Jakarta | Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10). Kedatangan tersebut berkaitan dengan sengketa lahan yang menjadi perhatian pihaknya. Hercules menyebut dirinya dan rombongan diterima oleh perwakilan kementerian. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi GRIB Jaya untuk menyampaikan persoalan yang mereka bawa kepada instansi yang menangani urusan agraria dan pertanahan.
Dalam kunjungan tersebut, Hercules membawa dua tuntutan terkait sengketa lahan. Peristiwa ini menempatkan persoalan pertanahan sebagai pokok utama pembicaraan pihak GRIB Jaya dan perwakilan ATR/BPN. Keterangan mengenai penerimaan oleh perwakilan kementerian berasal dari Hercules, sehingga informasi tentang pertemuan ini menggambarkan apa yang disampaikan oleh ketua umum organisasi tersebut. Kedatangannya bukan sekadar kunjungan ke kantor pemerintah, melainkan berkaitan langsung dengan upaya menyampaikan tuntutan mengenai sengketa yang sedang dipersoalkan.
ATR/BPN menjadi tempat yang dituju karena kementerian tersebut berkaitan dengan urusan tata ruang dan pertanahan. Dalam konteks itu, penyampaian tuntutan kepada perwakilan kementerian menandai langkah GRIB Jaya untuk membawa persoalan tersebut ke lembaga terkait. Informasi yang disampaikan mengenai kunjungan ini mencakup waktu kedatangan, pihak yang hadir, pokok persoalan, serta keterangan Hercules bahwa rombongannya diterima. Rincian lebih lanjut mengenai isi kedua tuntutan maupun tanggapan resmi kementerian tidak disertakan dalam keterangan tersebut. Karena itu, inti peristiwa yang dapat dicatat adalah kedatangan Hercules ke kantor ATR/BPN pada Senin (19/10), kaitannya dengan sengketa lahan, dan klaimnya bahwa pihaknya diterima oleh perwakilan kementerian.
Dalam pertemuannya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hercules menyampaikan dua tuntutan yang berkaitan dengan sengketa lahan. Ia meminta kementerian menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pemeriksaan dan proses yang sesuai. Kedua permintaan itu merupakan posisi yang disampaikan Hercules; penyampaiannya tidak dengan sendirinya menetapkan adanya pelanggaran atau menentukan siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.
Tuntutan pertama menyangkut HD Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Hercules meminta agar kegiatan atau keberadaan tempat tersebut dibatalkan. Permintaan itu menjadi salah satu pokok yang ia bawa kepada kementerian, meskipun uraian tersebut belum menjelaskan secara terperinci dasar administrasi maupun hukum yang menurutnya mendukung pembatalan. Karena itu, tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai permohonan Hercules untuk memperoleh tindak lanjut, bukan sebagai keputusan resmi bahwa HD Arjuna Bowling telah dibatalkan atau wajib ditutup.
Pokok kedua berhubungan dengan lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon. Hercules meminta agar status lahan itu dikembalikan dari hak guna bangunan (HGB) menjadi sertifikat hak milik. Permintaan perubahan status tersebut juga masih merupakan tuntutan yang ia ajukan. Belum dapat disimpulkan dari tuntutan itu saja bahwa perubahan hak telah disetujui, bahwa status sebelumnya tidak sah, atau bahwa pihak tertentu telah terbukti memiliki hak atas seluruh bidang tanah tersebut.
Dengan demikian, dua perkara yang disampaikan mencakup permintaan pembatalan HD Arjuna Bowling dan permintaan pengembalian status bidang 65 hektare dari HGB menjadi hak milik. Keduanya membutuhkan penelaahan dokumen, riwayat hak, serta keterangan para pihak oleh instansi berwenang sebelum ada kesimpulan administratif atau hukum. Pembedaan tuntutan dan keputusan penting agar informasi mengenai sengketa lahan ini tidak dipahami sebagai penetapan resmi. Tindak lanjut kementerian, bila dilakukan, perlu merujuk pada pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan serta prosedur pertanahan yang berlaku.Hercules menyatakan bahwa GRIB Jaya memiliki dasar legalitas serta bukti yang menurutnya cukup untuk mengajukan tuntutan terkait sengketa lahan. Ia menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak datang tanpa dokumen atau alasan hukum, melainkan membawa bahan yang dinilainya relevan untuk meminta penjelasan dan penyelesaian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pernyataan itu merupakan klaim Hercules mengenai posisi GRIB Jaya, bukan penetapan bahwa dasar hukum dan bukti tersebut telah diuji atau dinyatakan sah oleh pihak berwenang.
