Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menerima tim ekonomi di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran pemerintah untuk menyampaikan pembaruan mengenai situasi perekonomian nasional menjelang akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih stabil. Keterangan itu disampaikan dalam konteks laporan kepada Presiden, tanpa mengubahnya menjadi penilaian dari pihak lain. Pembahasan berfokus pada perkembangan terkini dan kondisi yang perlu dicermati pemerintah dalam menghadapi sisa periode 2026.
Agenda pertemuan tersebut juga berlangsung ketika pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia dua tahun. Karena itu, pembaruan ekonomi menjelang akhir tahun menjadi bagian penting dari komunikasi Presiden dan tim yang menangani kebijakan perekonomian. Laporan yang disampaikan memberi gambaran mengenai keadaan ekonomi saat itu serta menjadi bahan bagi pemerintah untuk meninjau arah kebijakan berikutnya. Airlangga menyebut keadaan ekonomi tetap stabil; keterangan tersebut merupakan inti informasi yang disampaikan setelah pertemuan. Rangkaian pembahasan ini menempatkan kondisi nasional dan perkembangan menjelang penutupan tahun sebagai pokok perhatian.
Pertemuan di Istana Negara mencerminkan koordinasi pemerintah dalam memantau perekonomian pada masa pergantian menuju akhir tahun. Penyampaian laporan kepada Presiden memungkinkan perkembangan terbaru dibahas bersama jajaran terkait, sementara momentum dua tahun pemerintahan turut memberi konteks pada pertemuan tersebut. Informasi yang tersedia menegaskan bahwa pembahasan mencakup pembaruan situasi ekonomi dan bahwa Airlangga menyatakan kondisi Indonesia masih stabil. Dengan demikian, laporan itu dapat dipahami sebagai paparan pemerintah mengenai keadaan ekonomi dan agenda pemantauan menjelang akhir 2026, bukan sebagai klaim bahwa seluruh risiko telah berakhir atau sebagai prediksi mengenai hasil ekonomi pada periode sesudahnya.
Dalam paparan kepada Presiden, Airlangga menyampaikan gambaran mengenai ketahanan ekonomi melalui sejumlah indikator utama. Uraian tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, sasaran inflasi, kondisi makro perbankan, investasi yang sedang berjalan, serta langkah untuk memperkuat ekspor. Berbagai aspek itu dipandang sebagai bagian dari pemantauan kondisi perekonomian dan penyiapan arah kebijakan pemerintah hingga akhir 2026. Paparan tersebut menempatkan perkembangan domestik dan upaya menjaga kegiatan ekonomi sebagai perhatian yang berjalan bersamaan.
Pertumbuhan ekonomi dan target inflasi menjadi indikator penting untuk membaca kinerja serta kestabilan ekonomi. Dalam penyampaiannya, Airlangga turut membahas kondisi makro perbankan, yang memberikan gambaran mengenai lingkungan keuangan. Investasi yang sedang berjalan juga menjadi bagian dari pokok paparan. Pemerintah memperhatikan kelanjutan investasi tersebut dalam konteks aktivitas ekonomi, tanpa memisahkannya dari kondisi makro yang dipantau. Paparan mengenai indikator-indikator ini memberi Presiden kerangka untuk melihat perkembangan ekonomi secara menyeluruh.
Di sisi perdagangan, pemerintah akan mendorong ekspor dari seluruh sektor. Manufaktur secara khusus disebut sebagai tulang punggung, sehingga penguatan ekspor sektor ini menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Dorongan ekspor tidak dibatasi pada manufaktur saja, melainkan diarahkan agar mencakup berbagai sektor. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memperluas kontribusi kegiatan produksi terhadap kinerja ekspor dan menjaga agar peluang ekspor dapat terus dikembangkan.
Airlangga juga menyampaikan bahwa hambatan ekspor akan ditangani melalui debottlenecking oleh satuan tugas khusus. Mekanisme ini menjadi langkah pemerintah untuk membantu mengurai kendala yang menghambat kelancaran ekspor, tanpa mengabaikan koordinasi penanganannya. Pemerintah tidak hanya menyampaikan sasaran untuk mendorong ekspor, tetapi juga menyiapkan upaya untuk menangani hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penanganan oleh satuan tugas khusus diharapkan mendukung kelancaran kegiatan ekspor di seluruh sektor, termasuk manufaktur sebagai tulang punggung, sekaligus melengkapi pemantauan terhadap pertumbuhan, inflasi, perbankan, dan investasi yang sedang berjalan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah gejolak global. Penilaian tersebut menempatkan ketahanan ekonomi sebagai gambaran kemampuan nasional menghadapi perubahan dan ketidakpastian dari luar, tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga kondisi dalam negeri. Dalam penyampaiannya, Suahasil menguraikan sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa perekonomian masih berada dalam keadaan terjaga. Laporan itu juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai kondisi ekonomi dan arah kebijakan pemerintah hingga akhir 2026.
