Kabupaten Aceh Tamiang | Pemulihan ekonomi masyarakat Aceh Tamiang setelah banjir memerlukan dukungan yang terarah dan bertumpu pada kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pemetaan kondisi infrastruktur serta kebutuhan wilayah sebagai salah satu pijakan untuk membantu proses pemulihan. Banjir dapat mengganggu akses, layanan, aktivitas usaha, dan hubungan antarwilayah, sementara dampaknya tidak selalu seragam di setiap lokasi. Karena itu, informasi yang tersusun secara sistematis dibutuhkan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai situasi pascabencana. Pemetaan diharapkan merangkum kondisi yang relevan bagi pembahasan, tanpa menggantikan penilaian teknis dan keputusan yang menjadi kewenangan instansi terkait.
Gambaran lapangan yang lebih lengkap dapat membantu pemerintah daerah melihat bagian mana yang terdampak, layanan atau sarana apa yang membutuhkan perhatian, serta kebutuhan warga dan pelaku usaha yang perlu dipertimbangkan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan dalam pembahasan prioritas rehabilitasi, termasuk saat menentukan urutan penanganan dan menyelaraskan dukungan dengan kebutuhan setempat. Dengan demikian, pemetaan bukan sekadar pengumpulan data, melainkan cara untuk menyajikan kondisi wilayah secara lebih terstruktur. Data yang tersedia juga dapat membantu berbagai pihak berdiskusi dengan acuan yang sama, sekaligus mengurangi risiko perencanaan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Ketepatan tindak lanjut tetap bergantung pada koordinasi dan verifikasi bersama pihak berwenang.
Direktur Kreativitas Teknologi Kemenekraf, Dandy Yudha Feryawan, menjelaskan bahwa kegiatan pemetaan ini merupakan langkah awal dalam mendukung pemulihan Aceh Tamiang. Inisiatif tersebut juga menjadi bagian dari program Ekraf Peduli, yang mendorong pemanfaatan inovasi teknologi untuk menjawab persoalan konkret di daerah. Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai alat bantu untuk memahami kebutuhan dan mendukung pengambilan keputusan, bukan sebagai tujuan tersendiri. Hasil pemetaan diharapkan dapat membuka ruang bagi pembahasan yang lebih berbasis kondisi aktual, sehingga rehabilitasi dan pemulihan ekonomi dapat dirancang dengan mempertimbangkan situasi masyarakat. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, langkah awal ini dapat mendukung upaya pemulihan yang lebih terarah.
Program Ekraf Peduli: Infrastructure Rehabilitation and Priority Profiling dilaksanakan pada 14–16 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan Aceh Tamiang pascabanjir. Dalam rangkaian kegiatan ini, pemetaan berbasis data diarahkan untuk membantu pemerintah daerah memahami kebutuhan penanganan dan menyusun gambaran prioritas secara lebih terstruktur. Pelaksanaan program melibatkan Niriksagara, perusahaan rintisan teknologi dalam negeri yang menghadirkan dukungan kecerdasan artifisial untuk pemetaan infrastruktur serta aktivitas ekonomi. Keterlibatan startup nasional tersebut mencerminkan kolaborasi pemangku kepentingan dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung perencanaan pemulihan.
Teknologi kecerdasan artifisial Niriksagara digunakan untuk membantu mengenali dan memetakan informasi terkait infrastruktur serta kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pascabanjir, informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah untuk meninjau kondisi kawasan dan memahami keterkaitan sarana yang terdampak dengan akses masyarakat terhadap berbagai aktivitas. Pemetaan ini berfokus pada dukungan analitis, bukan pada penggantian proses verifikasi atau pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan demikian, data yang dihimpun dan diolah dapat ditempatkan sebagai masukan dalam proses penelaahan kebutuhan, sesuai dengan konteks dan prioritas setempat.
Tujuan pendekatan ini adalah memperkuat basis data pemerintah daerah mengenai kebutuhan penanganan infrastruktur, aksesibilitas kawasan, dan potensi pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat. Informasi mengenai infrastruktur dapat mendukung pemahaman atas kebutuhan perbaikan, sementara gambaran aksesibilitas membantu melihat keterhubungan kawasan dengan layanan maupun kegiatan warga. Pemetaan aktivitas ekonomi juga dapat memberi konteks mengenai potensi pemulihan mata pencaharian dan kegiatan usaha setelah banjir. Seluruh aspek tersebut penting untuk dipertimbangkan bersama dalam perencanaan. Program ini menyediakan pendekatan berbasis teknologi untuk membantu pemetaan dan penyusunan informasi, tanpa mendahului hasil penilaian atau menetapkan capaian yang belum tersedia.
