JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Konsultan komunikasi senior dari Reqcomm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, mendorong Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI untuk bertransformasi menjadi pusat komunikasi publik yang berorientasi pada warga atau citizen-centric hub. Transformasi ini dinilai penting agar lembaga tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, beragam, dan berlangsung dalam ruang informasi yang bergerak cepat. Bakom RI diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan pemerintah, tetapi juga menjadi penghubung strategis yang memahami persoalan warga serta menerjemahkan kebijakan ke dalam informasi yang jelas, relevan, dan mudah diakses.
Menurut Retno, perubahan tersebut perlu ditopang oleh prosedur operasional standar (SOP) diseminasi krisis yang terintegrasi secara waktu nyata dengan unit humas kementerian dan pemerintah daerah. Integrasi itu memungkinkan informasi penting dikonsolidasikan, diverifikasi, dan disampaikan secara serempak tanpa harus menunggu instruksi berlapis. Mekanisme yang lebih lincah juga dapat mengurangi jeda komunikasi ketika terjadi krisis, mencegah munculnya informasi yang saling bertentangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap respons pemerintah. Dalam kerangka ini, Bakom RI berfungsi sebagai simpul koordinasi yang memastikan pesan nasional tetap konsisten, sekaligus memberi ruang bagi penyesuaian berdasarkan konteks lokal.
Retno menegaskan bahwa ukuran keberhasilan komunikasi publik modern tidak berhenti pada tersampaikannya sebuah pesan. Keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana kebijakan dapat dipahami, dipercaya, dan diinternalisasi oleh masyarakat. Proses tersebut perlu berlangsung tanpa memicu gesekan psikologis di tingkat akar rumput, terutama ketika kebijakan berkaitan dengan perubahan perilaku, layanan dasar, atau kondisi darurat. Karena itu, komunikasi pemerintah perlu disusun dengan mempertimbangkan bahasa, pengalaman, kekhawatiran, dan saluran informasi yang digunakan warga. Pendekatan adaptif dan berpusat pada warga akan membantu pemerintah membangun hubungan yang lebih dialogis, responsif, serta berkelanjutan.
Retno menilai penguatan peran praktisi kehumasan atau public relations profesional menjadi salah satu kebutuhan penting dalam tubuh Bakom RI. Praktisi tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai bridge builder atau pembangun jembatan pemerintah dan masyarakat. Posisi ini menuntut kemampuan untuk memahami kepentingan kedua pihak secara seimbang, sekaligus memastikan bahwa komunikasi berlangsung terbuka, relevan, dan dapat dipercaya.
Dalam praktiknya, banyak kebijakan pemerintah disusun dengan bahasa teknis, baik karena berkaitan dengan regulasi, kebijakan ekonomi, maupun data administratif yang kompleks. Bagi masyarakat awam, materi semacam itu tidak selalu mudah dipahami. Karena itu, praktisi kehumasan perlu menerjemahkan substansi tersebut menjadi narasi yang membumi dan dekat dengan pengalaman sehari-hari warga. Penyederhanaan bahasa bukan berarti mengurangi ketepatan informasi atau menghilangkan dasar hukum kebijakan. Sebaliknya, proses tersebut harus membuat maksud, dampak, prosedur, serta hak dan kewajiban masyarakat menjadi lebih jelas.
Retno juga menekankan pentingnya nuansa dalam penyampaian komunikasi publik. Informasi idealnya disampaikan dengan cara yang nyaman, objektif, dan tidak menggurui. Pendekatan yang terlalu defensif dapat menimbulkan jarak, sedangkan gaya komunikasi yang terkesan patronizing berisiko membuat masyarakat merasa tidak dihargai. Praktisi PR perlu memilih bahasa keseharian tanpa kehilangan akurasi, sehingga warga dapat memahami kebijakan tanpa merasa sedang dipaksa menerima suatu pandangan.
Penggunaan empati menjadi bagian penting dari proses itu. Dengan mengenali kekhawatiran, kebutuhan, dan konteks sosial masyarakat, komunikator dapat merespons pertanyaan publik secara lebih manusiawi. Penyampaian yang empatik tidak berarti mengabaikan fakta atau menghindari kritik, tetapi membantu menghadirkan penjelasan yang masuk akal dan proporsional. Ketika masyarakat merasa didengar dan memperoleh informasi yang dapat dipahami, resistensi terhadap kebijakan berpeluang menurun secara organik. Pada akhirnya, komunikasi publik yang adaptif dapat memperkuat kepercayaan, mencegah kesalahpahaman, serta ikut menjaga stabilitas sosial-ekonomi.