Ketahanan tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi yang terkendali, serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terjaga. Ketiga indikator itu memberi gambaran berbeda tetapi saling melengkapi mengenai kondisi ekonomi. Pertumbuhan yang solid mencerminkan kegiatan ekonomi yang tetap berjalan, sedangkan inflasi terkendali menunjukkan bahwa tekanan harga masih dikelola. Di sisi fiskal, defisit APBN yang terjaga menggambarkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan anggaran. Suahasil menyampaikan indikator-indikator tersebut sebagai bagian dari penilaian bahwa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi gejolak global.
Laporan itu tidak hanya menyoroti ketahanan yang telah terlihat, tetapi juga menjelaskan arah kebijakan yang perlu dijalankan. Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Kedua tujuan tersebut menjadi landasan dalam merespons situasi ekonomi yang terus berkembang. Menjaga stabilitas diperlukan agar kondisi ekonomi tetap terkendali, sementara dorongan terhadap pertumbuhan diarahkan untuk mempertahankan dinamika kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan berusaha menyeimbangkan kestabilan dan perkembangan ekonomi.
Penekanan pada keseimbangan itu penting ketika gejolak global masih menjadi latar bagi pengambilan kebijakan. Pemerintah perlu mempertahankan kondisi yang mendukung ketahanan, sembari memastikan ruang bagi pertumbuhan tetap terbuka. Dalam konteks tersebut, laporan Suahasil kepada Prabowo menyatukan penilaian atas indikator ekonomi dengan arah kebijakan ke depan. Pesan utamanya adalah bahwa ekonomi Indonesia dinilai tetap resilien, dan upaya pemerintah selanjutnya diarahkan untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan secara beriringan.
Kementerian Keuangan akan terus menelaah pelaksanaan anggaran dan mengefisienkan belanja negara selama sisa tahun 2026. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar penggunaan dana publik tetap sesuai prioritas dan memberi manfaat bagi masyarakat. Langkah efisiensi dilakukan dengan melihat kebutuhan program, perkembangan pelaksanaan, serta ruang untuk mengoptimalkan belanja tanpa mengurangi kualitas layanan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti pemerintah menghentikan anggaran. Pemerintah tetap menjalankan belanja yang dibutuhkan, dengan memastikan alokasinya lebih terarah dan pelaksanaannya berjalan efektif.
Untuk kuartal IV 2026, belanja negara dalam APBN ditargetkan berada di kisaran Rp1.300 triliun. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada kuartal IV 2025 yang tercatat sekitar Rp1.200 triliun. Perbedaan tersebut mencerminkan peran belanja pemerintah dalam menjaga momentum kegiatan ekonomi pada penghujung tahun. Target itu juga menunjukkan bahwa penelaahan dan efisiensi anggaran tidak identik dengan pengurangan seluruh pengeluaran. Pemerintah tetap menyiapkan belanja dalam jumlah besar, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program prioritas hingga akhir tahun.
Menurut Suahasil, belanja yang lebih tinggi tersebut ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung layanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Alokasi juga diarahkan pada perlindungan sosial dan bantuan pangan yang telah bergulir pada kuartal IV. Program-program ini membantu menjaga dukungan bagi rumah tangga, sementara belanja pemerintah turut menciptakan permintaan dalam perekonomian. Melalui penyaluran yang tepat waktu dan penggunaan anggaran yang efisien, pemerintah berharap konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah dapat menopang aktivitas ekonomi. Karena itu, fokus pada sisa 2026 mencakup dua hal yang berjalan bersama: menelaah prioritas agar anggaran digunakan secara cermat, serta memastikan belanja yang diperlukan tetap tersedia untuk layanan dan dukungan ekonomi.
Baca juga: Komentar Prabowo Soal Pakar yang Sering Kritik Pemerintah | Potensi Cokelat Papua: Jalan Menuju Pembangunan Ekonomi | Pemerintah Jakarta Cabut Kebijakan PJJ, Sekolah Kembali Normalkan Aktivitas Belajar
