JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terlihat menggunakan Maung MV3 Garuda sebagai kendaraan dinas. Kendaraan tersebut merupakan produk PT Pindad dan tampak menggunakan pelat nomor RI 26. Nomor itu sesuai dengan kedudukan AHY sebagai menteri koordinator dalam pemerintahan.
Penggunaan Maung MV3 Garuda tersebut terlihat dalam dua agenda kedinasan. Momen pertama berlangsung ketika AHY menghadiri peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 5 Oktober 2026. Dalam agenda itu, kendaraan produksi PT Pindad tersebut digunakan sebagai kendaraan yang mengantarkan dan mendukung kegiatan resmi AHY.
Sehari kemudian, pada Selasa, 6 Oktober 2026, AHY kembali terlihat menggunakan Maung MV3 Garuda. Kendaraan dengan pelat RI 26 itu digunakan saat ia mengunjungi kantor pusat Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Penggunaan kendaraan yang sama dalam dua agenda tersebut memperlihatkan fungsi Maung sebagai kendaraan dinas dalam kegiatan resmi menteri koordinator.
Maung MV3 Garuda menjadi perhatian karena digunakan dalam agenda pemerintahan dengan identitas pelat nomor yang menyesuaikan jabatan penggunanya. Pelat RI 26 menandai posisi AHY sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dalam sumber yang memuat penggunaan kendaraan itu, AHY juga disebut sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Penyebutan tersebut merupakan bagian dari identitas AHY, sementara penggunaan Maung MV3 Garuda berkaitan dengan aktivitasnya dalam kapasitas sebagai menteri koordinator.
Penggunaan Maung MV3 Garuda untuk kegiatan kedinasan tidak hanya dilakukan oleh satu pejabat. Sebelum kendaraan tersebut digunakan dengan pelat RI 26, sejumlah menteri koordinator dan kepala lembaga juga telah terlihat memakainya dalam berbagai agenda resmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kendaraan produksi dalam negeri tersebut mulai mendapat tempat dalam mobilitas pejabat pemerintahan.
Salah satu pejabat yang lebih dahulu terlihat menggunakan Maung ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menggunakan kendaraan jenis SUV tersebut dengan pelat nomor RI 24. Kehadiran Maung dalam rangkaian kegiatan Airlangga menandai penggunaannya sebagai kendaraan operasional untuk menghadiri agenda pemerintahan, baik di lingkungan kantor maupun dalam kegiatan di luar kompleks pemerintahan.
Selain Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga termasuk pejabat yang terlihat menggunakan SUV Maung dalam agenda kedinasan. Kendaraan itu menjadi bagian dari pilihan transportasi resmi ketika ia menjalankan tugas dan menghadiri kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi lintas kementerian.
Nama lain yang turut tercatat menggunakan kendaraan serupa adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia terlihat memakai Maung dalam kegiatan resmi, sehingga memperlihatkan bahwa kendaraan tersebut mulai digunakan oleh beberapa pejabat dengan tanggung jawab strategis di kabinet. Penggunaan itu berlangsung dalam konteks kedinasan, bukan semata-mata sebagai simbol atau pilihan kendaraan pribadi.
Di samping para menteri koordinator, sejumlah kepala lembaga juga disebut pernah terlihat menggunakan Maung MV3 Garuda. Pemakaian oleh berbagai pejabat tersebut memperluas fungsi kendaraan buatan dalam negeri, dari sekadar produk industri pertahanan menjadi sarana pendukung mobilitas pemerintahan. Perbedaan pelat nomor pada setiap kendaraan menunjukkan bahwa Maung digunakan oleh pejabat berbeda sesuai penugasan dan kebutuhan masing-masing.
Tren tersebut sekaligus memperlihatkan upaya menjadikan kendaraan nasional sebagai bagian dari aktivitas resmi negara. Dengan karakter SUV yang dirancang untuk medan beragam dan tampilan yang mencerminkan kendaraan kepresidenan maupun kenegaraan, Maung dinilai sesuai untuk mendukung agenda lapangan. Penggunaannya oleh sejumlah pejabat kabinet juga dapat memperkuat perhatian publik terhadap kapasitas industri otomotif dan pertahanan nasional.
