KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 4 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan peran Bakom dalam mendukung komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya penyampaian informasi yang sederhana, terbuka, dan mudah dipahami. Komunikasi pemerintah diharapkan tidak hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai program-program yang sedang dijalankan, hasil yang telah dicapai, serta manfaatnya bagi masyarakat di berbagai daerah.
Penguatan fungsi Bakom dinilai penting agar informasi mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah dapat disampaikan secara terarah, akurat, serta sesuai dengan kebutuhan publik. Penyampaian yang komunikatif juga diperlukan untuk membantu masyarakat memahami tujuan program, proses pelaksanaannya, dan dampak yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Perhatian terhadap aspek tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Informasi yang disampaikan secara terbuka dapat membantu membangun pemahaman publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah. Karena itu, Bakom diharapkan menjalankan perannya secara efektif dalam menghubungkan pemerintah dengan masyarakat.
Informasi mengenai pertemuan Presiden Prabowo dengan jajaran Bakom tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet. Unggahan itu memuat keterangan tentang pertemuan di Hambalang serta agenda pembahasan terkait penyampaian program pemerintah, capaian yang telah diraih, dan manfaatnya bagi masyarakat. Pertemuan tersebut menegaskan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan komunikasi publik yang jelas dan dapat diakses secara luas.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang sederhana dan terbuka agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat dengan lebih mudah. Arahan tersebut menempatkan bahasa sebagai unsur penting dalam penyampaian informasi pemerintahan. Pesan mengenai program, keputusan, dan langkah pemerintah perlu disampaikan dengan cara yang jelas, langsung, serta tidak menyulitkan masyarakat untuk menangkap maksudnya.
Dalam unggahan Sekretariat Kabinet, Presiden mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan apa yang sedang dikerjakan. Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan mengenai arah kebijakan dan pemikiran yang melandasi setiap keputusan. Dengan demikian, penyampaian informasi tidak berhenti pada uraian tentang kegiatan atau hasil kerja, tetapi turut menerangkan tujuan serta pertimbangan di balik langkah yang diambil pemerintah.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan perlu menghubungkan tindakan pemerintah dengan pemahaman publik. Bahasa yang sederhana membantu pesan diterima secara lebih luas, sedangkan keterbukaan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dasar dari suatu kebijakan. Penjelasan yang utuh diharapkan dapat membuat masyarakat memahami bukan hanya bentuk program yang dijalankan, melainkan juga arah yang hendak dicapai.
Karena itu, setiap penyampaian kebijakan perlu dirancang dengan memperhatikan kejelasan bahasa dan kelengkapan konteks. Pemerintah perlu menyampaikan apa yang dilakukan sekaligus menjelaskan mengapa langkah tersebut ditempuh. Pesan Presiden tersebut menegaskan bahwa komunikasi merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan, karena informasi yang mudah dipahami membantu masyarakat mengikuti arah kebijakan secara lebih baik.
Prabowo menekankan bahwa komunikasi pemerintah tidak boleh berjalan satu arah. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) diharapkan bukan hanya menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan langkah pemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi publik dapat menjadi sarana untuk menjelaskan keputusan pemerintah sekaligus memahami persoalan yang dihadapi warga.
Pesan tersebut menempatkan masukan, keluhan, dan kritik publik sebagai bagian penting dalam pelaksanaan komunikasi pemerintahan. Informasi yang diterima dari masyarakat perlu didengarkan secara serius dan dipahami berdasarkan fakta di lapangan. Kritik tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai penolakan, melainkan sebagai bahan untuk mengetahui kekurangan dalam penyampaian informasi maupun pelaksanaan kebijakan.
Bakom juga diminta memastikan berbagai tanggapan tersebut diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait. Masukan publik yang berkaitan dengan pelayanan, kebijakan, atau persoalan tertentu dapat menjadi bahan bagi instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan dan menindaklanjutinya. Apabila diperlukan, rangkuman aspirasi itu turut disampaikan kepada Presiden sehingga pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai respons masyarakat.
Keseimbangan penyampaian informasi dan penyerapan aspirasi menjadi inti dari arahan tersebut. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang sederhana, terbuka, dan sesuai fakta, tetapi pada saat yang sama harus menyediakan saluran untuk mendengar suara publik. Pola komunikasi dua arah dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, memperkuat kepercayaan, serta memastikan kebijakan dikomunikasikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Sekretariat Kabinet menyampaikan harapan agar pertemuan tersebut dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan. Komunikasi semacam ini dipandang penting untuk membangun hubungan yang saling mendukung pemerintah, media, dan masyarakat. Melalui hubungan yang berlangsung secara terbuka, penyampaian informasi mengenai kebijakan negara dapat dilakukan dengan lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami oleh publik.
Ruang dialog yang berkelanjutan juga diharapkan dapat membantu mempertemukan berbagai sudut pandang. Pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskan kebijakan serta pemikiran Presiden secara utuh, sementara media dan masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun aspirasi yang berkembang. Dengan demikian, komunikasi tidak berhenti pada penyampaian informasi satu arah, tetapi menjadi proses pertukaran pandangan yang berlangsung secara konstruktif.
Harapan tersebut menempatkan media sebagai bagian penting dalam menjembatani pemerintah dan masyarakat. Informasi yang disampaikan secara sederhana, terbuka, dan kontekstual dapat membantu publik memahami latar belakang serta tujuan kebijakan yang diambil. Pada saat yang sama, keterbukaan komunikasi memberi ruang bagi pemerintah untuk mendengar suara masyarakat secara lebih luas dan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan melalui berbagai saluran.
Sekretariat Kabinet berharap komunikasi yang terjalin melalui pertemuan itu dapat terus berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan. Tujuan akhirnya adalah agar kebijakan serta pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah. Harapan ini menjadi dasar bagi terbangunnya komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan dekat dengan kebutuhan publik.
