Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak kekurangan. Ia meminta agar evaluasi dan pembenahan dilakukan secara serius, sehingga berbagai persoalan dalam penyelenggaraan program dapat diidentifikasi dan ditangani. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Pengakuan itu menegaskan bahwa pemerintah memahami pelaksanaan MBG belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Prabowo tidak menutupi adanya kekurangan, melainkan meminta agar pelaksanaan program ditinjau dan diperbaiki. Evaluasi diperlukan untuk melihat bagian-bagian yang masih bermasalah serta menentukan langkah pembenahan yang tepat. Dengan demikian, penyelenggaraan program dapat terus disempurnakan berdasarkan kondisi di lapangan.
Prabowo menilai MBG penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, kualitas pelaksanaan menjadi perhatian utama, bukan sekadar keberadaan program. Upaya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak membutuhkan pelaksanaan yang terkelola dengan baik agar tujuan program dapat tercapai. Kekurangan yang diakui pemerintah menjadi alasan untuk memperkuat evaluasi, sekaligus memastikan pembenahan dilakukan secara sungguh-sungguh.
Dalam sidang tersebut, arahan Presiden menempatkan evaluasi sebagai bagian penting dari keberlanjutan program. Pengakuan atas berbagai kekurangan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih perlu perhatian dan pengawasan. Pemerintah diharapkan menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki proses penyelenggaraan, sehingga persoalan yang ditemukan tidak dibiarkan berlarut-larut. Bagi program yang menyentuh kebutuhan anak secara langsung, pembenahan yang konsisten diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan dengan lebih baik. Pesan utama Prabowo adalah bahwa kekurangan harus dihadapi secara terbuka, ditindaklanjuti melalui evaluasi, dan menjadi dasar bagi perbaikan pelaksanaan MBG ke depan.
Dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah angka penindakan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut data yang disampaikan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, 203 orang disebut sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung, sementara 353 orang diberhentikan dengan tidak hormat. Angka-angka tersebut menggambarkan beberapa bentuk tindak lanjut yang disampaikan presiden dalam forum tersebut.
Ketiga angka itu perlu dipahami sesuai status yang dipaparkan. Sebanyak 13 orang telah berstatus tersangka, 203 orang berada dalam pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, dan 353 orang telah dikenai pemberhentian dengan tidak hormat. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan apakah orang-orang dalam kelompok tersebut saling terpisah atau memiliki keterkaitan. Karena itu, jumlahnya tidak dapat serta-merta dianggap sebagai total individu berbeda yang terlibat, ataupun dijumlahkan menjadi satu angka keseluruhan.
Prabowo menyampaikan data tersebut dalam konteks penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG. Pemaparan angka ini menunjukkan bahwa tindakan yang disebut mencakup penetapan tersangka, pemeriksaan, dan pemberhentian. Namun, angka yang disampaikan tidak disertai keterangan mengenai identitas orang-orang tersebut, lokasi, jenis pelanggaran, ataupun rincian proses yang dijalani. Dengan demikian, data itu sebaiknya dilaporkan sebagaimana adanya sebagai informasi yang disampaikan presiden, tanpa menambahkan dugaan atau detail yang belum disebutkan.
Pembedaan status juga penting agar pembaca tidak menyamakan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan mereka yang masih diperiksa, maupun dengan mereka yang diberhentikan dari tugasnya. Ketiganya merupakan kategori yang berbeda dalam paparan tersebut. Informasi ini menegaskan pesan pemerintah bahwa dugaan pelanggaran dalam program MBG ditindak, sekaligus memberi gambaran mengenai jumlah pihak pada tiap kategori yang disebutkan. Perkembangan berikutnya hanya dapat dipastikan melalui keterangan resmi tambahan, apabila tersedia, sehingga rincian yang belum diumumkan tidak perlu diasumsikan dalam memahami data ini.
Dalam sidang kabinet, Prabowo menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berlangsung di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut keterangan yang disampaikan, inspektorat BGN sedang memeriksa sekitar 2.600 orang. Angka tersebut menggambarkan cakupan pemeriksaan internal yang tengah berjalan, bukan jumlah orang yang telah dinyatakan bersalah atau terbukti melakukan pelanggaran.
