Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) menjalankan reformasi pasar modal secara konkret dan menyertakan jadwal pelaksanaan yang jelas. Arahan tersebut menekankan bahwa pembenahan tidak cukup berhenti pada rencana atau pernyataan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah yang dapat dilaksanakan dan dipantau kemajuannya. Dengan adanya tenggat yang terukur, publik dan pelaku pasar dapat memahami tahapan perubahan yang tengah dikerjakan.
Airlangga menyampaikan hal tersebut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (16/10). Dalam arahannya, perhatian pemerintah tertuju pada pelaksanaan aturan serta langkah pembenahan yang dilakukan oleh bursa. Kedua hal itu menjadi bagian penting dari reformasi karena perubahan kebijakan memerlukan penerapan yang konsisten, sementara upaya perbaikan perlu memiliki arah dan tahapan yang dapat dinilai.
Penekanan pada jadwal pelaksanaan menunjukkan perlunya kejelasan mengenai kapan setiap langkah reformasi dimulai dan bagaimana kemajuannya diukur. Jadwal yang terbuka dapat membantu memastikan bahwa pembenahan bergerak sesuai rencana, bukan sekadar menjadi agenda tanpa tindak lanjut. Ukuran kemajuan juga memberi dasar untuk menilai apakah pelaksanaan aturan dan perubahan yang dijanjikan berjalan sebagaimana mestinya.
Bagi BEI, arahan tersebut menempatkan pelaksanaan dan akuntabilitas sebagai perhatian utama dalam proses reformasi. Bursa diharapkan menguraikan langkah pembenahan secara konkret, menetapkan urutan pelaksanaan, serta menunjukkan perkembangan pada setiap tahap. Kejelasan semacam ini dapat membantu menghubungkan kebijakan dengan tindakan operasional dan membuat proses perubahan lebih mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.
Pesan pemerintah itu menegaskan bahwa reformasi pasar modal perlu berjalan dengan sasaran yang jelas dan kemajuan yang bisa ditelusuri. Fokusnya bukan hanya pada aturan yang disusun, melainkan juga pada penerapannya dan tindak lanjut yang dilakukan bursa. Dengan jadwal serta ukuran kemajuan yang terdefinisi, pelaksanaan reformasi dapat dievaluasi secara lebih terarah, sementara perhatian tetap tertuju pada konsistensi pembenahan yang menjadi tanggung jawab BEI.
Airlangga menyoroti rentang waktu yang dinilai relatif panjang dalam pelaksanaan regulasi dan pembenahan pasar modal Indonesia. Menurut pemerintah, perubahan yang diperlukan untuk memperkuat keterbukaan, tata kelola, dan kepercayaan investor memang dapat melibatkan sejumlah tahapan. Namun, lamanya proses perlu disertai penjelasan yang jelas agar pelaku pasar memahami pekerjaan yang sedang berlangsung, hambatan yang dihadapi, serta hasil yang dituju. Karena itu, pemerintah meminta pihak terkait memaparkan alasan setiap tahapan membutuhkan waktu tertentu, bukan sekadar menyampaikan bahwa reformasi masih berjalan.
Penjelasan tersebut perlu dilengkapi jadwal pelaksanaan yang terstruktur dan kemajuan yang dapat diukur. Dengan adanya tenggat, sasaran serta indikator pencapaian, perkembangan pembenahan dapat dipantau secara berkala oleh pemerintah dan masyarakat. Langkah ini juga membantu membedakan agenda yang sudah selesai dari pekerjaan yang masih memerlukan tindak lanjut. Airlangga menghendaki agar proses reformasi tidak berhenti pada komitmen umum, melainkan menunjukkan perubahan konkret. Transparansi mengenai urutan kerja dan penanggung jawab tiap tahapan dapat memperjelas akuntabilitas sekaligus memberi kepastian kepada investor mengenai arah kebijakan.
