Yogyakarta | Pada Rabu, 4 November 2026, belasan anggota Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangi kompleks DPRD DIY. Kedatangan mereka menjadi perhatian karena rombongan membawa aspirasi dan kegelisahan yang ingin disampaikan kepada para wakil rakyat. Di lingkungan gedung dewan, mereka melakukan aksi yang terekam dalam video dan kemudian ramai beredar di media sosial. Rekaman tersebut membuat peristiwa di DPRD DIY diketahui lebih luas oleh masyarakat, sekaligus memunculkan perhatian terhadap pesan yang dibawa para peserta aksi.
Dalam aksi itu, foto Gibran diturunkan, sebagaimana terlihat dalam video yang beredar. Namun, menurut pembina forum, Muhammad Chirzin, tujuan utama kedatangan rombongan bukan sekadar melakukan tindakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa forum datang untuk menyampaikan kegelisahan rakyat mengenai situasi terkini. Dengan mendatangi lembaga legislatif daerah, para anggota berharap keresahan itu dapat diterima sebagai aspirasi yang perlu mendapat perhatian, bukan berhenti sebagai peristiwa yang hanya ramai dibicarakan di media sosial.
Aspirasi yang disampaikan di kompleks DPRD DIY diharapkan menempuh jalur kelembagaan agar dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang. Chirzin menyampaikan harapan agar pesan dari masyarakat yang diserahkan di gedung dewan diteruskan kepada presiden untuk ditindaklanjuti. Harapan tersebut menunjukkan bahwa rombongan memandang DPRD sebagai salah satu penghubung warga dan pemerintah pusat. Penyampaian melalui wakil rakyat dinilai dapat membuka ruang bagi keluhan masyarakat untuk didengar pada tingkat pengambilan keputusan.
Peristiwa ini memperlihatkan dua sisi dari sebuah aksi: tindakan yang menjadi sorotan visual dan aspirasi yang ingin dibawa oleh para peserta. Ramainya video di media sosial membantu menyebarkan informasi mengenai kunjungan itu, tetapi maksud yang disampaikan oleh pembina forum tetap menjadi bagian penting untuk dipahami. Forum Kebangsaan DIY berharap kegelisahan yang mereka ungkapkan tidak berhenti pada perhatian sesaat, melainkan sampai kepada presiden melalui DPRD dan memperoleh tindak lanjut. Sejauh itu, inti kedatangan mereka adalah menyampaikan suara masyarakat serta meminta agar suara tersebut mendapat saluran yang jelas.
Dalam kunjungan Forum Kebangsaan DIY ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) diturunkan. Peristiwa itu menjadi salah satu bagian yang paling terlihat dari penyampaian aspirasi kelompok tersebut di lingkungan parlemen daerah. Aksi berlangsung saat para peserta berada di ruang rapat, di tengah agenda mereka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada anggota dewan.
Muhammad Chirzin menjelaskan bahwa penurunan foto tersebut terjadi secara spontan. Menurutnya, tindakan itu bukan bagian dari langkah yang telah dirancang secara khusus sebelumnya. Ia menyebutnya sebagai pesan terbuka yang ditujukan kepada publik sekaligus kepada anggota DPRD DIY. Dengan demikian, tindakan tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian terhadap sikap dan tuntutan Forum Kebangsaan DIY, bukan sekadar perubahan pada penataan ruang rapat.
Meski berlangsung singkat, peristiwa tersebut membawa simbol yang kuat dalam kunjungan itu. Foto pejabat negara di ruang resmi lembaga legislatif memiliki makna representasi, sehingga penurunannya dapat dibaca sebagai bentuk ekspresi politik. Namun, penjelasan mengenai maksud aksi tetap merujuk pada keterangan Chirzin. Pernyataan itu memberikan konteks bahwa peserta ingin menyampaikan keberatan secara terbuka dan mendorong para wakil rakyat agar memperhatikan aspirasi yang dibawa.