Pemeriksaan oleh inspektorat merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pengawasan internal atas pelaksanaan program. Proses ini dapat mencakup penelusuran informasi, pengumpulan dokumen, serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Karena pemeriksaan masih berlangsung, status setiap orang yang diperiksa perlu dipahami sebagai bagian dari proses, dan hasilnya menunggu penilaian lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Penyebutan jumlah tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh pihak memiliki tingkat keterlibatan atau tanggung jawab yang sama.
Data 2.600 orang ini juga perlu dibedakan dari angka yang berkaitan dengan penanganan oleh Kejaksaan Agung maupun jumlah personel yang diberhentikan. Ketiganya merujuk pada hal yang berbeda: pemeriksaan inspektorat BGN adalah pengawasan internal, sementara penanganan kejaksaan berada dalam ranah proses penegakan hukum. Adapun pemberhentian merupakan keputusan kepegawaian atau tindakan organisasi yang dilaporkan secara terpisah. Karena itu, angka-angka tersebut tidak seharusnya dijumlahkan atau dianggap sebagai kelompok yang identik tanpa keterangan resmi tentang hubungan di mereka.
Prabowo sebelumnya meminta agar pelanggaran dalam program MBG ditindak. Namun, permintaan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tidak mengubah pemeriksaan menjadi vonis. Penetapan kesalahan harus bertumpu pada temuan dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata pada status seseorang sebagai pihak yang diperiksa. Pemisahan pemeriksaan internal, proses hukum, dan pemberhentian penting agar informasi mengenai pengawasan program disampaikan secara akurat, sekaligus menghindari kesimpulan bahwa 2.600 orang tersebut telah terbukti melanggar aturan.
Prabowo mengarahkan pemerintah agar tidak ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan atau tidak kompeten dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan tersebut menekankan bahwa setiap orang yang diberi tanggung jawab harus melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan tujuan program. Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, tindakan perlu dilakukan secara tegas, bukan dibiarkan tanpa penanganan. Demikian pula, pelaksana yang dinilai tidak mampu menjalankan kewajibannya perlu dievaluasi. Dalam kondisi yang mengharuskan, mereka dapat diberhentikan dari jabatan agar pelaksanaan program tidak terus dibebani masalah yang sama.
Penindakan itu, menurut arahan Prabowo, perlu disertai pemeriksaan terhadap pelaksanaan MBG. Pemerintah diminta menelusuri persoalan yang muncul dan membersihkan unsur yang menghambat kerja program. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan tertib dan sesuai tujuan, bukan semata-mata menjadi respons sesaat terhadap laporan atau sorotan. Pemeriksaan juga menjadi cara untuk mengetahui apakah masalah bersumber dari pelanggaran, ketidakmampuan, atau hal lain dalam pelaksanaan. Dengan begitu, tindakan yang diambil dapat diarahkan kepada pihak dan persoalan yang memang perlu dibenahi, sementara tanggung jawab pelaksana tetap menjadi perhatian.
Pesan Prabowo menempatkan akuntabilitas sebagai bagian penting dari upaya menjalankan MBG. Pihak yang terlibat tidak cukup hanya menerima penugasan, tetapi juga harus bekerja dengan baik dan mematuhi aturan. Pemerintah diminta memastikan bahwa jabatan dalam pelaksanaan program diisi oleh orang yang mampu menjalankan tugasnya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan seseorang melanggar atau tidak kompeten, pemberhentian dapat menjadi langkah yang diperlukan. Prabowo menegaskan bahwa kepentingan program ini besar karena berkaitan dengan masa depan anak-anak. Karena itu, persoalan dalam pelaksanaannya harus ditangani dengan serius melalui pemeriksaan dan pembersihan, agar MBG dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan.
Baca juga: Program Pemadaman Lampu Serentak di Jakarta Malam Ini | Potensi Hemat Devisa Melalui Program Energi Campuran
