Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp 400 triliun pada 2027. Target tersebut menjadi arah penting kebijakan pembiayaan yang dimaksudkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap modal sekaligus mendorong kegiatan ekonomi agar tumbuh dari daerah. Dalam penyampaiannya, Prabowo menekankan bahwa penguatan ekonomi perlu menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Karena itu, sasaran kredit tidak hanya dipahami sebagai angka nasional, tetapi juga sebagai upaya membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah. Target Rp 400 triliun itu disampaikan saat ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Arah kebijakan tersebut menempatkan daerah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Perluasan pembiayaan diarahkan agar kegiatan ekonomi tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat perkotaan, tetapi juga dapat berkembang di wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan daerah tertinggal. Dalam kerangka itu, kredit rakyat ditujukan untuk memperluas akses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan. Petani dan nelayan termasuk kelompok yang disebut sebagai sasaran, bersama warga pedesaan serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses keuangan terbatas. Langkah ini menegaskan pentingnya menjangkau penerima pembiayaan di berbagai daerah, sesuai dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah dan dari wilayah.
Perhatian kebijakan juga mencakup kelompok berpenghasilan rendah yang tinggal di perkotaan. Dengan demikian, cakupan penerima kredit rakyat tidak terbatas pada warga di luar kota, melainkan turut mempertimbangkan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan. Sasaran yang beragam itu mencerminkan upaya memperluas pembiayaan kepada kelompok yang membutuhkan, baik di desa maupun kota, serta di wilayah yang terpencil atau tertinggal. Target penyaluran Rp 400 triliun pada 2027 menjadi ukuran yang disampaikan Prabowo untuk memperbesar jangkauan kredit rakyat. Penekanan pada daerah dan kelompok masyarakat tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan yang dipaparkan dalam Rakornas TPAKD, dengan tujuan agar pembiayaan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit rakyat yang telah mencapai sekitar Rp 53 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan telah menjangkau masyarakat dan memberi dukungan bagi kegiatan ekonomi mereka. Menurut angka yang disampaikan, sekitar dua juta warga telah menerima manfaat dari penyaluran tersebut. Prabowo menilai capaian ini sebagai perkembangan yang patut dihargai, sekaligus menjadi landasan untuk memperluas akses pembiayaan ke depan.
Meski demikian, jumlah penerima manfaat dan nilai kredit yang telah tersalurkan dipandang sebagai langkah awal, bukan batas akhir. Prabowo ingin agar jangkauan pembiayaan diperluas sehingga semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Perluasan ini menjadi penting karena kebutuhan dan kesempatan ekonomi tidak hanya berada di pusat-pusat kegiatan, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah. Akses yang lebih luas diharapkan membuka peluang bagi lebih banyak warga untuk mengembangkan usaha dan menopang penghidupan.
Dalam pandangannya, upaya menggerakkan ekonomi tidak seharusnya hanya berpusat di tingkat atas. Pertumbuhan perlu dirasakan oleh masyarakat secara langsung, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat bisnis. Karena itu, penyaluran kredit perlu menjangkau daerah-daerah dan mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Dengan cakupan yang lebih merata, pembiayaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal, bukan semata-mata memperkuat kegiatan di kawasan yang sudah berkembang.
Penekanan pada pemerataan juga sejalan dengan gagasan pembangunan yang mencakup seluruh daerah. Prabowo menginginkan manfaat pembiayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, melainkan dapat diakses lebih banyak warga di berbagai penjuru Indonesia. Perluasan penerima manfaat membutuhkan perhatian pada jangkauan layanan, agar masyarakat di daerah terpencil tidak tertinggal dari kesempatan yang tersedia. Dengan demikian, capaian sekitar Rp 53 triliun dan dua juta penerima menjadi pijakan untuk memperbesar dampak program, sekaligus mengarahkan pembangunan ekonomi agar manfaatnya terasa lebih luas dan merata.
