Jakarta | Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan, dengan mengerahkan personel Baznas Tanggap Bencana (BTB). Langkah ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan untuk menghadapi dampak kebakaran, yang dapat mengancam keselamatan warga serta mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi terdampak.
Personel BTB ditugaskan membantu upaya pemadaman api di lapangan. Kehadiran tim diharapkan dapat mendukung penanganan karhutla bersama pihak-pihak terkait, sekaligus membantu mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat, petugas, dan relawan. Penanganan kebakaran membutuhkan kerja sama dan koordinasi, terutama ketika api meluas atau kondisi di lokasi menyulitkan upaya pengendalian.
Selain mendukung pemadaman, Baznas menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak. Dukungan juga diberikan kepada petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan selama respons berlangsung dan menunjang mereka yang berada di tengah situasi darurat. Dengan demikian, keterlibatan Baznas mencakup dukungan langsung di lapangan serta penyaluran bantuan bagi kelompok yang terdampak maupun yang menjalankan tugas penanganan.
Keterangan mengenai pengerahan personel dan bentuk dukungan tersebut disampaikan oleh Idy Muzayyad, pimpinan Baznas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa respons lembaga diarahkan pada dua kebutuhan sekaligus: membantu menangani api dan mendukung manusia yang menghadapi konsekuensi kebakaran. Di wilayah Kalimantan dan daerah lain yang mengalami karhutla, kerja tanggap bencana seperti ini menjadi bagian dari upaya memberikan bantuan secara terkoordinasi. Informasi tersebut juga menegaskan peran Baznas dalam merespons keadaan darurat melalui tim kebencanaan dan dukungan kemanusiaan, dengan perhatian kepada warga, petugas, serta relawan yang berada di wilayah terdampak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengerahkan 15 pesawat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Pengerahan tersebut ditujukan ke tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Keterangan mengenai langkah itu disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin.
Menurut Faisal, operasi berlangsung secara masif. Ia juga menyebut pengerahan tersebut sebagai salah satu operasi modifikasi cuaca terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. Jumlah pesawat yang dikerahkan mencerminkan skala upaya yang disiapkan untuk membantu penanganan karhutla di wilayah sasaran. Pernyataan itu menempatkan OMC sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap kebakaran yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat.
Modifikasi cuaca merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pengendalian karhutla. Dalam pelaksanaannya, kondisi atmosfer dan potensi pembentukan hujan menjadi pertimbangan penting. Pengerahan armada pesawat memungkinkan operasi dilakukan dalam skala luas, sementara penentuan lokasi sasaran tetap berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah. Informasi yang disampaikan BMKG menegaskan bahwa tiga provinsi menjadi fokus pengerahan dalam operasi ini.
Penanganan karhutla biasanya memerlukan koordinasi lintas pihak dan berbagai bentuk intervensi. OMC tidak menggantikan langkah lain di lapangan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk membantu mengurangi risiko kebakaran dan dampaknya. Dengan dukungan 15 pesawat, BMKG menjalankan operasi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Sumatera Selatan. Besarnya skala pengerahan, sebagaimana dijelaskan Faisal, menjadikan operasi tersebut salah satu yang terbesar di Indonesia. Keterangan di Istana itu memberikan gambaran mengenai cakupan respons yang sedang dilakukan, sekaligus menunjukkan perhatian terhadap wilayah-wilayah yang menjadi sasaran penanganan karhutla.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menilai penguasaan sains dan teknologi perlu berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi kreatif untuk menopang lompatan ekonomi Indonesia. Keduanya dinilai dapat memperkuat kapasitas bangsa dalam menciptakan nilai tambah, menghasilkan produk dan layanan bernilai tinggi, serta memperluas peluang kerja. Langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Karena itu, penguatan kemampuan riset, inovasi, dan kreativitas menjadi bagian penting dari upaya membangun perekonomian yang lebih produktif dan berdaya saing.
Dalam pandangan Brian, ekonomi kreatif tidak seharusnya ditempatkan sebagai sektor pelengkap yang hanya memperoleh perhatian setelah bidang ekonomi lain dikembangkan. Sektor ini merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi karena gagasan, keterampilan, dan karya dapat diolah menjadi nilai ekonomi. Potensinya mencakup beragam bidang, termasuk desain, konten digital, seni, dan berbagai usaha berbasis kreativitas. Agar potensi itu berkembang nyata, dukungan tidak cukup diberikan melalui wacana atau program sesaat. Diperlukan pengembangan yang terarah, ekosistem yang mendukung, serta keterhubungan pendidikan, penelitian, pelaku usaha, dan kebutuhan masyarakat.
Brian juga menekankan perlunya memasukkan penguatan ekonomi kreatif ke dalam agenda pembelajaran di perguruan tinggi. Kampus dapat membantu mahasiswa menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan kemampuan mencipta, berinovasi, dan memahami peluang pasar. Dengan demikian, pendidikan tinggi bukan hanya menyiapkan lulusan yang menguasai teori, tetapi juga mendorong lahirnya solusi dan produk yang relevan serta memiliki nilai tambah. Penguatan pembelajaran tersebut dapat membuka ruang kolaborasi lintas disiplin dan mendekatkan hasil riset dengan kebutuhan industri kreatif. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Brian turut menyoroti pentingnya peran ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan. Penekanan ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi dapat ditopang oleh perpaduan sains, teknologi, dan kreativitas yang dikembangkan secara konsisten.
Dalam informasi mengenai pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa transfer tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru non-ASN telah tersalurkan 100 persen pada Senin pukul 10.30 WIB. Keterangan tersebut merujuk pada penyelesaian penyaluran untuk periode Juli, Agustus, dan September. Setiap guru penerima memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan mencakup status penyaluran, periode pembayaran, serta nominal TPG yang diberikan kepada guru non-ASN.
Pernyataan mengenai penyaluran itu menggambarkan capaian transfer tunjangan profesi pada waktu yang disebutkan. Rincian nominal bulanan juga memberikan gambaran mengenai besaran hak yang disalurkan selama tiga bulan tersebut. Informasi ini berfokus pada pembayaran TPG bagi guru non-ASN dan tidak menjelaskan hal-hal lain di luar proses transfer yang dipaparkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Secara terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan adanya faktor yang dapat menyebabkan dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak cair ke virtual account. Juru bicara BGN, Tysa Novenny, menyebut salah satu penyebabnya adalah SPPG tidak melaporkan penggunaan dana harian melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Keterangan tersebut menyoroti pelaporan harian sebagai bagian dari proses administrasi yang berkaitan dengan pencairan dana operasional.
Penjelasan BGN mengenai dana SPPG merupakan informasi tersendiri dari kabar penyaluran tunjangan guru. Kedua hal tersebut menyangkut layanan dan kebijakan publik yang berbeda: satu berkaitan dengan pembayaran profesi bagi guru non-ASN, sedangkan lainnya membahas administrasi dana operasional layanan pemenuhan gizi. Karena itu, penyebab dana yang tidak masuk ke virtual account perlu dipahami sesuai penjelasan BGN, yakni kemungkinan tidak adanya laporan penggunaan dana harian melalui SIPGN. Informasi yang tersedia tidak menyatakan bahwa kendala pencairan tersebut berkaitan dengan transfer TPG, dan kedua persoalan ini tidak perlu dicampuradukkan.
Baca juga: Revit Sekolah Nganjuk dalam Sorotan Publik: Potongan hingga Volume Pekerjaan Diperiksa | Menggali Kasus Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Tengah Sorotan Publik | Sorotan Terhadap Wisnu Hani Putranto, Kalapas Cibinong
