Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti kebutuhan air bersih yang besar untuk mendukung operasional pusat data berbasis kecerdasan buatan. Pernyataan tersebut disampaikan ketika AHY menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 yang diselenggarakan Biru Muda Project di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2026. Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya berkaitan dengan kapasitas jaringan, ketersediaan listrik, dan kecepatan pemrosesan data, tetapi juga penggunaan sumber daya alam.
Pusat data AI membutuhkan sistem pendingin agar perangkat komputasi dapat bekerja secara stabil. Dalam skala besar, sistem tersebut berpotensi menggunakan air dalam jumlah signifikan, terutama apabila memanfaatkan teknologi pendinginan berbasis air. Kebutuhan ini perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, sehingga pembangunan fasilitas digital tidak menambah tekanan terhadap pasokan air bersih bagi rumah tangga, pertanian, maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Perhatian terhadap konsumsi air juga penting di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya atau risiko kekeringan.
AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus berjalan seiring dengan prinsip efisiensi dan kelestarian lingkungan. Pemerintah, pengelola pusat data, serta pemangku kepentingan terkait perlu mempertimbangkan pilihan teknologi pendinginan yang lebih hemat air, pemanfaatan energi secara efisien, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Kajian mengenai daya dukung lingkungan serta ketersediaan sumber air idealnya menjadi bagian dari proses perizinan dan penentuan lokasi. Dengan pendekatan tersebut, ekspansi pusat data AI dapat mendukung transformasi digital tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan wilayah.
AHY menilai pembangunan infrastruktur digital perlu dilakukan secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Perkembangan ekonomi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), tidak semestinya hanya terkonsentrasi di kota-kota besar atau kawasan yang telah memiliki jaringan telekomunikasi, pusat data, dan layanan internet yang memadai. Dukungan infrastruktur di seluruh daerah diperlukan agar masyarakat memperoleh akses serta peluang yang setara untuk belajar, bekerja, berusaha, dan berinovasi dalam ekosistem digital.
Pemerataan tersebut mencakup ketersediaan jaringan internet yang andal, akses listrik, perangkat pendukung, pusat data, serta sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi secara produktif. Tanpa fondasi yang memadai, wilayah tertinggal akan menghadapi hambatan lebih besar dalam mengikuti perubahan ekonomi. Pelaku usaha di daerah dapat kesulitan menjangkau pasar, institusi pendidikan tidak leluasa memanfaatkan pembelajaran digital, dan layanan publik berbasis teknologi berisiko berkembang secara tidak seimbang. Karena itu, pembangunan ekosistem digital perlu dipersiapkan dan ditumbuhkan secara bersamaan di seluruh wilayah.
AHY juga mengingatkan bahwa ketimpangan infrastruktur dapat memperlebar kesenjangan, baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Mereka yang memiliki perangkat, koneksi, keterampilan, dan akses terhadap teknologi, termasuk AI, berpotensi memperoleh peluang yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok yang tertinggal dalam akses dan pemanfaatannya. Perbedaan ini dapat memengaruhi kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan layanan publik. Kebijakan digital perlu memastikan bahwa kemajuan teknologi menjadi sarana pemerataan, bukan faktor baru yang memperkuat konsentrasi manfaat pada kelompok tertentu. Oleh sebab itu, investasi dan dukungan pemerintah perlu diarahkan tidak hanya pada pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga pada daerah yang masih membutuhkan penguatan fondasi digital agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam transformasi ekonomi.
Meningkatnya adopsi ekonomi digital telah mengubah kebutuhan terhadap infrastruktur teknologi di berbagai daerah. Perkembangan perdagangan elektronik, layanan berbasis internet, dan pemanfaatan kecerdasan buatan mendorong perusahaan membangun pusat data untuk menyimpan, mengolah, serta mengirimkan informasi dalam skala besar. Kehadiran fasilitas tersebut mendukung aktivitas ekonomi digital, tetapi sekaligus menuntut perencanaan yang memperhitungkan kebutuhan sumber daya secara menyeluruh sejak tahap awal.
Pusat data memerlukan pasokan listrik yang besar dan stabil agar sistem komputasi, jaringan, serta perangkat penyimpanan dapat beroperasi tanpa gangguan. Selain listrik, air bersih juga menjadi kebutuhan penting, terutama untuk membantu menjaga suhu peralatan melalui sistem pendinginan. Besarnya konsumsi kedua sumber daya itu perlu dihitung secara cermat, dengan mempertimbangkan kapasitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya di sekitar lokasi. Perhitungan yang tidak memadai dapat meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur serta masyarakat di wilayah pembangunan.
AHY mengingatkan agar pembangunan pusat data dilakukan dengan memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Penekanan tersebut mencakup perhatian terhadap dampak lingkungan yang mungkin muncul selama fasilitas dibangun dan dioperasikan. Dengan demikian, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital perlu berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Perencanaan tidak cukup hanya berfokus pada kapasitas pengolahan data, tetapi juga perlu melihat penggunaan energi, kebutuhan air bersih, dan konsekuensi terhadap lingkungan secara terpadu.
Permintaan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku menjadi bagian penting dalam memastikan setiap proyek dilaksanakan secara layak dan bertanggung jawab. Penilaian mengenai kepatuhan suatu pembangunan pusat data terhadap standar, persyaratan, serta ketentuan dampak lingkungan diserahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pihak berwenang tersebut dapat menilai kelayakan proyek berdasarkan dokumen, perhitungan kebutuhan sumber daya, dan kondisi lingkungan di lokasi terkait, tanpa mengabaikan kepentingan pembangunan ekonomi digital.
AHY menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sejumlah bendungan dan reservoir yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga sekaligus mendukung kegiatan industri. Ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi, termasuk perkembangan industri ekonomi digital yang memerlukan pasokan air untuk pengoperasian dan pendinginan pusat data berbasis kecerdasan buatan. Karena itu, perencanaan infrastruktur air perlu memperhitungkan kebutuhan pusat data sejak tahap awal, agar ekspansi teknologi berlangsung sejalan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.
Namun, pemanfaatan air untuk kepentingan industri tidak boleh mengabaikan hak masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Air dari bendungan dan reservoir juga dibutuhkan untuk pertanian, peternakan, serta berbagai aktivitas rumah tangga yang menopang kehidupan sehari-hari. Selain itu, ketersediaan air berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk keberlangsungan sungai, lahan basah, dan habitat berbagai makhluk hidup. Kebijakan alokasi air perlu disusun secara terukur, transparan, dan berdasarkan prioritas yang memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terlindungi.
AHY turut mengingatkan pentingnya mencegah pencemaran dan penggunaan air yang tidak efisien. Pengelola industri perlu menerapkan teknologi hemat air, melakukan pengolahan limbah secara konsisten, serta menggunakan kembali air apabila memungkinkan. Langkah tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap sumber air dan mencegah biaya lingkungan yang harus ditanggung masyarakat. Ketahanan air bersih perlu menjadi perhatian bersama, seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi pembangunan nasional.
Persoalan air juga tidak terbatas pada konteks domestik. AHY menegaskan bahwa isu air merupakan persoalan dunia yang ke depan berpotensi menjadi sumber konflik antarnegara. Perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan persaingan kebutuhan industri dapat memperbesar tekanan terhadap cadangan air. Oleh sebab itu, pengelolaan bendungan, reservoir, dan seluruh sumber air harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Baca juga: Kolaborasi Pemkab Kulonprogo dan UNY dalam Peringatan HAORNAS 2026