Kebijakan penggunaan Maung sebagai kendaraan operasional menteri berawal dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna pada Oktober 2025. Dalam forum tersebut, Prabowo meminta para menteri menggunakan kendaraan buatan PT Pindad untuk menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk ketika menjalankan tugas pemerintahan dan menghadiri agenda resmi.
Prabowo menyampaikan bahwa para menteri harus memakai Maung sebagai kendaraan operasional. Ia juga menjelaskan bahwa kendaraan lain masih dapat digunakan pada waktu tertentu, yakni ketika para menteri sedang libur atau tidak dipanggil untuk menjalankan agenda presiden. Arahan itu menempatkan Maung sebagai kendaraan utama dalam aktivitas kedinasan para anggota kabinet, sementara penggunaan mobil lain disesuaikan dengan kondisi dan keperluan masing-masing.
Maung merupakan kendaraan taktis yang diproduksi PT Pindad dan dikembangkan sebagai salah satu produk otomotif dalam negeri. Instruksi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemanfaatan produk buatan Indonesia, khususnya dalam lingkungan lembaga negara. Dengan menggunakan kendaraan produksi nasional untuk kebutuhan operasional, pemerintah mengarahkan agar pengadaan dan pemakaian kendaraan dinas turut memberikan ruang bagi industri otomotif domestik.
Penggunaan Maung di lingkungan pemerintahan juga telah terlihat sejak awal masa pemerintahan Prabowo. Presiden menggunakan Maung MV3 Garuda Limousine sebagai kendaraan kepresidenan. Model tersebut menjadi kendaraan resmi yang digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan, berbeda dari Maung yang diarahkan untuk mendukung operasional harian para menteri. Dalam perkembangan berikutnya, Maung MV3 Garuda juga digunakan sebagai kendaraan dinas, termasuk oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan pelat RI 26.
Arahan pada sidang kabinet paripurna itu menjadi dasar bagi penggunaan kendaraan produksi PT Pindad dalam kegiatan operasional pemerintahan. Ketentuan mengenai waktu penggunaan kendaraan lain tetap mengikuti arahan presiden, terutama berkaitan dengan masa libur atau kondisi ketika seorang menteri tidak sedang menjalankan agenda yang ditetapkan oleh presiden.
Pengadaan Maung MV3 Garuda sebagai kendaraan dinas pejabat kabinet mulai direalisasikan secara bertahap pada awal Oktober 2026. Skema tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi kendaraan berjalan teratur, sekaligus menyesuaikan kebutuhan operasional setiap instansi. Pada tahap awal, kendaraan produksi dalam negeri itu belum digunakan oleh seluruh pejabat pemerintahan. Ketersediaannya terlebih dahulu diprioritaskan bagi para menteri koordinator dan sejumlah kepala lembaga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penyaluran awal memang baru mencakup sebagian pejabat. Menurut keterangan tersebut, kendaraan diberikan kepada para menko dan kepala lembaga dengan jumlah keseluruhan 18 unit. Jumlah itu menjadi bagian pertama dari rencana pengadaan yang akan direalisasikan secara bertahap, sebelum penggunaan Maung diperluas kepada jajaran pemerintahan lainnya.
Pola distribusi bertahap tersebut juga memungkinkan pemerintah mengevaluasi kesiapan kendaraan, layanan pendukung, serta kebutuhan penggunaannya di lapangan. Selain berfungsi sebagai sarana mobilitas resmi, penggunaan Maung MV3 Garuda memperlihatkan upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan kendaraan buatan industri nasional untuk mendukung kegiatan kenegaraan dan pemerintahan.
Maung MV3 Garuda untuk menteri memiliki tampilan yang secara umum menyerupai Maung MV3 Garuda Limousine milik Presiden Prabowo. Namun, keduanya tidak sepenuhnya sama. Versi yang diperuntukkan bagi menteri mempunyai sejumlah perbedaan pada bagian atap, sesuai dengan rancangan dan kebutuhan penggunaannya. Kendaraan tersebut juga tidak dilengkapi sunroof seperti yang terdapat pada versi kepresidenan. Perbedaan itu membuat varian menteri tetap memiliki identitas visual serupa, tetapi dapat dibedakan dari kendaraan yang digunakan Presiden.
6 kunjungan
