Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara membahas anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dalam pertemuan di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Pembicaraan tersebut juga mencakup sejumlah isu keuangan daerah. Pertemuan mempertemukan dua pejabat yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan keuangan negara untuk membicarakan kebutuhan pendanaan pemulihan serta persoalan fiskal di daerah. Agenda yang disebutkan berfokus pada kepastian anggaran bagi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, sekaligus pembahasan terkait keuangan pemerintah daerah.
Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu pokok pembicaraan karena berkaitan dengan upaya pemulihan pascabencana di Sumatra. Dalam konteks pertemuan tersebut, Tito dan Suahasil membahas pendanaan untuk mendukung tahapan pemulihan itu. Kepastian anggaran menjadi perhatian dalam pembicaraan, sebagaimana tercermin dari fokus pertemuan pada alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Informasi mengenai pertemuan ini menempatkan kebutuhan pendanaan pascabencana berdampingan dengan isu keuangan daerah, tanpa merinci besaran anggaran, skema penyaluran, daerah yang dibahas, maupun keputusan khusus yang dihasilkan.
Selain pendanaan pemulihan, kedua menteri membicarakan sejumlah isu keuangan daerah. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari pertemuan di Kemendagri, yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026. Informasi yang tersedia belum merinci isu keuangan daerah apa saja yang dibahas, sehingga pokok pembicaraan dapat disebut secara umum tanpa menambahkan rincian lain. Dengan demikian, inti pertemuan adalah pembahasan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra serta persoalan keuangan daerah. Pertemuan itu melibatkan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri dan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, dengan kantor pusat Kemendagri sebagai lokasi berlangsungnya pembicaraan.
Tito, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatera, menyebut pembiayaan penanganan pada 2027 sebagai salah satu topik yang dibahas bersama Suahasil. Pembahasan tersebut berkaitan dengan kepastian dukungan anggaran bagi program pemulihan yang direncanakan berlangsung dalam beberapa tahun. Dengan demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga pada kebutuhan pembiayaan untuk tahapan berikutnya. Keterangan itu disampaikan dalam konteks upaya memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai rencana induk yang telah disusun. Tito menegaskan bahwa anggaran untuk kebutuhan tersebut dipastikan tersedia, tanpa menyebutkan besaran dana secara terperinci.
Berdasarkan dokumen rencana induk, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera berlangsung pada 2026 hingga 2028. Rentang waktu tersebut menjadi acuan bagi pelaksanaan program, termasuk pembahasan mengenai pembiayaan pada 2027. Tahun itu berada di tengah periode rencana, sehingga kebutuhan pendanaan untuk tahap penanganan tersebut turut menjadi bahan pembicaraan. Penyebutan tahun 2027 menunjukkan bahwa pembahasan mencakup kesinambungan dukungan dalam kerangka waktu yang ditetapkan dokumen, bukan hanya kebutuhan pada awal program. Meski demikian, informasi yang disampaikan tidak merinci alokasi per tahun maupun angka anggaran tertentu. Penjelasan berfokus pada kepastian ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan rencana pemulihan.
Pernyataan Tito mengenai tersedianya anggaran memberi penegasan bahwa pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menjadi perhatian dalam koordinasi terkait pemulihan pascabencana. Kepastian tersebut disampaikan sejalan dengan periode program 2026–2028 yang tercantum dalam rencana induk. Dalam kerangka itu, pembahasan mengenai pendanaan pada 2027 menjadi salah satu bagian dari upaya menyiapkan pelaksanaan program sesuai tahapan. Tito tidak mengubah penjelasan tersebut dengan menyebut nominal atau rincian sumber dana tertentu; yang ditegaskan adalah bahwa anggaran dipastikan tersedia. Informasi ini menempatkan aspek pembiayaan sebagai bagian penting dari pembahasan, sekaligus mengingatkan bahwa pelaksanaan program mengikuti rencana induk yang telah ditetapkan untuk beberapa tahun.
Dalam pembahasan mengenai pemulihan pascabencana di Sumatra, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya menuntaskan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dianggarkan untuk 2026. Penegasan ini menjadi perhatian agar setiap kegiatan yang sudah masuk dalam rencana dan memperoleh alokasi anggaran dapat dijalankan hingga selesai. Dengan demikian, pelaksanaan program perlu terus dipantau dan dikelola sesuai tahapan yang ditetapkan, sehingga pekerjaan yang direncanakan tidak berhenti di tengah jalan atau tertunda tanpa kepastian penyelesaian.
