Jakarta | Parkir kendaraan di badan jalan menjadi persoalan karena ruang tersebut digunakan bersama oleh berbagai pengguna jalan. Ketika kendaraan diletakkan di sana, sebagian ruang yang semestinya dapat dilalui menjadi tertutup atau lebih sempit. Akibatnya, pengguna jalan lain memiliki ruang yang lebih terbatas untuk bergerak. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan menempatkan kendaraan, tetapi juga dengan pemanfaatan ruang publik yang seharusnya tetap dapat digunakan secara wajar. Jalan umum bukan tempat penyimpanan kendaraan pribadi, sehingga penggunaannya untuk memarkir mobil dalam waktu tertentu dapat mengurangi fungsi jalan bagi orang lain. Penataan dan kepatuhan pemilik kendaraan menjadi penting agar badan jalan tidak diperlakukan seolah-olah sebagai bagian dari ruang pribadi. Saat satu kendaraan mengambil sebagian ruang jalan, kelancaran pergerakan dapat ikut terpengaruh, terutama ketika ruang yang tersedia sudah terbatas. Karena itu, parkir sembarangan perlu dipahami sebagai masalah bersama, bukan sekadar urusan pemilik kendaraan dan kendaraannya.
Penggunaan badan jalan untuk menyimpan mobil juga menunjukkan persoalan yang lebih luas dalam pemanfaatan jalan umum. Masih ada pemilik kendaraan yang menempatkan mobil di jalan, bukan hanya untuk parkir sesaat, melainkan menjadikannya tempat penyimpanan. Bahkan, terdapat pemilik yang membangun kanopi di area tersebut, seolah-olah bagian jalan itu merupakan tanah pribadi. Tindakan seperti ini dapat memberi kesan bahwa ruang publik boleh dikuasai atau diatur sendiri oleh seseorang. Padahal, keberadaan kendaraan maupun kanopi di badan jalan tetap mengurangi ruang yang tersedia bagi pengguna lain. Jalan tidak berubah menjadi hak pribadi hanya karena sebuah kendaraan ditempatkan di sana atau karena suatu bangunan pelindung didirikan. Ketika ruang bersama digunakan dengan cara demikian, kepentingan pengguna jalan lain berisiko terdesak. Hal ini membuat persoalan parkir tidak hanya berkaitan dengan posisi kendaraan, tetapi juga dengan anggapan keliru mengenai siapa yang berhak memanfaatkan badan jalan.
Dampak langsung dari kendaraan yang parkir sembarangan, terutama di badan jalan, adalah berkurangnya ruang bagi pengguna jalan lain. Ruang yang menyempit dapat mengganggu kelancaran lalu lintas karena kendaraan yang melintas harus berbagi bagian jalan yang tersisa. Jika pergerakan menjadi kurang lancar, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan. Dengan demikian, hubungan parkir di badan jalan dan kelancaran lalu lintas perlu diperhatikan: semakin banyak ruang yang dipakai untuk menyimpan kendaraan, semakin terbatas pula ruang yang dapat digunakan untuk bergerak. Kendaraan yang dibiarkan di jalan umum, terlebih apabila area tersebut diperlakukan seperti tanah pribadi dengan pemasangan kanopi, dapat memperkuat persoalan penggunaan ruang bersama. Memahami hal ini membantu menjelaskan mengapa kebiasaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai urusan pribadi semata. Setiap pemilik kendaraan perlu mempertimbangkan bahwa penggunaan badan jalan untuk parkir dapat memengaruhi kesempatan pengguna lain untuk melintas dengan lancar dan berpotensi menambah kemacetan.
Di Jakarta, kewajiban terkait garasi kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Ketentuan ini mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki atau menguasai garasi sebagai tempat menyimpan kendaraannya. Dengan demikian, kendaraan semestinya tidak hanya bergantung pada ruang parkir di jalan umum sebagai tempat penyimpanan sehari-hari.
Frasa “memiliki atau menguasai” memberi ruang bagi pemilik yang tidak mempunyai garasi pribadi untuk menggunakan tempat penyimpanan lain yang sah dan dapat dipakai. Salah satu pilihan yang disebutkan adalah menyewa lahan tertentu untuk menyimpan kendaraan. Karena itu, ketiadaan garasi milik sendiri tidak serta-merta berarti seseorang tidak memiliki jalan untuk memenuhi kewajiban tersebut; yang penting, tersedia tempat penyimpanan yang dikuasai atau digunakan secara layak.
