Jakarta | Menko Polkam Dudung Abdurrachman menyatakan sebanyak 97 perusahaan telah diproses secara hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Informasi tersebut disampaikan kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Oktober 2026. Dudung menyebut perusahaan-perusahaan yang masuk dalam proses hukum itu berada di sekitar wilayah Kalimantan dan Pulau Sumatra. Pernyataan ini menjadi perkembangan penanganan hukum atas karhutla yang melibatkan sejumlah perusahaan di dua kawasan tersebut. Namun, dalam keterangan kepada wartawan itu, Dudung belum merinci nama-nama perusahaan yang dimaksud.
Angka 97 perusahaan menjadi inti keterangan Dudung mengenai langkah hukum pemerintah terhadap perkara karhutla. Ia menyampaikan bahwa perusahaan terkait telah masuk proses hukum, tetapi belum memberikan daftar pihak yang sedang ditangani. Dengan demikian, identitas masing-masing perusahaan belum dapat diketahui dari pernyataan tersebut. Dudung juga tidak memaparkan rincian lebih lanjut mengenai tahapan penanganan yang telah ditempuh terhadap setiap perusahaan. Informasi yang disampaikan terbatas pada jumlah perusahaan dan cakupan lokasi, yakni sekitar Kalimantan serta Pulau Sumatra. Keterangan itu disampaikan langsung kepada wartawan di kantor Kemenko Polkam di Jakarta Pusat.
Belum adanya perincian nama perusahaan membuat keterangan tersebut belum mengidentifikasi badan usaha tertentu kepada publik. Karena itu, angka yang disampaikan perlu dipahami sesuai konteks pernyataan Dudung: sebanyak 97 perusahaan terkait karhutla telah diproses secara hukum, sementara nama-namanya belum disebutkan. Keterangan itu tidak memuat uraian tentang dugaan atau perkara masing-masing perusahaan, maupun hasil akhir proses hukum. Dudung menyampaikan informasi tersebut pada Senin, 19 Oktober 2026, dalam keterangannya kepada wartawan. Perkembangan berikutnya mengenai identitas perusahaan atau detail perkara belum disampaikan dalam pernyataan tersebut. Untuk saat ini, informasi utama yang tersedia adalah jumlah perusahaan dan wilayah umum tempat mereka berada.
Proses hukum terhadap 97 perusahaan yang disebut terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipandang sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Langkah ini diarahkan untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berperan dalam terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Dengan membawa perkara ke jalur hukum, pemerintah menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran tidak hanya menjadi perhatian administratif, tetapi juga akan diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penanganan tersebut tetap harus didasarkan pada bukti dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga status perusahaan yang sedang diperiksa tidak disamakan dengan pihak yang telah dinyatakan bersalah.
Dudung menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan dengan serius. Pernyataan itu mencerminkan komitmen untuk mengusut dugaan yang muncul, sekaligus memberi ruang bagi aparat dan lembaga terkait menjalankan kewenangannya sesuai aturan. Tahapan hukum diperlukan untuk menguji informasi, mengumpulkan bukti, dan menentukan apakah terdapat pelanggaran serta siapa yang bertanggung jawab. Karena proses masih berjalan, penilaian terhadap masing-masing perusahaan perlu menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan dari otoritas yang berwenang. Pendekatan ini penting agar penegakan hukum berlangsung tegas, tetapi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum.
Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap persoalan karhutla. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dipandang sebagai isu yang memerlukan penanganan sungguh-sungguh, bukan hanya ketika api sedang meluas. Dampaknya dapat menjangkau lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Karena itu, pengusutan dugaan keterlibatan perusahaan menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah merespons masalah tersebut. Keseriusan penanganan juga perlu tercermin dalam koordinasi antarlembaga dan penerapan aturan secara konsisten. Pada saat yang sama, informasi mengenai perkembangan perkara sebaiknya disampaikan secara terbuka dan akurat, tanpa mendahului hasil penyidikan atau putusan pengadilan. Dengan demikian, publik dapat mengikuti prosesnya, sementara penegakan hukum tetap berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Dudung menyampaikan bahwa pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berjalan. Keterangan tersebut menegaskan bahwa persoalan karhutla tetap menjadi perhatian dan ditangani secara berkelanjutan. Upaya pemantauan tidak berhenti, sementara penanganan juga terus dilakukan. Dengan demikian, perkembangan terkait karhutla tetap diperhatikan sebagai bagian dari langkah yang sedang berlangsung.
Perhatian Presiden terhadap persoalan ini disebut diberikan secara intens. Dudung menjelaskan bahwa perhatian tersebut disampaikan melalui rapat daring maupun secara langsung. Kedua cara itu menunjukkan bahwa Presiden mengikuti penanganan karhutla melalui lebih dari satu bentuk komunikasi. Pernyataan tersebut tidak merinci bentuk pemantauan tertentu, jadwal kegiatan, ataupun lokasi yang menjadi perhatian, sehingga keterangan yang disampaikan terbatas pada berlangsungnya pemantauan dan penanganan serta perhatian Presiden.
Penyebutan rapat daring dan pertemuan langsung juga menegaskan bahwa koordinasi mengenai isu ini dapat dilakukan dalam suasana yang berbeda. Namun, inti keterangan Dudung bukan pada rincian teknis cara koordinasi, melainkan pada kesinambungan perhatian dan penanganan. Ia menggambarkan bahwa upaya terhadap karhutla tetap berjalan, dan Presiden memberi perhatian secara intens, baik dengan mengikuti rapat melalui jaringan maupun hadir secara langsung.
Keterangan tersebut menjadi gambaran mengenai komitmen untuk terus memperhatikan persoalan karhutla. Pemantauan dan penanganan yang berlanjut menunjukkan bahwa isu ini belum dikesampingkan, sementara perhatian Presiden mencerminkan adanya keterlibatan pada tingkat pimpinan. Meski demikian, tanpa keterangan tambahan, tidak tepat menarik kesimpulan mengenai frekuensi rapat, mekanisme kerja, capaian penanganan, atau wilayah tertentu. Informasi yang dapat dipastikan dari pernyataan Dudung adalah pemantauan dan penanganan karhutla terus berlangsung, serta Presiden memberi perhatian intens melalui rapat daring dan secara langsung.
Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas sektor dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya koordinasi tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap persoalan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga terkait, tetapi juga dengan kebutuhan menjaga keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan warga. Karena itu, komunikasi dan kerja sama lintas sektor tetap menjadi hal yang ditekankan dalam menghadapi persoalan ini.
Dudung menyatakan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi demi mendukung keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keselarasan dalam penanganan karhutla, tanpa mengesampingkan kepentingan warga yang terdampak maupun masyarakat secara luas. Dengan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah berharap perhatian terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Dudung menekankan bahwa tujuan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam merespons persoalan karhutla.
Komitmen koordinasi ini juga memberi konteks bagi langkah hukum yang sedang berjalan. Informasi mengenai 97 perusahaan terkait karhutla yang masuk proses hukum menunjukkan bahwa persoalan tersebut mendapat perhatian, sementara pemerintah tetap menempatkan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan yang perlu dijaga. Tidak ada pemisahan perhatian terhadap proses hukum dan kebutuhan untuk terus berkoordinasi dalam menangani karhutla. Pemerintah menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga penanganan persoalan ini tetap menjadi perhatian bersama. Dudung menegaskan bahwa penguatan tersebut diarahkan demi masyarakat, bukan sekadar sebagai pernyataan mengenai proses yang sedang berlangsung. Dengan demikian, koordinasi lintas sektor tetap menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap karhutla. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan berkomitmen memperkuatnya demi keamanan, ketenteraman, serta kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Lanud Sjamsudin Noor Kerahkan Tangki Portable dan Gambut Injection di Kawasan Ring I Bandara Sjamsudin Noor Atasi Titik Api Karhutla | Penanganan Karhutla di Indonesia: Kolaborasi Menko Polkam dan Menhut | Upaya Penanggulangan Karhutla di Jawa Timur: Water Bombing Dikerahkan
