Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secepat mungkin. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus karena kondisi kebakaran di kedua provinsi tersebut memerlukan respons terpadu, cepat, dan terukur dari pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Informasi mengenai arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman setelah mengikuti rapat pembahasan karhutla bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu membahas perkembangan situasi, langkah penanganan yang telah berjalan, serta kebutuhan koordinasi untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran.
Dudung menyampaikan bahwa Presiden sangat berkonsentrasi pada persoalan karhutla. Menurut dia, perhatian tersebut mencakup upaya pemadaman, pengendalian titik api, perlindungan masyarakat, dan pencegahan agar kebakaran tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap lingkungan maupun aktivitas warga.
Fokus terhadap Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan juga menunjukkan pentingnya penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Pemerintah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan pemadaman, pemantauan udara, serta dukungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, aparat, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dari pelaksanaan arahan tersebut.
Dengan arahan itu, percepatan respons diharapkan dapat mengurangi titik api dan membatasi penyebaran kebakaran. Pemerintah juga didorong untuk menjalankan langkah pencegahan secara bersamaan, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pengawasan kawasan rawan dan perlindungan masyarakat.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Presiden, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini terkonsentrasi di enam provinsi. Laporan tersebut menjadi dasar untuk mempercepat koordinasi, pemantauan, serta pengerahan sumber daya di wilayah yang dinilai memerlukan perhatian. Dari enam provinsi itu, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan mendapat perhatian khusus karena kondisi serta kebutuhan penanganannya dipandang penting untuk segera ditindaklanjuti. Arahan tersebut menegaskan bahwa upaya pengendalian karhutla harus dilakukan secara terarah, dengan mempertimbangkan karakteristik setiap lokasi.
Di Kalimantan Tengah, salah satu prioritas utama berada di kawasan Tanjung Puting atau wilayah sekitar taman nasional. Area ini tidak hanya memiliki nilai penting dari sisi lingkungan, tetapi juga menjadi habitat berbagai satwa. Karena itu, pengendalian kebakaran di kawasan tersebut perlu ditempatkan sebagai langkah perlindungan terhadap ekosistem dan makhluk hidup yang berada di dalamnya. Penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, melainkan juga harus mencegah meluasnya titik kebakaran agar kawasan konservasi tetap terlindungi.
Perhatian terhadap Tanjung Puting menunjukkan hubungan langsung penetapan lokasi prioritas dan alasan perlindungannya. Semakin dekat kebakaran dengan kawasan taman nasional, semakin besar pula risiko yang dihadapi satwa serta lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, pemantauan lapangan, kesiapan personel, dan respons cepat perlu diperkuat di area tersebut. Sementara itu, Sumatera Selatan juga menjadi fokus dalam konsentrasi penanganan yang dilaporkan kepada Presiden. Penetapan kedua wilayah ini sebagai perhatian khusus diharapkan mendorong langkah yang lebih cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah yang menjadi perhatian pemerintah terus berjalan dengan menggabungkan dukungan dari udara dan pengerahan personel di lapangan. Helikopter tetap digunakan sebagai bagian dari operasi pemadaman. Pengoperasian sarana udara tersebut diarahkan untuk membantu menjangkau lokasi yang memerlukan penanganan, terutama ketika kondisi medan menyulitkan pergerakan tim darat.
Namun, pelaksanaan penanganan kini lebih dominan mengandalkan operasi darat. Asap yang terlalu tebal menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pemadaman dari udara. Kondisi tersebut membuat sejumlah titik kebakaran sulit dijangkau secara optimal oleh helikopter. Karena itu, personel di lapangan menjadi unsur penting untuk mendekati titik-titik yang memerlukan penanganan dan melaksanakan upaya pemadaman sesuai kondisi lokasi.
Keterangan mengenai helikopter yang tetap dioperasikan serta dominannya operasi darat disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan operasi pemadaman dan tantangan yang dihadapi petugas. Tebalnya asap memengaruhi efektivitas pemantauan maupun pengerahan dukungan udara, sehingga strategi penanganan perlu menyesuaikan keadaan di lapangan.
Dengan mengutamakan operasi darat, koordinasi antarpersonel dan unsur penanggulangan bencana menjadi bagian penting dalam merespons titik-titik karhutla. Dukungan helikopter tetap dipertahankan untuk melengkapi upaya tersebut, sementara tim darat menjalankan peran yang lebih besar dalam kondisi jarak pandang terbatas. Pendekatan gabungan ini memungkinkan penanganan tetap berlangsung meskipun asap tebal membatasi pelaksanaan operasi udara di sejumlah lokasi.
Arahan Presiden Prabowo menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dimulai dari pencegahan yang presisi, bukan semata-mata dilakukan setelah api muncul. Setiap potensi ancaman perlu dipetakan sejak awal dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kerawanan lahan, cuaca, serta aktivitas masyarakat yang berisiko memicu kebakaran. Langkah tersebut harus dimitigasi sedini mungkin melalui pemantauan dan tindakan di tingkat daerah.
Pencegahan tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Seluruh unsur di daerah perlu terlibat dan membangun koordinasi untuk mengenali kemungkinan kebakaran, menyampaikan peringatan kepada masyarakat, serta mengambil tindakan sebelum api meluas. Pemerintah daerah, aparat keamanan, perangkat desa, perusahaan, dan masyarakat harus memiliki pembagian peran yang jelas. Dengan koordinasi yang berjalan, informasi mengenai titik rawan maupun perubahan kondisi lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Salah satu upaya yang perlu diperkuat ialah pembentukan masyarakat peduli api di wilayah rawan. Kelompok tersebut dapat membantu melakukan pemantauan lingkungan, menyampaikan edukasi mengenai larangan pembakaran, dan melaporkan indikasi asap atau api secara cepat. Pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa, sehingga pemantauan berbasis masyarakat terhubung dengan aparat yang berada paling dekat dengan lokasi. Karang taruna juga dapat dilibatkan untuk mendukung sosialisasi, patroli lingkungan, serta pengorganisasian warga.
Dudung menegaskan pentingnya pencegahan dini dan koordinasi agar potensi karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu bekerja secara terintegrasi, menyatukan kapasitas seluruh unsur, dan memastikan setiap langkah pencegahan dilakukan sebelum api muncul. Pendekatan ini memungkinkan penanganan berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai karakteristik kerawanan di masing-masing wilayah.
Baca juga: Tragedi Di Balik Penanganan Karhutla: Kehilangan Dua Relawan di Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
