LIRA, HMI dan PMII Satukan Suara, Efisiensi Anggaran DPRD Jadi Tuntutan

PROBOLINGGO – Sorotan terhadap alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dalam Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 semakin meluas. Tidak hanya datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), kritik juga disuarakan kalangan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang mempertanyakan komitmen efisiensi anggaran lembaga legislatif tersebut.

Berdasarkan dokumen RAPBD 2027 yang menjadi perhatian sejumlah aktivis, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo tercatat mencapai Rp81,44 miliar. Angka tersebut dinilai belum sesuai dengan komitmen Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, yang sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran sekretariat DPRD diupayakan turun hingga di bawah Rp80 miliar.

Pada Jumat (20/11/2026), sejumlah aktivis kembali menyuarakan tuntutan agar komposisi anggaran tersebut dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi APBD 2027.

Ketua DPD LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, sebelumnya menilai besarnya alokasi anggaran Sekretariat DPRD perlu dikaji secara serius. Menurutnya, terdapat ketimpangan prioritas apabila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.

Berdasarkan rincian yang disampaikan LIRA, sekitar Rp72 miliar dialokasikan untuk kebutuhan operasional, sementara belanja modal berada di kisaran Rp3 miliar.

Salamul juga membandingkan anggaran tersebut dengan alokasi tiga program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang disebut mencapai sekitar Rp64,77 miliar.

“Rakyat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, dan pembangunan yang merata. Jangan sampai anggaran untuk aktivitas kelembagaan lebih besar daripada anggaran yang diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat,” menjadi penekanan kritik LIRA.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal pembahasan RAPBD 2027. Apabila komitmen efisiensi yang pernah disampaikan pimpinan DPRD tidak terealisasi, LIRA membuka kemungkinan melakukan aksi penyampaian aspirasi.

Ketua HMI Probolinggo Pertanyakan Konsistensi Janji Efisiensi

Kritik serupa disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Probolinggo, Imam Suyuti. Ia mempertanyakan konsistensi komitmen penghematan anggaran yang sebelumnya disampaikan pimpinan DPRD.

Menurut Imam, masyarakat berhak mempertanyakan realisasi sebuah pernyataan publik, terutama ketika berkaitan dengan penggunaan uang daerah.

“Ketika Ketua DPRD pernah menyampaikan bahwa anggaran Sekretariat DPRD tahun 2027 harus turun, kalau bisa di bawah Rp80 miliar, tetapi dalam RAPBD justru tercatat Rp81,44 miliar, tentu komitmen tersebut patut dipertanyakan,” tegasnya.

Imam membandingkan alokasi tersebut dengan tiga program Dinas PUPR yang totalnya sekitar Rp64,77 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp16,67 miliar antara anggaran Sekretariat DPRD dan tiga program infrastruktur tersebut.

Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan berarti meminta DPRD bekerja tanpa dukungan anggaran. Namun, setiap rupiah dari uang rakyat harus memiliki dasar kebutuhan, manfaat yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kami tidak sedang meminta DPRD bekerja tanpa anggaran. Kami menuntut agar setiap rupiah punya alasan, punya manfaat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Rakyat membutuhkan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” ungkap Imam.

PMII Djoyolelono Ingatkan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan

Sementara itu, Ketua Komisariat PMII Djoyolelono Probolinggo, Nur Kholis Majid, turut menyoroti komitmen efisiensi anggaran Sekretariat DPRD tersebut.

Menurut Kholis, persoalan ini bukan hanya menyangkut perbedaan angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menyangkut konsistensi pernyataan pimpinan lembaga dan tanggung jawab moral dalam mengelola keuangan daerah.

“Ketika Ketua DPRD sudah menyampaikan komitmen untuk melakukan efisiensi, maka publik berhak menagih realisasinya. Jangan sampai pernyataan tersebut hanya menjadi jawaban sementara ketika kritik muncul. Uang rakyat harus dikelola dengan pertimbangan kebutuhan dan manfaat, bukan semata-mata kepentingan kelembagaan,” ujarnya.

Kholis juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah memiliki landasan hukum yang harus menjadi pedoman.

Ia merujuk Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan anggaran secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.

Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan skala prioritas belanja daerah, terlebih kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo masih memerlukan perhatian.

“Jangan sampai kita berbicara tentang pembangunan, tetapi lupa mengevaluasi ke mana arah uang pembangunan itu dialokasikan,” katanya.

Kholis menambahkan, DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Karena itu, transparansi seharusnya juga diterapkan terhadap anggaran kelembagaan DPRD sendiri.

“Jangan hanya menuntut pemerintah daerah bertanggung jawab, sementara anggaran kelembagaannya sendiri tidak terbuka untuk dipertanyakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, PMII Djoyolelono menilai efisiensi tidak cukup hanya diukur dari berhasil atau tidaknya angka anggaran diturunkan di bawah Rp80 miliar. Setiap pos belanja harus memiliki urgensi yang jelas, indikator kinerja terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Kalangan mahasiswa juga mendesak agar seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 dilakukan secara transparan dan dapat diawasi masyarakat.

Dengan demikian, publik dapat mengetahui alasan penentuan setiap alokasi anggaran, termasuk kebutuhan operasional, belanja modal, perjalanan dinas, serta berbagai kegiatan kelembagaan DPRD.

Sorotan dari LSM LIRA, HMI, dan PMII Djoyolelono ini menjadi catatan penting dalam proses pembahasan RAPBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2027.

Masyarakat kini menantikan penjelasan dari pimpinan DPRD maupun Sekretariat DPRD mengenai dasar perhitungan anggaran Rp81,44 miliar tersebut, sekaligus realisasi komitmen efisiensi yang sebelumnya telah disampaikan.

Redaksi media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretariat DPRD, maupun pihak terkait lainnya agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang. (***)

177 views