Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan harga telur ayam di tingkat konsumen mulai turun setelah pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Ia menyebut perkembangan itu sebagai kabar baik dan menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Selasa. Menurut Amran, koordinasi dilakukan untuk merespons anomali dalam distribusi telur yang dinilai mengganggu keseimbangan pasar. Pemerintah menaruh perhatian pada jalur penyaluran komoditas tersebut, terutama ketika pergerakan harga yang dirasakan konsumen tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi peternak. Penindakan diarahkan pada praktik atau ketimpangan distribusi yang perlu ditelusuri agar rantai pasok berjalan lebih wajar.
Langkah bersama aparat penegak hukum itu berfokus pada dugaan ketimpangan yang berpotensi merugikan dua sisi sekaligus, yakni peternak dan konsumen. Peternak dapat terdampak apabila hasil produksi tidak memperoleh nilai yang layak, sementara konsumen menghadapi tekanan ketika harga di pasar tidak mencerminkan keadaan pasokan. Karena itu, penanganan tidak hanya dipandang sebagai upaya mengendalikan harga di tingkat pembelian, tetapi juga sebagai bagian dari pembenahan tata niaga. Pemerintah berupaya memastikan distribusi berlangsung secara tertib dan tidak memberi ruang bagi anomali yang menghambat manfaat dari produksi telur sampai ke masyarakat. Koordinasi dengan penegak hukum menjadi salah satu instrumen untuk menindak persoalan tersebut, sembari memperhatikan kepentingan seluruh pihak dalam rantai pasok.
Pernyataan mengenai harga yang mulai melandai menunjukkan adanya perkembangan setelah koordinasi dan penindakan dilakukan. Namun, informasi yang disampaikan Amran tidak mencantumkan angka harga konsumen setelah langkah tersebut, sehingga besaran penurunan belum dapat dipastikan dari keterangan itu. Kabar baik yang dimaksud merujuk pada arah perubahan harga, bukan pada ukuran penurunan tertentu. Pemantauan lanjutan tetap penting untuk melihat apakah kondisi tersebut bertahan dan apakah perbaikan distribusi benar-benar dirasakan oleh peternak maupun pembeli. Dengan demikian, fokus pemerintah berada pada penanganan anomali secara terarah, menjaga agar penyaluran telur tidak timpang, serta mendorong hubungan yang lebih seimbang harga di tingkat produksi dan harga yang dibayar konsumen. Pernyataan itu menegaskan keterkaitan pengawasan distribusi dan dinamika harga, tanpa menetapkan angka baru atau menyimpulkan dampak yang belum disampaikan secara resmi.
Persoalan perbedaan harga telur ayam dari peternak hingga konsumen menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan pemerintah mengenai kondisi pasokan pangan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya memaparkan persoalan tersebut dalam rapat koordinasi terbatas pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin (26/10/2026). Data yang disampaikan menunjukkan jarak cukup lebar harga yang diterima peternak dan harga yang harus dibayar masyarakat di pasar.
Di tingkat peternak, telur dijual sekitar Rp20.000–Rp21.000 per kilogram. Sementara itu, harga di tingkat konsumen disebut telah mencapai Rp40.000–Rp45.000 per kilogram. Amran menyampaikan bahwa kisaran harga yang semestinya diterima peternak berada di sekitar Rp26.000–Rp30.000 per kilogram. Dengan demikian, harga jual di tingkat produksi tercatat lebih rendah daripada rentang tersebut, sedangkan harga di pasar konsumen berada jauh di atasnya. Selisih ini menempatkan distribusi dan pembentukan harga sebagai hal yang perlu dicermati.
Amran juga menilai harga konsumen telah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Penilaian itu disampaikan bersamaan dengan penjelasan bahwa produksi telur ayam dalam negeri berada dalam kondisi surplus. Bahkan, menurutnya, telur dapat diekspor. Kondisi pasokan yang berlebih tersebut membuat tingginya harga di tingkat konsumen tampak tidak sejalan dengan ketersediaan barang. Karena itu, ia menyebut kesenjangan harga tersebut sebagai anomali. Pernyataan ini menyoroti bahwa kecukupan produksi saja belum tentu tercermin dalam harga yang dibayar konsumen, sementara peternak pun belum tentu memperoleh harga sesuai kisaran yang dinilai wajar. Angka-angka tersebut menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap rantai pasok telur, mulai dari harga di sentra produksi sampai penjualan eceran. Dalam pembahasan lebih lanjut, perbedaan harga peternak, acuan yang semestinya, dan harga pasar konsumen dapat membantu mengidentifikasi titik yang perlu ditangani agar manfaat surplus produksi dirasakan secara lebih merata oleh produsen maupun masyarakat.Untuk membantu peternak menghadapi biaya produksi, pemerintah menyiapkan langkah jangka pendek melalui penyediaan bahan baku pakan dengan harga lebih rendah. Salah satu bahan yang disalurkan adalah bungkil kedelai, komponen yang digunakan dalam pakan ternak. Pemerintah membeli bahan tersebut dan menyalurkannya langsung kepada peternak dengan harga Rp8.630 per kilogram. Harga ini berada di bawah kisaran harga yang ditawarkan pihak swasta, yakni Rp10.000–Rp12.000 per kilogram.