Penurunan foto itu juga perlu ditempatkan dalam rangkaian tuntutan Forum Kebangsaan DIY yang lebih luas. Kelompok tersebut datang ke DPRD untuk menyampaikan pandangan dan desakan terkait kepemimpinan nasional, termasuk dorongan agar Gibran dimakzulkan. Karena itu, aksi di ruang Banggar tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penyampaian sikap politik mereka kepada lembaga perwakilan daerah dan masyarakat. Peristiwa tersebut memperlihatkan cara sebagian peserta mengemas aspirasi melalui tindakan simbolis, sementara isi tuntutan mereka disampaikan dalam kunjungan yang sama. Bagi Forum Kebangsaan DIY, tindakan itu menjadi penanda bahwa desakan yang diajukan berkaitan langsung dengan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Sikap tersebut tetap merupakan aspirasi kelompok, dan proses maupun tindak lanjutnya berada dalam ranah pembahasan politik serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Dalam penyampaian aspirasi Forum Kebangsaan DIY di DPRD, Chirzin menyoroti dugaan persoalan terkait ijazah yang menjadi perhatian forum. Ia meminta agar isu tersebut tidak berhenti sebagai pembicaraan, melainkan memperoleh tindak lanjut dari lembaga legislatif. Permintaan itu disampaikan sebagai bagian dari pokok tuntutan forum kepada DPR. Chirzin mengaitkan sorotan mengenai ijazah dengan agenda sidang yang, menurut keterangannya, akan digelar keesokan hari. Keterangan tersebut menjadi konteks bagi desakan agar persoalan yang dipersoalkan segera ditangani. Namun, informasi yang tersedia tidak menjelaskan agenda sidang secara lebih terperinci, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan mengenai pokok pembahasan ataupun pihak yang akan hadir.
Selain meminta DPR menindaklanjuti isu ijazah, Chirzin menyerukan langkah politik dan hukum terhadap para pejabat yang disebut dalam penyampaiannya. Seruan itu menegaskan bahwa tuntutan forum tidak hanya berkaitan dengan perhatian terhadap dugaan masalah, tetapi juga harapan adanya respons melalui jalur politik maupun hukum. Ia menyampaikan desakan tersebut dalam konteks aspirasi yang dibawa ke DPRD, tanpa uraian lebih lanjut mengenai bentuk tindakan yang diharapkan. Tidak tersedia pula keterangan mengenai identitas pejabat yang dimaksud, dugaan yang diarahkan kepada mereka, atau lembaga yang akan menjalankan langkah tersebut. Karena itu, seruan Chirzin perlu dipahami sesuai batas informasi yang disampaikan, tanpa menambahkan penafsiran mengenai sasaran atau mekanismenya.
Inti permintaan kepada DPR adalah agar sorotan forum mengenai dugaan masalah ijazah memperoleh perhatian dan tindak lanjut. Dalam keterangannya, Chirzin menghubungkan permintaan tersebut dengan agenda sidang yang disebut akan berlangsung pada hari berikutnya, sekaligus menyerukan respons politik dan hukum terhadap pejabat yang ia sebut. Hubungan yang disampaikan itu menunjukkan urgensi menurut pandangan Chirzin, tetapi tidak memberikan rincian mengenai proses maupun hasil yang diharapkan. Forum menyampaikan aspirasi dan desakan; sementara itu, keterangan yang tersedia tidak menjelaskan apakah DPR telah menyetujui atau mengambil tindakan atas permintaan tersebut. Dengan demikian, pokok pemberitaan terbatas pada tuntutan yang disuarakan, konteks agenda sidang sebagaimana dikemukakan Chirzin, dan permintaan agar DPR menindaklanjuti isu ijazah yang disorot forum.Pelindung Forum Kebangsaan DIY, Syukri Fadholi, menyampaikan bahwa aksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diikuti oleh 32 elemen masyarakat. Peserta berasal dari berbagai unsur yang berkumpul untuk menyampaikan aspirasi mengenai keadaan bangsa dan sejumlah kebijakan pemerintah. Menurut Syukri, kehadiran beragam elemen itu mencerminkan adanya perhatian bersama terhadap persoalan publik yang dinilai perlu mendapat tanggapan. Aksi tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menyuarakan pandangan secara terbuka, sekaligus menyampaikan kegelisahan mereka kepada lembaga perwakilan rakyat di daerah.
Syukri menilai kondisi bangsa saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ia mengaitkan penilaian tersebut dengan beragam persoalan, termasuk korupsi dan kolusi yang dianggap masih menjadi tantangan serius. Selain itu, ia menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan negara yang, menurut pandangannya, belum berpihak kepada rakyat. Aspirasi peserta, sebagaimana dijelaskan Syukri, berangkat dari harapan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Kritik tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya warga untuk mengingatkan pengambil kebijakan tentang dampak keputusan negara terhadap kehidupan publik.
Syukri juga menyinggung polemik mengenai ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu hal yang ikut menjadi perhatian dalam aksi. Isu itu, menurutnya, berada dalam rangkaian keresahan yang lebih luas mengenai kepercayaan publik dan situasi politik nasional.
16 kunjungan