Pemetaan pascabanjir di Aceh Tamiang mencakup sejumlah lokasi strategis yang memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat. Tim mengidentifikasi Tamiang Sport Center dan gedung amphiteater sebagai bagian dari kawasan yang perlu ditinjau, bersama persawahan Paya Udang, akses jalan menuju Pantai Pulau Rukui dan pemandian Dam Rengas, serta kawasan pusat pemerintahan. Keragaman titik ini menunjukkan bahwa dampak banjir perlu dipahami tidak hanya pada satu jenis ruang, melainkan pada fasilitas publik, lahan produksi, jalur perjalanan, dan pusat pelayanan pemerintahan.
Setiap kawasan memiliki karakteristik dan kebutuhan pemulihan yang tidak selalu sama. Peninjauan fasilitas seperti Tamiang Sport Center dan gedung amphiteater membantu memberi gambaran mengenai kondisi ruang yang digunakan untuk kegiatan masyarakat. Di persawahan Paya Udang, perhatian tertuju pada lahan yang berkaitan dengan aktivitas pertanian. Sementara itu, akses menuju Pantai Pulau Rukui dan pemandian Dam Rengas perlu dipahami sebagai jalur yang mendukung pergerakan warga dan kunjungan ke kawasan wisata. Pusat pemerintahan pun menjadi titik penting dalam melihat kebutuhan ruang layanan dan keberlangsungan fungsi administrasi.
Karena itu, pemetaan di berbagai kawasan tersebut ditujukan untuk memahami kebutuhan rehabilitasi berdasarkan keadaan dan peran masing-masing lokasi. Informasi mengenai kondisi infrastruktur dan aksesibilitas dapat membantu memperjelas bagian yang perlu ditangani agar kegiatan masyarakat dapat berlanjut. Pemulihan jalan, misalnya, berkaitan dengan kemudahan warga mencapai tujuan, termasuk kawasan pertanian dan destinasi wisata. Demikian pula, pemulihan fasilitas publik dan kawasan pemerintahan berhubungan dengan ketersediaan ruang untuk aktivitas bersama serta layanan. Dengan mempertimbangkan fungsi setempat, proses rehabilitasi dapat diarahkan agar tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga mendukung kembali kegiatan yang bergantung pada lokasi tersebut. Pendekatan ini penting bagi keberlangsungan pertanian, pariwisata, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari warga Aceh Tamiang setelah banjir.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Farij, menyambut baik kegiatan pemetaan yang dilaksanakan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bersama pemerintah daerah. Menurutnya, pemetaan berbasis data dapat membantu menyediakan gambaran yang lebih terarah mengenai dampak banjir dan kondisi wilayah yang terdampak. Informasi tersebut diperlukan agar upaya pemulihan tidak hanya bertumpu pada gambaran umum, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kebutuhan yang berbeda di setiap lokasi. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses ini dinilai penting karena perangkat daerah memiliki pengetahuan serta akses terhadap informasi lapangan yang dapat melengkapi data yang dihimpun. Dengan demikian, pemetaan diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat bagi pembahasan langkah pemulihan.
Farij berpandangan bahwa setiap perangkat daerah perlu mendukung kegiatan tersebut sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Bentuk dukungan itu dapat dilakukan dengan menyediakan informasi mengenai kondisi wilayah, dampak yang teridentifikasi, serta kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam proses penanganan. Keterangan dari berbagai perangkat daerah membantu memperkaya pemahaman tentang tantangan di lapangan, termasuk hal-hal yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Penyampaian informasi secara relevan dan terkoordinasi juga dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dan wilayah terdampak tercermin dalam bahan pemetaan. Karena itu, kontribusi masing-masing instansi menjadi bagian dari upaya membangun gambaran bersama yang dapat digunakan dalam merumuskan tindak lanjut.
Ia berharap hasil pemetaan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan prioritas penanganan pascabanjir. Data yang tersusun diharapkan mendukung penentuan kebutuhan yang perlu didahulukan, sekaligus menjadi rujukan untuk koordinasi lanjutan pemerintah daerah, Kemenekraf, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyelarasan informasi dan pembagian peran dinilai penting agar tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan daerah serta dapat dibahas secara terukur.
Baca juga: Kadin Minta Perlindungan Pasar Industri Disusun Terukur dan Berbasis Data | Karena itu, uji coba Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) yang kini berlangsung di beberapa daerah patut dicermati
83 kunjungan