Arahan pemerintah itu muncul setelah MSCI mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia, dari emerging market menjadi standalone market. Konsultasi tersebut menjadikan isu aksesibilitas, transparansi, dan kualitas infrastruktur pasar semakin mendapat perhatian. Usulan perubahan klasifikasi itu belum berarti keputusan akhir telah ditetapkan, tetapi menambah urgensi bagi otoritas dan penyelenggara pasar untuk menjelaskan respons serta langkah perbaikan yang sedang disiapkan. Dalam konteks tersebut, keberatan Airlangga terhadap durasi implementasi bukan semata-mata permintaan agar proses dipercepat tanpa pertimbangan. Pemerintah juga ingin mengetahui dasar penjadwalan, ketergantungan antartahap, dan ukuran keberhasilan yang digunakan. Rincian itu penting agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif, kemajuan dilaporkan secara konsisten, dan kebutuhan percepatan dapat ditentukan berdasarkan bukti. Dengan demikian, agenda pembenahan pasar modal diharapkan berjalan lebih terarah, terukur, dan dapat dipahami oleh investor domestik maupun internasional.Airlangga menilai reformasi pasar modal perlu menunjukkan perkembangan yang jelas dan dapat diamati. Bagi investor, agenda perubahan tidak cukup disampaikan sebagai rencana atau komitmen; pelaksanaannya juga perlu terlihat dari waktu ke waktu. Progres yang nyata membantu menjawab pertanyaan mengenai arah pembenahan, langkah yang telah dilakukan, serta tindak lanjut yang masih diperlukan. Dengan demikian, reformasi dapat dinilai berdasarkan perkembangan konkret, bukan hanya pernyataan umum. Penekanan pada kemajuan yang terukur juga membuat proses perubahan lebih mudah dipantau oleh pihak yang berkepentingan.
Menurut inti pernyataannya, kemajuan reformasi harus tampak bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Kedua kelompok tersebut membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menilai kondisi pasar dan mengambil keputusan. Keterbukaan mengenai perkembangan reformasi dapat membantu membangun keyakinan bahwa persoalan tata kelola ditangani secara serius. Airlangga menekankan pentingnya memperlihatkan kemajuan kepada investor, tanpa menyatakan bahwa semua kekhawatiran telah terselesaikan. Karena itu, penyampaian informasi berkala mengenai langkah dan hasil pembenahan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan. Ukuran kemajuan yang jelas juga dapat memperlihatkan apakah perubahan berjalan sesuai sasaran.
Kekhawatiran investor yang disebut berkaitan dengan transparansi struktur kepemilikan saham serta dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. Kejelasan kepemilikan penting agar pelaku pasar dapat memahami siapa yang memiliki saham dan bagaimana hubungan kepemilikan tercermin dalam informasi yang tersedia. Sementara itu, dugaan perdagangan terkoordinasi menimbulkan pertanyaan tentang kewajaran aktivitas transaksi dan efektivitas pengawasan. Penyebutan dugaan tersebut tidak berarti bahwa praktik itu telah terbukti; persoalan tersebut merupakan sumber perhatian yang perlu ditangani melalui keterbukaan dan pengawasan. Reformasi yang menunjukkan perkembangan terukur dapat membantu menjelaskan langkah penanganan isu-isu itu kepada investor. Dengan begitu, transparansi dan tata kelola menjadi bagian utama dalam menilai kemajuan pembenahan pasar modal Indonesia.
Airlangga menilai gejolak di pasar modal tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi sentimen investor. Perubahan persepsi terhadap risiko, ketidakpastian, maupun informasi yang beredar dapat mendorong pelaku pasar mengambil keputusan secara cepat. Dampaknya, pergerakan harga saham bisa menjadi tajam meskipun kondisi dasar perekonomian tidak serta-merta berubah. Karena itu, dinamika pasar perlu dibaca dengan mempertimbangkan sentimen sekaligus indikator fundamental, bukan hanya perubahan indeks dalam jangka pendek.
Dalam pandangan Airlangga, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Penilaian tersebut menjadi konteks penting di tengah tekanan yang terlihat pada perdagangan saham. IHSG sempat mengalami trading halt pada Jumat (16/10), kemudian ditutup turun 11,57 persen ke level 5.185. Peristiwa itu memperlihatkan besarnya gejolak yang dapat terjadi ketika sentimen memburuk dan menegaskan perlunya perhatian terhadap ketahanan serta tata kelola pasar. Angka penurunan tersebut juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan investor perlu dijaga melalui informasi yang jelas, mekanisme perdagangan yang kredibel, dan respons kebijakan yang terukur.
Airlangga mengaitkan kebutuhan menjaga kepercayaan tersebut dengan pembenahan pasar modal. Reformasi, menurut arah pandangan yang disampaikan, perlu disertai jadwal pelaksanaan dan kemajuan yang dapat diukur, sehingga langkah perbaikan tidak berhenti pada pernyataan umum. Kejelasan tahapan dapat membantu pelaku pasar memahami apa yang sedang dibenahi, kapan tindak lanjut dilakukan, serta bagaimana perkembangannya dievaluasi. Pemerintah juga berencana membahas perkembangan pasar keuangan dan langkah berikutnya bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Pembahasan lintas lembaga itu diharapkan menyelaraskan pemantauan kondisi pasar dengan respons yang diperlukan, sekaligus memastikan agenda pembenahan memiliki arah dan ukuran kemajuan.
