Jakarta | Pemerintah menyiapkan rencana pembagian ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Perangkat tersebut tidak hanya ditujukan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima. Dengan pendekatan ini, proses distribusi diharapkan dapat dilakukan melalui sistem digital yang lebih terarah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada mekanisme penyaluran secara tunai atau melalui perantara.
Rencana tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa ponsel yang akan diberikan disiapkan untuk mendukung akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Namun, pelaksanaan program itu masih menunggu aturan yang menetapkan kelompok masyarakat yang berhak menerima perangkat dan bantuan terkait.
Melalui skema yang direncanakan, dana bantuan sosial nantinya tersedia di rekening digital masing-masing penerima. Saldo tersebut dapat diakses melalui ponsel yang dibagikan pemerintah, sehingga penerima memiliki sarana untuk memeriksa ketersediaan dana dan menggunakan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini juga berpotensi membantu pemerintah mencatat penyaluran secara lebih akurat karena setiap transaksi terhubung dengan identitas serta rekening penerima.
Meski demikian, sejumlah rincian penting masih perlu dirumuskan sebelum program dapat diterapkan. Aturan penerima, mekanisme verifikasi data, jenis ponsel, tata cara aktivasi rekening, serta perlindungan terhadap data pribadi perlu ditetapkan secara jelas. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital tetap memperoleh pendampingan. Kejelasan regulasi akan menjadi dasar agar pembagian perangkat dan penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan persyaratan khusus bagi masyarakat yang nantinya berhak menerima ponsel gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial. Informasi mengenai batas usia, status kepesertaan dalam program bantuan, kondisi ekonomi, wilayah domisili, maupun dokumen yang harus disiapkan juga belum dipaparkan secara resmi. Karena itu, masyarakat belum memiliki acuan yang dapat digunakan untuk memastikan apakah dirinya termasuk calon penerima.
Kriteria penerima dan cakupan program tersebut masih menunggu aturan lebih lanjut. Belum ada kepastian apakah ponsel akan diberikan kepada seluruh masyarakat, penerima bantuan sosial yang telah terdata, atau kelompok tertentu dengan kebutuhan khusus. Pemerintah juga belum menjelaskan jumlah penerima, tahapan pendataan, serta lembaga yang akan bertanggung jawab melakukan verifikasi. Ketiadaan rincian ini membuat sasaran program belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
Hal serupa berlaku pada mekanisme pembagian. Hingga kini, belum terdapat penjelasan resmi mengenai apakah perangkat akan disalurkan secara langsung, melalui pemerintah daerah, atau menggunakan jaringan lembaga penyalur bantuan yang sudah ada. Jadwal distribusi, lokasi pengambilan, tata cara pemberitahuan kepada penerima, dan prosedur pengaduan apabila terjadi kendala juga belum diumumkan. Rincian teknis tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dapat dipahami secara terbuka dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda.
Hashim menyatakan bahwa dirinya belum merinci pihak yang berhak menerima bantuan maupun tata cara distribusi ponsel tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa informasi mengenai penerima dan mekanisme penyaluran masih berada pada tahap pembahasan atau menunggu ketentuan resmi. Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Keterangan lebih lanjut mengenai syarat, kriteria, serta pembagian ponsel perlu menunggu pengumuman dan aturan pemerintah yang berwenang.
Rencana penyaluran bantuan sosial melalui ponsel turut mencakup pembukaan rekening digital bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus memastikan penerima bantuan dapat menerima dan mengelola dana secara lebih mudah. Dengan rekening digital, proses penyaluran diharapkan berlangsung lebih terarah, tercatat, dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme tunai. Pemerintah masih menyiapkan aturan mengenai kriteria penerima, tetapi penyediaan akses perbankan menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan program tersebut.
Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi warga yang belum terjangkau layanan perbankan. Kedua bank tersebut akan mendukung proses pendaftaran serta menyediakan sarana yang diperlukan agar masyarakat dapat memiliki rekening secara lebih praktis. Pembukaan rekening digital juga diharapkan menjangkau kelompok yang selama ini menghadapi kendala jarak, biaya, atau keterbatasan informasi ketika hendak menggunakan layanan bank. Melalui fasilitas ini, penerima bantuan dapat memperoleh akses ke sistem keuangan formal tanpa harus terlebih dahulu memiliki rekening lama.
Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sektor perbankan. Angka tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses rekening tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan penyaluran bansos, tetapi juga dengan inklusi keuangan secara lebih luas. Pemerintah berencana menghapus biaya pembukaan rekening yang sebelumnya dapat mencapai Rp50 ribu. Dengan demikian, masyarakat tidak dikenai biaya tersebut ketika membuat rekening digital. Kebijakan ini diharapkan menghilangkan salah satu hambatan awal dan mendorong lebih banyak warga menggunakan layanan perbankan secara aman serta resmi.
Pemerintah merencanakan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial dengan mengurangi penggunaan uang tunai secara langsung. Dalam skema yang sedang disiapkan, bantuan akan dikirim ke rekening digital milik penerima dan diakses menggunakan ponsel. Perubahan ini diharapkan membuat penyaluran lebih terarah, sekaligus memudahkan pemerintah dalam mencatat transaksi dan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Meski demikian, teknis pelaksanaan program tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Pembahasan mencakup bentuk rekening digital, mekanisme pemanfaatan ponsel, proses verifikasi penerima, serta cara pengawasan penyaluran. Pemerintah juga masih perlu menetapkan aturan yang mengatur kelompok masyarakat yang dapat menerima perangkat dan bantuan melalui skema baru tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program ini ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki waktu untuk menyelesaikan rancangan kebijakan, membangun infrastruktur pendukung, dan menyelaraskan data penerima sebelum pelaksanaan dilakukan secara lebih luas.
Dalam rencana yang dibahas, rekening digital penerima akan dihubungkan dengan proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Keterhubungan tersebut diharapkan dapat memperkuat identifikasi penerima, mengurangi risiko data ganda, dan mendukung penyaluran bantuan berdasarkan informasi kependudukan yang lebih terverifikasi. Integrasi data juga menjadi bagian penting agar akses terhadap rekening dan perangkat tidak mudah dialihkan kepada pihak lain.
Sampai saat ini, pemerintah belum menyampaikan secara rinci persyaratan penerima ponsel gratis. Kriteria seperti status kepesertaan bantuan, kepemilikan identitas, kondisi ekonomi, maupun mekanisme pengajuan masih menunggu aturan resmi. Karena itu, masyarakat perlu menantikan pengumuman pemerintah dan tidak segera mempercayai informasi yang meminta biaya atau data pribadi dengan mengatasnamakan program tersebut.
Baca juga: Pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih untuk Memantau Penyaluran Barang Subsidi | Terbaru: Rencana KA Bandara Soetta Jadi KRL Priok-Kota