Dalam keterangannya, Hercules juga menilai legalitas yang diklaim dimiliki GRIB Jaya selama ini diabaikan oleh sejumlah petinggi di lingkungan ATR/BPN. Ia menyampaikan keberatan karena, menurutnya, dokumen yang diajukan belum memperoleh perhatian sebagaimana mestinya. Penilaian tentang pengabaian tersebut disampaikan sebagai pandangan Hercules atas penanganan persoalan, dan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran prosedur ataupun kesimpulan resmi dari kementerian.
Hercules kemudian mengkritik mutu pelayanan kepada masyarakat yang datang membawa dokumen legalitas. Menurutnya, warga yang berupaya menyampaikan berkas dan meminta penanganan atas persoalan tanah tidak selalu memperoleh pelayanan yang baik. Ia menggambarkan adanya ketimpangan dalam cara pemohon diperlakukan, serta meminta agar dokumen legalitas masyarakat diperiksa dan ditanggapi secara patut. Kritik itu mencerminkan pengalaman atau penilaian yang ia kemukakan, sementara mutu pelayanan dalam kasus tertentu perlu dinilai berdasarkan keterangan semua pihak dan bukti yang tersedia.
Lebih jauh, Hercules menuduh bahwa pihak yang membawa uang haram justru mendapat perlakuan istimewa di lingkungan kementerian. Tuduhan tersebut merupakan pernyataan Hercules dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi tanpa bukti serta pemeriksaan yang memadai. Ia tidak hanya mempersoalkan keputusan atas sengketa lahan, tetapi juga menyoroti dugaan perbedaan perlakuan dalam pelayanan. Dengan demikian, klaim mengenai legalitas GRIB Jaya, dugaan pengabaian oleh petinggi ATR/BPN, dan tuduhan perlakuan istimewa perlu dipahami sebagai rangkaian pernyataannya, bukan kesimpulan independen mengenai tindakan kementerian atau pihak lain.
Hercules menyatakan bahwa kedatangannya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimaksudkan untuk menagih Menteri ATR, Nusron Wahid. Ia mengaitkan kedatangannya dengan persoalan sengketa lahan yang menurutnya perlu mendapat perhatian dan kejelasan dari pihak kementerian. Pernyataan itu disampaikan sebagai alasan pribadi Hercules untuk mendatangi kantor ATR/BPN, bukan sebagai keterangan resmi mengenai sikap atau agenda kementerian. Ia mengatakan ingin memperoleh respons langsung dari menteri terkait persoalan yang dibawanya. Dalam keterangannya kepada awak media, Hercules menyebut bahwa ia sengaja datang karena ingin menanyakan keberadaan Nusron dan meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan tanpa penjelasan. Tujuan yang ia kemukakan adalah menagih respons, sementara isi tuntutan dan sengketa yang menjadi latar kedatangan itu merupakan pokok persoalan tersendiri.
Dalam penjelasannya, Hercules mengatakan bahwa Nusron sedang “dipanggil-panggil KPK” dan mempertanyakan keberadaan menteri tersebut. Ucapan itu merupakan klaim Hercules sebagaimana disampaikan saat menjelaskan maksud kedatangannya; hal tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai konfirmasi independen mengenai status Nusron ataupun proses hukum yang mungkin berlangsung. Dengan demikian, penyebutan KPK dalam keterangannya perlu dipahami dalam konteks pernyataan Hercules, bukan sebagai informasi yang telah diverifikasi secara terpisah. Ia mengutarakan pertanyaan tentang keberadaan Nusron sebagai bagian dari upayanya mencari tanggapan atas persoalan lahan. Pernyataan itu juga tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa menteri telah menerima atau menanggapi tuntutan yang disampaikan. Fokus keterangannya adalah alasan ia datang serta harapannya agar pihak yang ia cari memberikan respons atas isu yang menurutnya membutuhkan perhatian.
Hercules juga menyampaikan alasan mengapa ia memilih datang sendiri dan berbicara secara terbuka. Menurutnya, masyarakat sudah bosan dengan persoalan yang berlarut-larut, dan masyarakat mengenal dirinya. Ia memakai pandangan tersebut untuk menjelaskan bahwa kedatangannya bukan dilakukan tanpa alasan, melainkan karena ia menilai persoalan sengketa lahan itu sudah terang. Keterangan tersebut menggambarkan cara Hercules memandang situasi dan urgensi untuk menagih respons dari Menteri ATR.
Baca juga: ASN Kementerian PUPR Terlibat Kasus Narkotika, Dihentikan Sementara | Runtuhnya Karier Lampri: Terjerat Kasus Korupsi di Kementerian ATR/BPN | Operasi Tangkap Tangan KPK: Dugaan Suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang
