JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah menempatkan transisi energi hijau dan pengembangan ekosistem digital sebagai dua penggerak utama atau twin engine pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua agenda tersebut dipandang memiliki peran yang saling memperkuat dalam mendorong transformasi struktural, meningkatkan produktivitas, serta membuka sumber pertumbuhan baru di tengah perubahan ekonomi global. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan dunia usaha.
Strategi tersebut membutuhkan keterpaduan ketersediaan energi bersih, harga energi yang terjangkau, dan infrastruktur digital yang kuat. Pasokan listrik dari sumber terbarukan yang memadai akan mendukung kegiatan industri, layanan publik, serta pengembangan pusat data dan berbagai layanan berbasis teknologi. Pada saat yang sama, konektivitas digital, keamanan data, dan akses internet yang merata diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mempercepat pemanfaatan teknologi di berbagai sektor ekonomi.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Senin (5/10/2026). Menurutnya, pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan agenda transisi energi dan pengembangan ekonomi digital agar berjalan secara terpadu, tidak terpisah dalam kebijakan sektoral. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi penting untuk menyelaraskan perencanaan, pembiayaan, regulasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kedua sektor tersebut.
Orkestrasi kebijakan juga ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang mampu bersaing secara global. Kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, insentif yang tepat sasaran, dan ketersediaan infrastruktur diharapkan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Pemerintah menilai perpaduan energi bersih dan kapasitas digital dapat memperkuat daya saing industri nasional, mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan pendekatan yang konsisten, kedua agenda itu diharapkan menjadi fondasi ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan rendah emisi.
Strategi transisi energi bersih dan pembangunan infrastruktur digital dirancang untuk memperkuat fondasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027. Sasaran tersebut membutuhkan koordinasi kebijakan investasi, ketersediaan energi, dan pengembangan sektor produktif. Pemerintah menempatkan peningkatan investasi sebagai salah satu penggerak utama, dengan target pertumbuhan investasi nasional sekitar 8 hingga 9 persen. Untuk merealisasikannya, kebutuhan penanaman modal diperkirakan berada dalam kisaran Rp2.218 triliun sampai Rp2.258 triliun.
Besarnya kebutuhan investasi mencerminkan upaya memperluas kapasitas industri, mempercepat hilirisasi, serta membangun ekosistem digital yang mampu meningkatkan produktivitas. Namun, perluasan kegiatan ekonomi tersebut harus didukung pasokan listrik yang memadai, stabil, dan semakin rendah emisi. Kebutuhan listrik nasional diperkirakan mencapai 700–800 terawatt-hour pada 2030. Proyeksi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan permintaan energi akan berjalan seiring dengan ekspansi manufaktur, kawasan industri, kendaraan listrik, layanan digital, dan pusat data.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 100 gigawatt peak sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pengembangan kapasitas ini diharapkan memperbesar porsi energi bersih dalam bauran listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi beremisi tinggi. Perencanaan pembangkit perlu diselaraskan dengan lokasi sumber energi, pusat permintaan, kemampuan pembiayaan, serta kesiapan teknologi penyimpanan energi.
Keandalan sistem juga diperkuat melalui rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit. Infrastruktur tersebut berperan menyalurkan listrik dari wilayah dengan potensi energi terbarukan menuju pusat konsumsi, sekaligus mengurangi risiko gangguan pasokan. Bagi industri dan fasilitas pusat data, jaringan transmisi yang kuat menjadi prasyarat penting karena keduanya membutuhkan listrik dalam jumlah besar dengan kualitas dan kontinuitas tinggi. Dengan demikian, investasi dan kesiapan kelistrikan saling melengkapi dalam menciptakan kapasitas ekonomi yang diperlukan untuk mengejar pertumbuhan 2027.
Pemerataan akses energi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun ekonomi hijau yang inklusif. Melalui program listrik desa, pemerintah memperluas layanan kelistrikan ke wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik. Program ini telah menjangkau 1.505 titik pada 2025 dan ditargetkan berkembang hingga 4.390 lokasi pada 2026. Perluasan tersebut diharapkan mendorong rasio elektrifikasi nasional melampaui 99 persen, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka peluang kegiatan produktif di daerah.
Penguatan akses energi juga diarahkan untuk menaikkan indeks ketahanan energi hingga mencapai level 7,13. Sasaran ini mencerminkan upaya membangun sistem energi yang lebih andal, terjangkau, dan mampu mendukung kebutuhan rumah tangga maupun industri. Ketersediaan listrik yang merata dapat menjadi prasyarat bagi pertumbuhan usaha lokal, digitalisasi layanan, serta pengembangan sektor manufaktur di luar pusat-pusat ekonomi utama.
Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar dari cadangan mineral strategis, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara. Hilirisasi berbasis energi bersih diharapkan meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut sebelum dipasarkan. Salah satu peluangnya adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik, yang berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga 67 kali lipat dibandingkan penjualan bahan mentah. Permintaan global kendaraan listrik diperkirakan mencapai US$5,91 triliun pada 2045, sehingga sektor ini memiliki prospek ekonomi yang signifikan.
Mineral kritis juga berperan penting dalam baterai, jaringan listrik, dan berbagai teknologi transisi energi. Selain itu, pasir silika dapat menjadi bahan baku panel surya, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi terbarukan dunia. Haryo menyampaikan bahwa terdapat minat kemitraan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada untuk mengembangkan teknologi transisi energi sekaligus mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis. Kemitraan tersebut dapat memperluas investasi, transfer teknologi, dan kapasitas industri nasional secara berkelanjutan.
Pemerintah menyiapkan sejumlah instrumen pembiayaan untuk mendukung agenda energi hijau dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Green bonds menjadi salah satu pilihan untuk menghimpun dana dari investor bagi proyek yang memiliki manfaat lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Instrumen ini juga dapat memperkuat transparansi penggunaan dana melalui ketentuan dan pelaporan yang terkait dengan dampak lingkungan.
Selain itu, blended finance disiapkan untuk menggabungkan sumber pembiayaan publik dan swasta. Skema tersebut dapat membantu menurunkan risiko proyek sekaligus menarik investasi ke sektor yang membutuhkan modal besar dan memiliki masa pengembalian panjang. Dukungan kerja sama internasional juga tercermin melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diarahkan untuk mendukung pengurangan emisi di sektor energi serta mempercepat pengembangan energi bersih secara berkeadilan.
Kerja sama Asia Zero Emission Community (AZEC) turut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi dan akses pembiayaan bagi proyek transisi energi. Berbagai instrumen itu akan berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memperluas program magang bagi lulusan perguruan tinggi dan memperkuat pendidikan vokasi agar kompetensi peserta sesuai dengan kebutuhan industri hijau, termasuk bidang energi terbarukan, teknologi rendah emisi, dan infrastruktur digital.
Menurut Haryo, integrasi energi hijau dan digitalisasi menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai tuan rumah energi sekaligus pemain utama dalam transisi energi global. Pemerintah optimistis perpaduan pembiayaan inovatif dan tenaga kerja unggul dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih. Pada saat yang sama, pengembangan ekosistem tersebut diharapkan membuka lapangan kerja baru yang berkualitas serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.
