Jakarta | Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam forum yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan sektor keuangan itu, Prabowo menekankan bahwa upaya memperluas akses keuangan harus berujung pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan program, menurut pesan yang disampaikannya, tidak cukup diukur dari banyaknya kebijakan atau kegiatan yang dilaksanakan.
Kesejahteraan, ia mengingatkan, tidak seharusnya berhenti sebagai slogan. Ukurannya adalah perubahan nyata dalam kehidupan warga: apakah penghasilan mereka meningkat, kebutuhan keluarga lebih terpenuhi, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha semakin terbuka. Karena itu, berbagai program ekonomi perlu dirancang agar menjangkau kebutuhan sehari-hari, bukan hanya tercatat sebagai target dalam dokumen perencanaan. Akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi salah satu sarana untuk mendukung perubahan tersebut, selama pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masyarakat.
Prabowo juga menyoroti pentingnya peningkatan penghasilan rakyat dan daya beli keluarga. Pertumbuhan ekonomi, dalam pandangan itu, harus terasa pada kemampuan rumah tangga membeli kebutuhan secara layak. Keluarga perlu memiliki daya beli yang nyata, bukan sekadar mendengar bahwa perekonomian tumbuh. Penekanan ini menempatkan kesejahteraan sebagai pengalaman konkret yang dirasakan warga, mulai dari kestabilan pendapatan hingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan merencanakan masa depan.
Kelompok yang disebut sebagai pihak yang harus merasakan kekuatan ekonomi mencakup petani, nelayan, pedagang pasar, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Prabowo turut menyoroti ibu-ibu yang membantu menopang ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan maupun kegiatan usaha. Perhatian kepada kelompok tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi perlu menjangkau beragam sumber penghidupan. Rakornas TPAKD pun menjadi ruang untuk mendorong koordinasi pusat dan daerah agar akses keuangan serta dukungan ekonomi lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pembangunan dapat dinilai melalui dampaknya pada pendapatan dan daya beli warga, bukan semata-mata melalui pernyataan atau angka agregat.
Prabowo menempatkan akses terhadap pembiayaan produktif sebagai bagian dari upaya mengelola kekayaan bangsa untuk menyejahterakan rakyat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu menguasai serta mengamankan kekayaan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi potensi yang tidak memberi dampak luas. Sumber daya alam Indonesia, dalam pandangan tersebut, harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Pengelolaan itu juga perlu disertai kebijakan yang membuka kesempatan ekonomi, termasuk akses modal bagi keluarga dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan kegiatan produktif.
Prinsip tersebut tercermin dalam penyaluran kredit atau pinjaman produktif yang mencapai Rp53,15 triliun pada periode Agustus hingga Oktober 2026. Pembiayaan itu menjangkau lebih dari dua juta debitur melalui 343 lembaga jasa keuangan. Penerimanya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga prasejahtera, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang memerlukan modal untuk menjalankan atau memperluas usaha. Dukungan pembiayaan produktif juga ditujukan kepada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor riil, sehingga modal dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi dan diharapkan membantu meningkatkan pendapatan. Penyaluran melalui berbagai lembaga jasa keuangan dimaksudkan memperluas jangkauan layanan, termasuk bagi penerima yang belum mudah mengakses pembiayaan formal.
Untuk 2027, pemerintah menetapkan target penyaluran sebesar Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga. Prabowo menyebut skala sasaran tersebut berpotensi membawa dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan perkiraan rata-rata empat anggota dalam setiap keluarga, program pembiayaan itu dapat menjangkau sekitar 100 juta orang. Perhitungan tersebut menggambarkan jumlah warga yang berpotensi memperoleh manfaat, bukan berarti setiap orang menerima pinjaman secara langsung. Keberhasilan target akan bergantung pada pelaksanaan yang terukur, penyaluran yang tepat sasaran, serta kemampuan penerima memanfaatkan dana untuk kegiatan produktif. Pengawasan juga diperlukan agar pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengamanan kekayaan nasional dan perluasan akses modal dapat berjalan seiring untuk memperkuat ekonomi keluarga.