Penyaluran langsung tersebut memberi peternak akses terhadap bungkil kedelai pada harga yang telah ditetapkan pemerintah. Perbedaan harga dibandingkan kisaran swasta menjadi bagian dari upaya untuk menyediakan bahan pakan yang lebih terjangkau. Dalam pelaksanaannya, dukungan ini berfokus pada ketersediaan dan harga bahan baku, sehingga peternak dapat memperoleh salah satu komponen pakan tanpa harus membeli pada kisaran harga pasar swasta yang disebutkan.
Selain bungkil kedelai, pemerintah juga menyiapkan penyaluran jagung untuk peternak kecil melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. Jagung disalurkan dengan subsidi pemerintah, sebagai bentuk dukungan terhadap akses peternak kecil pada bahan pakan tersebut. Skema ini menjadi jalur tersendiri dari penyaluran bungkil kedelai, dengan Bulog berperan dalam penyaluran jagung melalui program SPHP.
Kedua upaya itu sama-sama diarahkan untuk membantu peternak memperoleh bahan pakan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan dilakukan melalui penyediaan bungkil kedelai dengan harga Rp8.630 per kilogram serta penyaluran jagung bersubsidi bagi peternak kecil. Langkah tersebut merupakan bagian dari bantuan jangka pendek pemerintah pada sisi bahan baku pakan. Dengan informasi harga dan skema penyaluran yang jelas, peternak dapat mengetahui bentuk dukungan yang tersedia, sementara pemerintah menjalankan intervensi sesuai jenis bahan dan jalur distribusinya. Bantuan ini mencakup dua bahan pakan yang disebutkan, tanpa mengubah sasaran atau cakupan penerima yang telah ditetapkan dalam masing-masing skema.
Pemerintah menyiapkan rencana pembangunan pabrik tepung telur bersama badan usaha milik negara (BUMN) sebagai langkah memperkuat pengolahan hasil peternakan di dalam negeri. Rencana ini diarahkan agar telur tidak hanya dipasarkan sebagai produk segar, tetapi juga dapat diolah menjadi bahan pangan yang memiliki kegunaan lebih luas. Dengan adanya fasilitas pengolahan, produksi peternakan nasional diharapkan memperoleh jalur pemanfaatan tambahan, terutama ketika pasokan telur melimpah atau harga bergerak tidak stabil. Pemerintah menilai pengembangan kapasitas pengolahan merupakan bagian penting dari upaya membangun rantai usaha peternakan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Amran berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Ia juga menyampaikan harapan agar, setelah pabrik beroperasi, Indonesia dapat menghentikan impor tepung telur. Harapan itu berkaitan dengan tujuan mengembangkan industri pengolahan hasil peternakan di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Kehadiran pabrik diharapkan membuka kemampuan untuk mengolah telur lokal menjadi tepung telur, sehingga kebutuhan bahan baku olahan dapat lebih banyak dipenuhi dari produksi domestik. Namun, target tersebut tetap bergantung pada realisasi pembangunan serta kesiapan fasilitas dan pasokan telur yang diperlukan.
Rencana pabrik ini melengkapi langkah pemerintah dalam merespons dinamika harga telur. Ketika harga mengalami anomali, penanganan tidak hanya menyangkut upaya menjaga agar harga tetap wajar bagi konsumen, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha peternak.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Fasilitas Ibadah Baru untuk Jemaat GKPI di Rajeg | Dukungan Pemprov Jakarta dalam Penyelidikan Penyelundupan Kacang Tanah | Inisiatif Baru Pemerintah untuk Pengelolaan Gambut dan Mangrove di Indonesia
