Jakarta | Kementerian Keuangan menyatakan belum membahas rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keterangan tersebut disampaikan Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pernyataan ini menjawab wacana mengenai kemungkinan koperasi dilibatkan dalam proses pembayaran gaji aparatur sipil negara.
Dengan demikian, gagasan penggunaan koperasi sebagai saluran pembayaran gaji belum menjadi pembahasan resmi di lingkungan Kemenkeu. Deni tidak menyampaikan adanya rencana yang telah disepakati untuk mengalihkan mekanisme pembayaran gaji PNS kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Informasi yang tersedia dalam keterangannya terbatas pada penegasan bahwa pembahasan mengenai rencana tersebut belum dilakukan.
Wacana pelibatan koperasi dalam penyaluran gaji perlu dibedakan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sebuah gagasan atau usulan yang beredar tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah telah memutuskan perubahan mekanisme pembayaran. Dalam hal ini, Kemenkeu menyatakan belum membahas rencana tersebut, sehingga belum ada keterangan resmi dari kementerian mengenai penerapan ataupun tata cara penyalurannya.
Penegasan itu menjadi konteks penting bagi masyarakat dan para aparatur yang mengikuti isu pembayaran gaji melalui koperasi desa. Sampai pernyataan Deni disampaikan pada tanggal tersebut, fokus informasi dari Kemenkeu adalah belum adanya pembahasan, bukan pengumuman pelaksanaan skema baru. Karena itu, wacana tersebut sebaiknya dipahami sebagai isu yang belum dibahas secara resmi oleh kementerian, bukan sebagai perubahan sistem yang sudah berlaku.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada keterangan resmi dari pihak terkait apabila rencana tersebut nantinya dibicarakan. Tanpa pembahasan dan informasi lanjutan, belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa gaji PNS akan dibayarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pernyataan Kemenkeu saat ini secara khusus menegaskan posisi bahwa rencana penyaluran tersebut belum dibahas.
Deni menjelaskan bahwa pemerintah mengedepankan modern treasury dalam pengelolaan dan penyaluran pembayaran negara. Dalam pendekatan ini, proses pembayaran dirancang agar tercatat, terpantau, dan dijalankan melalui tata kelola yang tertib. Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian ialah government-to-person (G-to-P), yaitu pembayaran disalurkan langsung dari pemerintah kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, prinsip dasarnya adalah hubungan pembayaran yang jelas pemerintah sebagai pembayar dan penerima yang memiliki hak atas dana tersebut.
Penerapan mekanisme G-to-P perlu menjaga ketepatan waktu dan jumlah pembayaran. Penerima berhak memperoleh dana sesuai jadwal serta nilai yang telah ditetapkan, tanpa pengurangan atau keterlambatan yang tidak semestinya. Ketepatan ini penting agar kewajiban pemerintah dapat dipenuhi secara konsisten dan penerima dapat merencanakan kebutuhan dengan lebih baik. Karena itu, pencatatan data, proses verifikasi, dan pengendalian transaksi menjadi bagian penting dari sistem pembayaran. Prosedur yang akurat juga membantu mengurangi risiko kesalahan, seperti salah penerima maupun nominal yang tidak sesuai.
Aspek keamanan juga harus menjadi perhatian, mulai dari perlindungan data penerima hingga pencegahan penyalahgunaan dana dan akses yang tidak sah. Sistem pembayaran perlu memiliki pengamanan yang memadai, disertai mekanisme pemantauan dan penanganan kendala. Selain aman, layanan harus mudah digunakan dan dapat dijangkau oleh penerima. Kemudahan tersebut mencakup alur yang jelas, informasi yang dapat dipahami, serta dukungan ketika terjadi masalah dalam proses pencairan. Dengan menempatkan ketepatan, keamanan, dan kemudahan sebagai prinsip, modern treasury diharapkan mendukung layanan pembayaran publik yang andal.
Penjelasan mengenai prinsip tersebut menggambarkan pendekatan yang dikedepankan pemerintah, bukan pengumuman bahwa skema pembayaran tertentu telah berubah atau ditetapkan. Pembahasan tentang kemungkinan penyaluran melalui saluran lain tetap perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai mekanisme pembayaran. Dengan demikian, perhatian terhadap modern treasury dan G-to-P menunjukkan pentingnya memastikan dana sampai kepada pihak yang berhak secara tepat, aman, dan mudah, sementara rincian kebijakan maupun pelaksanaannya mengikuti keputusan pemerintah yang berlaku.
