BEKASI – Uang konsinyasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung Satu senilai Rp218.893.207.401 yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi kembali menjadi sorotan. Dana bernilai fantastis tersebut berkaitan dengan tanah seluas 42.669 meter persegi yang berlokasi di wilayah Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dan masih menyisakan persoalan mengenai kepastian pihak yang berhak menerima uang ganti kerugian.
H. Didi Suhaeri Budiman, yang mengklaim sebagai ahli waris almarhum H. Tommy bin H. Jayadi, mempertanyakan Penetapan Konsinyasi Nomor 04/Pdt.P.Cons/2016/PN Bks. Ia menilai terdapat persoalan mendasar mengenai kedudukan pihak-pihak yang dikaitkan dengan penerimaan uang ganti rugi atas tanah yang menurut klaimnya merupakan bagian dari tanah warisan keluarga.
Dalam bantahan hukumnya, Didi menyampaikan bahwa keberatan yang diajukannya memiliki alasan yang cukup serta didasarkan pada putusan-putusan pengadilan, riwayat kepemilikan, dokumen pertanahan, bukti transaksi, dan sejumlah alat bukti hukum lainnya. Menurutnya, keseluruhan bukti tersebut patut menjadi bahan pertimbangan serius untuk menguji kedudukan hukum para pihak sekaligus menentukan siapa yang sesungguhnya berhak menerima uang ganti rugi atas tanah yang kini telah menjadi bagian dari Jalan Tol Cimanggis–Cibitung Satu.
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan klaim kepemilikan antar pihak, melainkan juga menyangkut kejelasan asal-usul tanah, riwayat penguasaan, status hukum aset, serta proses pengadaan tanah yang berujung pada pembangunan jalan tol. Apabila tanah tersebut memiliki keterkaitan dengan aset negara, maka kejelasan asal-usul, status penguasaan, dan dasar peralihannya menjadi aspek penting yang perlu ditelusuri dan dipastikan melalui mekanisme hukum serta dokumen yang sah.
Didi juga mempersoalkan 85 Akta Jual Beli (AJB) yang menurutnya memiliki persoalan hukum dan perlu diuji keabsahannya. Berbagai dokumen, putusan pengadilan, serta riwayat tanah yang disampaikan dalam bantahan tersebut, menurut pihak pembantah, dapat menjadi pegangan hukum untuk menelusuri persoalan kepemilikan secara objektif. Namun, seluruh dalil, dokumen, dan keberatan yang disampaikan tetap harus dinilai berdasarkan kewenangan hukum dan pembuktian yang berlaku.
Besarnya uang konsinyasi, yang mencapai Rp218,89 miliar, membuat perkara ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Kepastian mengenai pihak yang berhak menerima dana harus didasarkan pada pemeriksaan yang transparan, objektif, dan berlandaskan hukum. Terlebih, tanah yang dipersoalkan telah menjadi bagian dari infrastruktur jalan tol yang digunakan untuk kepentingan publik, sehingga kejelasan status tanah dan asal-usul asetnya menjadi hal yang sangat penting.
Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Tsaqib Idary, S.H., M.H., Didi meminta agar kedudukan para pihak dalam Penetapan Konsinyasi Nomor 04/Pdt.P.Cons/2016/PN Bks ditinjau secara cermat, dengan mempertimbangkan seluruh putusan hukum dan bukti yang telah disampaikan. PN Bekasi diharapkan dapat memberikan kepastian melalui mekanisme hukum yang terukur, sehingga penentuan pihak yang berhak menerima uang ganti rugi tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Pada akhirnya, perkara konsinyasi ini bukan hanya menyangkut dana ratusan miliar rupiah, tetapi juga kepastian hukum, kejelasan asal-usul tanah, dan perlindungan hak pihak yang secara hukum benar-benar berhak. Transparansi dalam menelusuri status tanah di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, menjadi penting agar persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pewarta: Abdul Latif
206 views