Jakarta | Menjelang Pemilu 2029, Partai Hanura berencana memperkuat daya saing melalui pembenahan organisasi dan penyusunan strategi elektoral yang lebih modern. Pendekatan ini menempatkan data, kajian, serta pengukuran kondisi lapangan sebagai dasar untuk menentukan langkah politik. Dengan demikian, perencanaan partai diharapkan tidak hanya bertumpu pada intuisi atau perkiraan, tetapi juga mempertimbangkan informasi yang dapat dianalisis dan diuji.
Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, menyampaikan bahwa keputusan politik ke depan akan disusun dengan landasan ilmu pengetahuan dan perhitungan yang terukur. Menurut Rio, partai perlu menggunakan pendekatan yang sistematis agar dapat memahami situasi di setiap wilayah dan menetapkan strategi yang sesuai. Gagasan tersebut mencerminkan upaya Hanura untuk mengelola organisasi secara lebih terencana, sekaligus menghubungkan pengambilan keputusan dengan kondisi nyata di lapangan.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah melakukan survei di sejumlah daerah pemilihan. Pemetaan itu, termasuk di Sulawesi Barat, akan membantu partai memperoleh gambaran mengenai kondisi politik setempat dan potensi suara yang bisa dihimpun. Hasil survei juga dapat menjadi bahan untuk menilai kebutuhan serta tantangan di masing-masing dapil, sehingga pendekatan yang dipilih tidak disamaratakan.
Rio menjelaskan bahwa pemetaan tersebut dapat memberi arah mengenai langkah yang perlu ditempuh di tiap daerah pemilihan. Data yang terkumpul diharapkan membantu Hanura mengenali peluang, memahami dinamika pemilih, dan menyusun prioritas kerja secara lebih jelas. Dengan informasi yang lebih terukur, partai dapat menyesuaikan strategi berdasarkan karakter serta keadaan masing-masing wilayah, bukan hanya mengandalkan asumsi umum.
Rencana ini menjadi bagian dari persiapan Hanura menghadapi kontestasi 2029. Penggunaan ilmu pengetahuan dan survei tidak serta-merta menentukan hasil, tetapi dapat menyediakan dasar yang lebih kuat bagi evaluasi dan perencanaan. Melalui pengelolaan organisasi yang modern dan keputusan berbasis data, Hanura berupaya membangun strategi elektoral yang lebih terarah serta memperkuat kesiapan partai di berbagai daerah.
Rio menyampaikan rencana penguatan organisasi dan persiapan mesin politik Hanura setelah menggelar konsolidasi bersama pengurus DPD, DPC, serta anggota DPRD Hanura se-Sulawesi Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di Mamuju pada Sabtu (24/10) dan menjadi ruang untuk menyamakan langkah menghadapi agenda politik mendatang. Konsolidasi daerah ini juga dimaksudkan untuk memastikan kesiapan struktur partai tidak berhenti pada tingkat provinsi maupun kabupaten, tetapi menjangkau wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan struktur yang tertata, partai berharap koordinasi antar pengurus dapat berjalan lebih terarah, sekaligus mendukung pelaksanaan strategi politik berbasis data menuju Pemilu 2029.
Upaya penguatan itu dilakukan secara nasional melalui Tim Task Force DPP Hanura. Tim tersebut telah mengunjungi 26 provinsi untuk memperkuat konsolidasi dengan jajaran pengurus daerah dan menyiapkan mesin politik hingga tingkat lokal. Kunjungan ini menjadi bagian dari pemetaan kesiapan organisasi, termasuk memantau perkembangan kepengurusan dan mendorong penyelesaian administrasi yang dibutuhkan. Pendekatan tersebut memungkinkan DPP memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi struktur partai di berbagai wilayah. Hasil konsolidasi diharapkan membantu pengurus mengidentifikasi kebutuhan masing-masing daerah, menjaga komunikasi antartingkatan, serta mempercepat pembentukan jaringan yang dapat bekerja secara konsisten.
Di Sulawesi Barat, pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan telah mencapai sekitar 98 persen. Dari 68 kecamatan yang menjadi sasaran, hanya dua kecamatan yang belum mengunggah persyaratan melalui aplikasi partai. Rio menyatakan optimistis seluruh kepengurusan kecamatan dapat dirampungkan pada akhir November 2026. Penyelesaian tahap ini akan menjadi pijakan bagi konsolidasi berikutnya, yakni pembentukan dan penguatan struktur di tingkat desa atau ranting. Setelah struktur kecamatan lengkap, pengurus dapat meneruskan koordinasi ke wilayah yang lebih kecil, memastikan keterwakilan organisasi, dan menyiapkan kerja politik yang sesuai dengan kondisi setempat. Tahapan berjenjang tersebut menempatkan konsolidasi organisasi sebagai dasar bagi kesiapan partai menghadapi pemilu mendatang.
Hanura menegaskan bahwa penguatan partai tidak berhenti pada upaya melengkapi struktur organisasi hingga tingkat bawah. Konsolidasi juga diarahkan untuk membangun semangat, disiplin, dan karakter kader agar siap menghadapi persaingan politik menuju Pemilu 2029. Struktur yang tertata dipandang sebagai fondasi, sementara kesiapan orang-orang yang menjalankannya menjadi penentu penting bagi kerja partai di lapangan. Karena itu, kader diharapkan memahami tanggung jawabnya, bergerak bersama, dan menjaga komitmen dalam menjalankan agenda organisasi. Pembenahan mesin politik tersebut mencakup kesiapan menghadapi kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan bekerja secara konsisten di wilayah masing-masing.
Rio mengaitkan penggunaan logo baru bergambar singa dengan pesan tentang kekuatan, kecepatan, keteguhan, dan keberanian. Nilai-nilai itu, menurut penekanannya, perlu tercermin dalam sikap kader, bukan hanya menjadi identitas visual partai. Hanura mencari kader yang tidak sekadar mampu berbicara atau menyampaikan gagasan, tetapi juga siap bekerja nyata dan menjadi petarung di setiap daerah pemilihan. Mereka dituntut hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan setempat, serta mengawal aspirasi dengan kerja yang terukur. Dengan karakter tersebut, kader diharapkan mampu membangun kepercayaan pemilih dan menghadapi kompetisi secara aktif, tanpa mengandalkan slogan semata.
Komitmen itu ditunjukkan dalam kegiatan konsolidasi Hanura di Sulawesi Barat. Tim Task Force DPP, pengurus DPD dan DPC, serta anggota DPRD Hanura se-Sulawesi Barat menandatangani Wall of Commitment and Victory. Penandatanganan tersebut menjadi pernyataan bersama untuk bekerja menuju kemenangan partai pada Pemilu 2029. Selain memperkuat konsolidasi, DPP menyerahkan bantuan operasional kepada pengurus DPC dan PAC di Sulawesi Barat. Bantuan itu diperuntukkan bagi pemasangan papan nama partai dan pembukaan rekening partai. Dukungan tersebut diharapkan membantu pengurus menguatkan kehadiran organisasi di tingkat lokal, sekaligus mendorong kesiapan administrasi dan kerja politik di setiap wilayah.
Ketua DPD Hanura Sulawesi Barat, Andi Dody Hermawan, menyatakan bahwa partainya menyiapkan konsolidasi organisasi sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2029. Menurutnya, kesiapan tersebut bertumpu pada upaya merapikan kerja kepengurusan sekaligus memaksimalkan potensi yang telah dimiliki di daerah. Konsolidasi dipandang penting agar seluruh unsur partai bergerak dengan arah dan sasaran yang selaras, bukan bekerja sendiri-sendiri. Dengan organisasi yang lebih solid, Hanura Sulawesi Barat berharap dapat memperkuat kehadiran di tengah masyarakat dan merespons kebutuhan pemilih secara lebih terarah. Upaya ini juga menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menghadapi persaingan politik yang semakin menuntut kerja terencana.
Andi Dody menyebut Hanura Sulawesi Barat saat ini memiliki dua anggota DPRD provinsi serta tujuh anggota DPRD kabupaten yang tersebar di enam kabupaten. Keberadaan para wakil rakyat tersebut merupakan potensi kader yang dapat mendukung penguatan partai, baik melalui kerja politik maupun komunikasi dengan masyarakat. Para anggota legislatif dapat menjadi penghubung aspirasi warga dan agenda partai, sembari memperluas jangkauan organisasi di wilayah masing-masing. Sebaran kader di tingkat provinsi dan kabupaten juga memberi Hanura modal untuk memahami beragam kondisi lokal. Potensi itu, menurutnya, perlu dikelola dan disinergikan dengan kepengurusan agar memberi manfaat bagi penguatan partai menjelang pemilu.
Untuk mengoptimalkan modal tersebut, DPD Hanura Sulawesi Barat menaruh perhatian pada koordinasi berjenjang pengurus DPD, DPC, dan PAC. Keterhubungan antarstruktur diharapkan membantu menyatukan langkah, menjaga komunikasi, serta mendorong pelaksanaan agenda partai secara konsisten hingga tingkat wilayah. Konsolidasi juga membuka ruang untuk memetakan kekuatan dan kebutuhan organisasi, sehingga strategi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