Kementerian Koperasi menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah untuk memperluas jalur pembayaran gaji maupun dana pensiun aparatur sipil negara (ASN). Keterangan tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Dengan demikian, pembahasan mengenai keterlibatan koperasi dalam layanan pembayaran belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang telah ditetapkan atau akan segera diterapkan secara nasional. Perluasan mekanisme pembayaran tetap memerlukan pembahasan dan keputusan pemerintah, termasuk penetapan lembaga yang berwenang serta ketentuan operasional yang harus dipenuhi. Penjelasan ini memberikan konteks terhadap wacana koperasi sebagai salah satu pihak yang mungkin dilibatkan dalam layanan bagi ASN dan para pensiunan.
Menurut Zabadi, pokok pembicaraan yang berkembang lebih berkaitan dengan upaya memperkuat layanan dan kegiatan usaha koperasi. Salah satu gagasan yang dibahas adalah menjadikan koperasi mitra dalam pembayaran gaji pensiunan ASN atau PNS, dengan peran yang dapat disandingkan dengan penyedia layanan seperti PT Pos dan perbankan. Gagasan tersebut menunjukkan kemungkinan pengembangan fungsi koperasi, tetapi bukan berarti koperasi telah memperoleh mandat untuk menyalurkan gaji atau dana pensiun. Peran sebagai mitra layanan juga akan bergantung pada kesiapan organisasi, tata kelola, jaringan, dan sistem pembayaran yang dibutuhkan. Karena itu, perlu dibedakan penjajakan peluang untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan keputusan formal mengenai perubahan saluran pembayaran.
Penguatan layanan koperasi dapat mencakup peningkatan kemampuan dalam melayani anggota dan masyarakat, sekaligus membangun kerja sama dengan lembaga lain. Jika peluang kemitraan pembayaran dikaji lebih lanjut, sejumlah aspek perlu dipertimbangkan, lain keamanan transaksi, ketepatan penyaluran dana, akses penerima di berbagai wilayah, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Namun, aspek-aspek tersebut merupakan bagian dari kebutuhan yang lazim dalam pengembangan layanan, bukan bukti bahwa skema pembayaran baru sudah disepakati. Keterangan Kementerian Koperasi menegaskan bahwa pembicaraan saat ini berfokus pada penguatan koperasi dan peluang kemitraan, sedangkan keputusan pemerintah untuk memperluas jalur pembayaran gaji maupun pensiun ASN belum tersedia. Masyarakat perlu menunggu informasi resmi apabila terdapat perkembangan kebijakan lebih lanjut.
Penegasan Zabadi bahwa koperasi desa tidak dirancang untuk mengambil alih fungsi perbankan menjadi penting dalam memahami wacana layanan keuangan di tingkat desa. Menurut dia, keberadaan koperasi bukan pengganti bank, melainkan dapat melengkapi layanan yang sudah tersedia. Bank tetap menjalankan peran utama sesuai mandat dan kapasitas masing-masing, termasuk bank pembangunan daerah yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi lokal. Karena itu, gagasan menghadirkan koperasi sebagai penyedia akses keuangan tidak seharusnya dipahami sebagai upaya memindahkan nasabah atau menggantikan institusi perbankan. Pengaturan peran tersebut diarahkan agar warga memiliki pilihan layanan yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi setempat, tanpa mengurangi keberadaan bank.
Koperasi dapat menjadi alternatif layanan keuangan yang aman dan dijalankan sesuai regulasi, dengan tata kelola yang jelas serta perlindungan terhadap kepentingan anggota dan pengguna layanan. Kedudukannya sebagai alternatif berarti koperasi memberi pilihan tambahan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses lebih dekat dan sesuai dengan karakter lingkungan desa. Namun, penyelenggaraan layanan tersebut tetap perlu mengikuti ketentuan yang berlaku; kedekatan dengan warga tidak menghilangkan kewajiban menjaga keamanan transaksi dan akuntabilitas pengelolaan. Kerja koperasi juga tidak perlu diposisikan dalam persaingan langsung dengan bank. Sebaliknya, hubungan antarlembaga dapat berkembang secara saling melengkapi, sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih beragam tanpa mengaburkan fungsi masing-masing lembaga.
Peran tersebut berkaitan dengan transformasi koperasi agar berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern dan profesional.
Baca juga: Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi | Penangkapan Pengedar Ganja di Duren Sawit: Modus Pengedaran Melalui Gosend | Kesempatan Kerja Melalui Jakarta Pusat Job Connect 2026