Dalam Rakornas TPAKD, Prabowo mengabsen sejumlah kepala daerah yang hadir. Saat mencari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sapaan KDM, ia menanyakan keberadaan kepala daerah tersebut. Pertanyaan itu muncul di tengah pengecekan kehadiran para kepala daerah dalam kegiatan tersebut. Prabowo kemudian menyampaikan bahwa kepala daerah yang lokasinya paling dekat justru tidak hadir. Ia juga menyebut kemungkinan Dedi sedang sibuk. Komentar itu disampaikan ketika nama Gubernur Jawa Barat menjadi perhatian dalam sesi tersebut.
Pada saat yang sama, Dedi Mulyadi berada di lokasi kebakaran di kawasan Gunung Ciremai. Keterangan mengenai lokasinya itu menjelaskan keberadaan KDM ketika Prabowo menanyakan kehadirannya dalam Rakornas TPAKD. Dengan demikian, momen tersebut berkaitan dengan absensi kepala daerah yang hadir dan pertanyaan tentang gubernur yang tidak berada di forum. Prabowo menyebut kepala daerah yang paling dekat, lalu mengatakan bahwa yang bersangkutan mungkin sedang sibuk. Tidak ada penjelasan lain yang perlu ditambahkan untuk memahami komentar tersebut: nama Dedi ditanyakan, ketidakhadirannya disinggung, dan ia diketahui berada di lokasi kebakaran Ciremai. Peristiwa itu menempatkan perhatian pada perbedaan lokasi forum nasional dan kegiatan yang sedang dijalani Gubernur Jawa Barat. Dalam sesi absensi itu, pertanyaan Prabowo secara khusus merujuk kepada Dedi Mulyadi, sementara komentar tentang kepala daerah terdekat menggambarkan bahwa sosok yang ditanyakan tidak hadir di ruangan. Penyebutan kemungkinan sibuk tetap merupakan komentar Prabowo, bukan keterangan mengenai alasan resmi ketidakhadiran. Fakta lokasi yang tersedia menyebut Dedi berada di kawasan kebakaran Ciremai saat momen tersebut berlangsung. Uraian itu menjaga hubungan pertanyaan di Rakornas TPAKD dan keberadaan gubernur tanpa menambahkan dugaan tentang maksud komentar maupun keadaan di lokasi. Fokusnya tetap pada absensi, pertanyaan Prabowo, dan keterangan bahwa KDM berada di Ciremai.
Ketidakhadiran KDM saat Prabowo menanyakan keberadaannya berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Gubernur Jawa Barat itu berada di lapangan untuk memimpin sekaligus meninjau upaya pemadaman. Ia bertolak ke lokasi setelah api terdeteksi membakar sekitar dua hektare hutan bambu. Dengan turun langsung, KDM dapat melihat situasi di area terdampak dan mengoordinasikan langkah penanganan bersama tim yang bertugas.
Fokus KDM di lokasi adalah mengonsolidasikan tim gabungan agar upaya pemadaman berjalan terkoordinasi. Penanganan juga diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan titik api meluas, terutama di tengah cuaca terik pada musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam operasi di kawasan hutan, sehingga tim perlu bergerak dengan koordinasi dan kewaspadaan. KDM meninjau langsung situasi kebakaran serta memimpin langkah-langkah yang dilakukan untuk meresponsnya. Kehadirannya di kawasan Ciremai menjelaskan mengapa ia tidak berada di tempat saat namanya ditanyakan.
Kebakaran yang telah membakar sekitar dua hektare hutan bambu itu menjadi alasan KDM segera menuju lokasi. Ia menyampaikan permintaan agar warga Jawa Barat mendoakan supaya kebakaran dapat segera teratasi. Pesan tersebut disampaikan ketika ia berada di lapangan, memimpin penanganan bersama tim gabungan. KDM juga menyatakan bahwa dirinya datang untuk memimpin langsung upaya pemadaman. Pernyataan itu menegaskan bahwa kehadirannya di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai ditujukan untuk mengoordinasikan respons terhadap kebakaran dan mengantisipasi meluasnya titik api. Ia meminta dukungan doa masyarakat agar penanganan berlangsung lancar.
Baca juga: Kebakaran Melanda Kebayoran Lama, 150 Jiwa Terdampak | Kebakaran Menghanguskan 18 Rumah di Kebayoran Lama, Kerugian Capai Rp1,2 Miliar | Peran Vital Relawan Pemadam Kebakaran di Jakarta Saat Musim Kering