Indonesia membutuhkan pendekatan komunikasi pemerintah yang peka terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demografi yang berlangsung masif telah membentuk lanskap sosial yang semakin beragam, dinamis, dan berlapis. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, serta penggunaan teknologi, tetapi juga dari hadirnya berbagai identitas, kepentingan, dan pengalaman warga dalam ruang publik. Karena itu, penyampaian kebijakan tidak dapat mengandalkan pesan seragam yang mengabaikan konteks lokal. Retno menilai bahwa kepekaan kultural menjadi prasyarat agar informasi negara dapat dipahami, dipercaya, dan diterima oleh kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda.
Masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh dinamika kelompok, norma komunal, serta hubungan sosial yang kerap menentukan cara seseorang menilai sebuah pesan. Dalam banyak komunitas, figur otoritas informal seperti tokoh agama, pemimpin adat, penggerak masyarakat, dan pemimpin opini memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik. Pada saat yang sama, sentimen kolektif berkembang cepat di ruang digital melalui percakapan, unggahan, dan jejaring komunitas. Respons masyarakat terhadap isu tertentu sering kali tidak hanya didasarkan pada isi kebijakan, melainkan juga pada siapa yang menyampaikannya, bahasa yang digunakan, dan sejauh mana pesan tersebut selaras dengan pengalaman sehari-hari warga.
Retno mengingatkan bahwa gaya komunikasi institusional yang dingin, elitis, dan kaku berisiko tidak diterima di tingkat akar rumput. Bahasa teknokratis tanpa penjelasan yang membumi dapat menciptakan jarak, bahkan memunculkan kesan bahwa pemerintah tidak memahami persoalan masyarakat. Komunikasi yang efektif perlu mengakui keragaman perspektif, menghormati pengetahuan lokal, dan menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan tanggapan. Keberhasilan komunikasi pemerintah pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa lantang negara berbicara, melainkan oleh seberapa baik negara mendengarkan, menghargai, dan merumuskan kebijakan bersama rakyat. Dengan cara itu, komunikasi menjadi proses membangun kepercayaan, bukan sekadar menyebarkan pengumuman.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan menyiapkan strategi komunikasi yang memadukan pendekatan pemerintah dengan perkembangan teknologi akal imitasi atau artificial intelligence (AI). Pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus menyesuaikan cara pemerintah menyampaikan pesan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan, latar belakang, dan kebiasaan memperoleh informasi yang beragam.
Menurut Syahganda, penguatan komunikasi pemerintah tidak cukup dilakukan dengan menyebarkan informasi mengenai program kerja Presiden Prabowo Subianto. Bakom RI perlu menyusun metode yang mampu menjelaskan gagasan, tujuan, serta dasar kebijakan secara lebih sederhana dan kontekstual. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membantu mengolah pesan, menyesuaikan format komunikasi, dan menghadirkan penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat.
Tantangan terbesar, kata Syahganda, bukan semata-mata membuat masyarakat mengetahui program Presiden. Hal yang lebih penting adalah membantu warga menangkap pemikiran dan landasan kebijakan yang melatarbelakangi setiap program tersebut. Dengan pemahaman yang lebih utuh, masyarakat diharapkan tidak hanya menerima informasi secara permukaan, tetapi juga dapat memahami arah pemerintahan serta alasan di balik pengambilan keputusan publik.
Ia menyebut pemikiran Presiden Prabowo bersifat konstitusional dan penting diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena itu, komunikasi publik perlu dirancang agar mampu menjangkau masyarakat secara luas, tanpa terhambat perbedaan tingkat pendidikan, akses teknologi, maupun karakteristik wilayah. Penggunaan AI akan ditempatkan sebagai sarana pendukung untuk memperkuat penyampaian gagasan, bukan menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan ketepatan dan kejelasan informasi.
Penjelasan tersebut disampaikan Syahganda Nainggolan seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10). Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa Bakom RI berupaya membangun komunikasi publik yang adaptif, terarah, dan berpusat pada warga. Melalui kombinasi strategi komunikasi dan inovasi teknologi, lembaga tersebut diharapkan dapat membantu mempertemukan pemikiran Presiden dengan kebutuhan pemahaman masyarakat sehari-hari.