Dalam pandangan Prabowo, ukuran kekuatan ekonomi nasional tidak semata-mata terlihat dari angka pertumbuhan, besarnya investasi, atau capaian di tingkat pusat. Kemajuan perlu dirasakan oleh masyarakat yang setiap hari bekerja, menghasilkan barang dan jasa, serta menghidupi keluarga. Karena itu, manfaat pembangunan ekonomi semestinya menjangkau warga di berbagai wilayah, termasuk mereka yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap modal, pasar, dan layanan keuangan. Pertumbuhan baru bermakna apabila ikut memperbaiki keadaan rumah tangga, bukan hanya tercatat dalam indikator makro. Arah kebijakan, menurut pandangan tersebut, perlu menghubungkan keberhasilan nasional dengan perubahan yang dapat dikenali dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kelompok yang menjadi perhatian mencakup petani di desa, nelayan di kawasan pesisir, pedagang pasar, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka berperan menjaga pasokan pangan, menggerakkan perdagangan setempat, membuka lapangan kerja, dan menopang ekonomi daerah. Prabowo juga menyoroti ibu-ibu yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga melalui usaha, pekerjaan, maupun pengelolaan keuangan rumah tangga. Dukungan terhadap kelompok-kelompok ini bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan bagian dari upaya memperluas kesempatan agar mereka dapat mengembangkan kegiatan produktif. Akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan, misalnya, dapat membantu pelaku usaha membeli bahan baku, memperbaiki peralatan, atau menambah kapasitas tanpa mengabaikan kemampuan mereka untuk membayar kembali.
Dalam kerangka itu, kesejahteraan perlu dinilai dari perubahan konkret pada penghasilan riil dan daya beli setiap keluarga. Penghasilan yang meningkat secara nominal belum tentu memperbaiki keadaan apabila harga kebutuhan pokok naik lebih cepat. Yang penting adalah kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keperluan sehari-hari dengan lebih baik. Daya beli yang terjaga juga memberi ruang bagi rumah tangga untuk menabung atau mengembangkan usaha, sehingga ketahanan ekonomi mereka menjadi lebih kuat. Dengan demikian, kesejahteraan tidak seharusnya berhenti sebagai slogan atau target administratif. Hasil kebijakan perlu tampak dalam manfaat yang dirasakan warga, termasuk peningkatan pendapatan yang berkelanjutan dan peluang ekonomi yang lebih merata, baik di pusat maupun di daerah terpencil.
Prabowo menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pesan ini ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kekayaan alam sekaligus memastikan pemanfaatannya memberi manfaat bagi masyarakat. Sumber daya yang dimiliki Indonesia, menurut arah pesannya, bukan semata-mata aset untuk dikelola, tetapi juga amanah yang perlu dijaga agar hasilnya dapat mendukung kesejahteraan warga di berbagai wilayah.
Karena itu, pengelolaan kekayaan alam memerlukan perhatian dan tanggung jawab dari seluruh jajaran pemerintahan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat ketika mengurus potensi yang ada di wilayah masing-masing. Upaya menjaga sumber daya alam perlu berjalan seiring dengan upaya mengelolanya secara bertanggung jawab, sehingga kekayaan tersebut dapat memberi dampak bagi kehidupan rakyat. Pesan tersebut juga menempatkan kepentingan masyarakat sebagai ukuran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Prabowo menempatkan peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan utama kepemimpinan pejabat negara, termasuk para kepala daerah. Jabatan pemerintahan, dalam pandangan yang disampaikannya, perlu dijalankan dengan orientasi yang jelas pada perbaikan kehidupan rakyat. Dengan demikian, potensi yang dimiliki bangsa perlu diarahkan untuk mendukung tujuan bersama tersebut. Hal itu mencakup kekayaan alam dan seluruh kemampuan yang tersedia, agar kerja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah berfokus pada kemakmuran masyarakat, bukan semata pada pengelolaan administrasi atau kepentingan jabatan.
Ia mendorong seluruh.
Baca juga: Persib Bandung Targetkan Kemenangan di Jepara | Refleksi Ultah ke-28 Partai Amanat Nasional: Ucapan Prabowo yang Menggugah | Komentar Prabowo Soal Pakar yang Sering Kritik Pemerintah
53 kunjungan
