PADANG, SUMATERA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Sektor terakhir, adalah masyarakat-termasuk petani, nelayan, dan warga desa yang harus menerima manfaat ekonomi langsung dari setiap aksi iklim. Ajakan itu disampaikan Zulhas pada ajang Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026.
Keterangan yang tercatat menyebut Menurut Zulhas, indikator utama keberhasilan ekosistem ini tidak sekadar diukur dari besarnya angka perdagangan di pasar karbon.
Data lain dalam laporan menunjukkan Pemerintah menekankan urgensi keterlibatan sektor swasta dan mitra internasional, karena APBN diproyeksikan hanya mampu menopang sekitar 30 persen dari total kebutuhan pembiayaan aksi iklim. Langkah strategis melalui Pembangunan Berketahanan Iklim ini diperkirakan mampu menekan risiko kerugian ekonomi nasional hingga 79,2 persen atau setara Rp61,71 triliun. Guna menjamin kepastian hukum, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, lengkap dengan enam regulasi turunannya. Pemerintah pun menargetkan Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional rampung sebelum akhir tahun. Secara ekonomi, empat proyek kehutanan awal berpotensi menekan emisi hingga 30 juta ton CO₂e, dengan estimasi transaksi Rp5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp500 miliar.
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan (Zulhas), mengajak dunia usaha, investor, dan lembaga keuangan untuk mengambil peran aktif dalam menutup kesenjangan pembiayaan iklim nasional. Langkah ini didorong melalui pemanfaatan lima mesin pertumbuhan hijau serta dua pintu utama investasi, yakni ekosistem pasar karbon/NEK dan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Tanpa intervensi pendanaan yang kuat, dampak perubahan iklim mengancam ketahanan pangan, lingkungan, hingga stabilitas ekonomi dengan potensi kerugian nasional mencapai Rp544 triliun. Zulhas menyatakan, dampak perubahan iklim mulai dari El Niño berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, hingga kegagalan panen sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan skema pembiayaan yang berdampak langsung di tingkat lapangan sekaligus memberikan imbal hasil yang terukur bagi para investor.
Ukuran keberhasilan pasar karbon bukan hanya nilai transaksinya, tetapi juga seberapa besar manfaatnya sampai kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa hutan," ujarnya. Dalam skenario ini, keberadaan hutan, lahan gambut, mangrove, ekosistem laut, dan kawasan persawahan ditempatkan sebagai aset iklim vital yang menopang sistem pangan nasional sekaligus wajib dilindungi bersama masyarakat lokal. Melalui kebijakan NEK, pemerintah mendorong lima sektor utama sebagai mesin pertumbuhan baru, yang juga membuka peluang pembiayaan hijau. Kelima sektor itu adalah perlindungan hutan dan lahan, transisi energi terbarukan, pengembangan industri hijau agar lebih kompetitif, serta optimalisasi sektor strategis seperti pertanian, pengelolaan sampah, dan karbon biru. Pintu pertama partisipasi swasta dibuka melalui ekosistem NEK dan pasar karbon. Melalui skema ini, aksi menjaga dan memulihkan alam memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Pelaku usaha dapat memilih tiga jalur partisipasi, yakni perdagangan karbon antarpelaku di dalam negeri, pasar sukarela dengan pembeli global, atau kerja sama antarnegara berbasis Persetujuan Paris. Kemudian, pemerintah juga menyiapkan instrumen pajak karbon serta skema pembayaran berbasis hasil (result-based payment) yang telah diterapkan di sektor kehutanan Kalimantan Timur. Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) kini resmi beroperasi, dan telah menerbitkan unit karbon untuk empat proyek awal sektor kehutanan. Saat ini, 45 proyek mitigasi lintas sektor tengah berjalan dengan kontribusi terbesar datang dari sektor energi, yang berpotensi menghasilkan kredit karbon 358 juta ton hingga 2030. Secara keseluruhan, nilai pasar karbon Indonesia diproyeksikan mencapai USD7,7 miliar per tahun. Pintu kedua difokuskan pada investasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi ganda untuk menekan emisi dan mengatasi darurat sampah di kawasan perkotaan dengan volume limbah melebihi 1.000 ton per hari. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 serta dukungan investasi Danantara, empat proyek PSEL strategis telah memasuki tahap groundbreaking. Di luar dua pintu utama, ada potensi besar pada sektor karbon biru (blue carbon). Rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun (seagrass) diproyeksikan menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp14 triliun per tahun dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Sektor pertanian dan karbon biru ini diposisikan sebagai gelombang baru pembiayaan karbon yang manfaatnya langsung menyasar masyarakat pesisir. Zulhas menegaskan, pemerintah berkomitmen menjadikan pangan dan alam Indonesia sebagai aset yang dapat dibiayai dunia, dengan hasil pembiayaan yang kembali kepada masyarakat. Aturannya sudah tersedia, registrinya telah berjalan, proyek-proyek awal sudah terbit, dan koordinasi lintas kementerian telah terbentuk. Sekarang kami mengundang modal swasta dan mitra internasional untuk bergerak bersama, dengan manfaat yang juga dirasakan masyarakat di tingkat tapak," katanya. Mari jadikan pangan dan alam Indonesia sebagai aset yang dapat dibiayai dunia, dan pastikan pembiayaannya kembali kepada mereka yang menjaganya," pungkas Zulhas.