Pemilik kendaraan sebaiknya memastikan bahwa lahan sewaan memang dapat digunakan untuk memarkir dan menyimpan kendaraan, serta memahami ketentuan penggunaan tempat tersebut. Pengaturan ini mendorong agar kendaraan memiliki lokasi penyimpanan di luar badan jalan, sehingga ruang jalan tidak terus-menerus dipakai sebagai pengganti garasi. Namun, kewajiban menyediakan garasi tidak berarti setiap lokasi parkir otomatis memenuhi ketentuan. Pemilik perlu memperhatikan aturan yang berlaku serta memastikan pilihan tempatnya sesuai dengan tujuan penyimpanan kendaraan.
Ketentuan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 ini berlaku dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta. Karena merupakan peraturan daerah, aturan tersebut tidak tepat dipahami sebagai kewajiban nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Ketentuan di wilayah lain dapat berbeda dan perlu diperiksa berdasarkan peraturan setempat. Warga Jakarta yang hendak membeli atau menggunakan kendaraan dapat mempertimbangkan kebutuhan tempat penyimpanan sejak awal, baik dengan menyiapkan garasi sendiri maupun dengan menyewa lahan yang sesuai. Langkah tersebut membantu pemilik memahami kewajibannya dan mengurangi risiko kendaraan dibiarkan tersimpan di jalan umum. Untuk penerapan atau persyaratan administratif yang lebih rinci, warga sebaiknya merujuk pada naskah peraturan dan informasi resmi pemerintah daerah yang berlaku.
Pasal 140 menetapkan kewajiban bagi setiap orang maupun badan usaha yang memiliki kendaraan bermotor untuk memiliki atau menguasai garasi. Ketentuan ini mengaitkan kepemilikan kendaraan dengan ketersediaan tempat penyimpanan yang berada dalam penguasaan pemilik. Dengan demikian, kewajiban tersebut berlaku bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi badan usaha. Pasal yang sama secara tegas melarang kendaraan bermotor disimpan di ruang milik jalan. Larangan ini menjadi bagian penting dari pengaturan karena jalan tidak dapat digunakan sebagai pengganti garasi untuk menyimpan kendaraan. Ketentuan tersebut mencakup kendaraan milik orang atau badan usaha, serta memuat persyaratan yang juga terkait dengan calon pembeli kendaraan.
Bagi calon pembeli, Pasal 140 mensyaratkan agar mereka memiliki atau menguasai garasi. Kepemilikan atau penguasaan itu harus dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Surat tersebut bukan sekadar bukti untuk calon pembeli, melainkan juga memiliki kaitan langsung dengan proses administrasi kendaraan: surat bukti kepemilikan garasi menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Karena itu, ketentuan ini berlaku sejak tahap pembelian dan penerbitan dokumen kendaraan, bukan hanya setelah kendaraan digunakan atau disimpan. Pasal 140 menyebut bukti dari kelurahan sebagai dasar pembuktian garasi dalam konteks tersebut, tanpa menguraikan dalam pasal ini langkah pengurusan suratnya.
Pasal 140 juga menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor ditetapkan melalui peraturan gubernur. Artinya, pasal tersebut memuat kewajiban pokok, larangan penyimpanan kendaraan di ruang milik jalan, persyaratan bagi calon pembeli, serta dasar bukti garasi untuk penerbitan STNK. Rincian lebih lanjut tentang kepemilikan kendaraan menjadi materi yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Uraian ini perlu dibaca sebatas ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 140: pemilik atau badan usaha wajib memiliki atau menguasai garasi, calon pembeli juga wajib memiliki atau menguasainya, dan kendaraan tidak boleh disimpan di ruang milik jalan. Surat dari kelurahan menjadi bukti yang dipersyaratkan dalam penerbitan STNK.
Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pengenaan sanksi administratif terhadap orang perseorangan maupun badan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Ketentuan ini mencakup kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha di bidang transportasi jalan, perkeretaapian, perairan, dan/atau udara. Dengan demikian, pengaturan sanksi tersebut memiliki cakupan yang lebih luas daripada urusan kendaraan bermotor atau garasi saja. Penerapannya perlu dibaca berdasarkan jenis kewajiban yang dilanggar serta ketentuan perda yang relevan, bukan diasumsikan berlaku seragam untuk setiap keadaan.
Ragam sanksi administratif yang disebutkan dalam pasal tersebut meliputi teguran tertulis.
Baca juga: Kapal Induk Pertama Indonesia: Tiba di Jakarta | Penjelasan Perubahan Layanan KRL di Jakarta | Usulan Car Free Day Dua Kali Sepekan: Manfaat dan Tantangan untuk Jakarta
