang terikat dalam perjanjian dengan pihak lain yang tidak terbukti menjadi debitur, penjamin, ataupun pihak yang menyetujui tanggung jawab pembayaran.

Hak atas rasa aman dan perlindungan diri juga dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Jaminan kebebasan pribadi tersebut bukan sekadar norma konstitusional di atas kertas. Ia merupakan batas yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas penagihan.

PENYELIDIKAN HARUS MENYENTUH SELURUH PERAN, BUKAN HANYA PELAKU LAPANGAN

GRIB Jaya DPC Kediri meminta agar penyidik Polres Kediri Kota melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap perkara ini.

Sejumlah hal yang dinilai penting untuk diperiksa meliputi:

  1. Keterangan korban mengenai bagaimana dirinya dilarang meninggalkan lokasi dan apakah terdapat ancaman atau kekerasan.
  2. Identitas pihak yang memerintahkan maupun melaksanakan pembatasan kebebasan korban.
  3. Rekaman CCTV, komunikasi melalui telepon, pesan elektronik, serta bukti lain yang berkaitan dengan peristiwa.
  4. Keterangan saksi yang mengetahui keberadaan korban selama hampir tujuh hari.
  5. Dokumen perjanjian sewa kendaraan dan pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas pembayaran.
  6. Peran pihak yang menyediakan tempat atau mempertahankan dugaan perampasan kemerdekaan tersebut.

Pendalaman ini penting agar penanganan perkara tidak hanya bertumpu pada pengakuan sepihak, tetapi berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, petunjuk, dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BASUKI: KAMI AKAN KAWAL SAMPAI ADA KEPASTIAN HUKUM

Basuki kembali menegaskan bahwa keberhasilan penyelamatan korban bukan berarti perjuangan hukum telah selesai.

Menurutnya, GRIB Jaya DPC Kediri akan terus mendampingi pelapor dan korban selama proses pemeriksaan, memberikan dukungan advokasi, serta memastikan hak-hak korban tidak diabaikan.

“Alhamdulillah, korban sudah berhasil diselamatkan. Kami mengapresiasi respons cepat Polres Kediri Kota. Tetapi kami tegaskan, penyelamatan korban adalah langkah awal. Proses hukum harus tetap berjalan secara profesional, objektif, dan transparan. Kami akan mengawal perkara ini sampai memperoleh kepastian hukum,” tegas Basuki.

Senada dengan itu, Sutrisno, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pendampingan hukum akan diarahkan untuk memastikan seluruh fakta terungkap dan setiap pihak memperoleh perlakuan sesuai hukum.

Fajar Andika menambahkan bahwa GRIB Jaya DPC Kediri akan menjaga agar seluruh proses pendampingan tetap berada dalam koridor hukum, tanpa intimidasi, tindakan anarkis, maupun intervensi terhadap kewenangan penyidik.

Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menyangkut tunggakan sewa satu unit mobil pikap. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni perlindungan terhadap kemerdekaan pribadi seseorang.

Sebab, ketika persoalan pembayaran diselesaikan dengan cara menahan manusia, batas antara penagihan dan dugaan tindak pidana harus diuji secara serius oleh hukum.

GRIB Jaya DPC Kediri memastikan akan terus mengawal perkara dugaan penyekapan ini hingga tuntas, demi tegaknya supremasi hukum dan perlindungan hak masyarakat.

22 kunjungan