Penekanan pada penyelesaian program 2026 disampaikan seiring pembahasan dukungan pemerintah bagi pemulihan wilayah terdampak. Suahasil menyatakan bahwa ketersediaan anggaran untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dipastikan agar sesuai dengan rencana induk. Kepastian tersebut diperlukan sebagai landasan bagi kementerian, lembaga, serta pihak terkait dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang telah dirumuskan. Namun, kepastian alokasi bukanlah akhir dari proses: pekerjaan yang telah direncanakan tetap perlu ditindaklanjuti sampai tuntas. Pemerintah juga menaruh perhatian pada kesinambungan perencanaan agar kegiatan yang sudah dianggarkan tidak terbengkalai dan sasaran pemulihan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan.
Selain memastikan penyelesaian kegiatan pada 2026, pemerintah turut membahas persiapan dukungan program untuk 2027 dan 2028. Pembahasan untuk tahun-tahun berikutnya dimaksudkan agar kebutuhan pemulihan dapat diperhitungkan secara berkelanjutan dan tetap selaras dengan rencana induk. Persiapan dukungan tersebut juga memberi ruang bagi pemerintah untuk meninjau kebutuhan program pada periode berikutnya, tanpa mengabaikan komitmen menyelesaikan pekerjaan yang sudah dianggarkan lebih dahulu. Suahasil menegaskan bahwa dukungan anggaran terus dijaga sesuai rencana, sementara seluruh pekerjaan harus memiliki tindak lanjut yang jelas. Karena itu, pelaksanaan program 2026 dan persiapan pembiayaan 2027–2028 dibahas sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penegasan ini tidak menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai; fokusnya adalah memastikan program berjalan sesuai rencana dan tidak dibiarkan terbengkalai.
Dalam pembahasan mengenai kepastian pendanaan pemulihan pascabencana di Sumatra, Tito dan Suahasil turut menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah. Bencana menambah kebutuhan belanja pemerintah daerah, sementara kemampuan setiap wilayah untuk menyediakan anggaran tidak sama. Karena itu, pemerintah perlu memetakan daerah yang menghadapi kesulitan fiskal dan memahami faktor yang membatasi ruang gerak anggarannya. Identifikasi tersebut menjadi langkah awal agar kebijakan dukungan dapat disusun sesuai kondisi setempat, bukan hanya berdasarkan kebutuhan umum. Pemetaan juga diperlukan untuk memastikan kebutuhan pemulihan tetap diperhitungkan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Salah satu perhatian dalam pembahasan ialah daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama ketika sebagian besar anggaran telah terserap untuk belanja rutin. Kemenkeu dan Kemendagri akan membentuk tim teknis untuk membahas persoalan itu sekaligus merumuskan pilihan solusi. Tim tersebut diharapkan dapat menelaah kondisi anggaran secara lebih rinci, termasuk besaran pendapatan, komposisi belanja, serta kewajiban yang perlu dipenuhi pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang lebih utuh, dukungan untuk pemulihan dapat diarahkan tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik dan keberlanjutan fiskal masing-masing wilayah.
Belanja pegawai yang mencapai lebih dari 40 hingga 50 persen menjadi perhatian khusus karena dapat mempersempit ruang anggaran untuk kebutuhan lain. Namun, penanganannya memerlukan kajian teknis, bukan pendekatan seragam, sebab struktur belanja dan kemampuan pendapatan berbeda antardaerah. Tim gabungan diharapkan membahas opsi yang memungkinkan daerah tetap menjalankan fungsi pemerintahan, menyediakan layanan dasar, serta mendukung pemulihan pascabencana. Identifikasi daerah dan pembahasan solusi juga dapat membantu pemerintah menentukan prioritas bantuan secara lebih terukur, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemampuan fiskal yang tersedia.
Di samping dukungan bagi daerah yang mengalami keterbatasan, pemerintah juga menyalurkan insentif fiskal dan bantuan kepada daerah berprestasi. Pemberian tersebut didasarkan pada berbagai kategori penilaian, sehingga kinerja dapat diukur melalui sejumlah aspek, bukan satu indikator saja.
