Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan penguatan tata kelola pembelanjaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan memanfaatkan ekosistem Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (Siplah). Langkah ini diarahkan untuk mendukung proses belanja yang lebih tertata melalui pemanfaatan sistem digital. Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembelanjaan menjadi bagian penting dari kegiatan dapur, sehingga tata kelola yang jelas diperlukan agar kebutuhan operasional dapat dikelola secara lebih terstruktur. Pengembangan tersebut menjadi upaya BGN membangun mekanisme yang dapat digunakan oleh SPPG, sekaligus mempersiapkan penerapan sistem secara luas. Siplah dipilih sebagai ekosistem pendukung dalam pengembangan sistem belanja digital tersebut.
Pengembangan ini ditopang oleh perjanjian kerja sama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kerja sama tersebut menjadi dasar bagi kedua lembaga untuk mengembangkan pemanfaatan ekosistem Siplah dalam mendukung pembelanjaan SPPG. Dengan adanya landasan kerja sama, pengembangan sistem dapat diarahkan melalui koordinasi antarlembaga, sesuai peran masing-masing dalam mendukung kebutuhan program. Bagi BGN, langkah ini berkaitan dengan upaya memperkuat pengelolaan belanja di dapur MBG. Sementara itu, pemanfaatan Siplah menghubungkan rencana tersebut dengan ekosistem sistem informasi yang telah menjadi bagian dari kerja sama. Perjanjian ini menjadi pijakan bagi proses pengembangan lebih lanjut.
Sasaran akhir pengembangan adalah penerapan sistem belanja digital tersebut di seluruh dapur MBG di Indonesia. BGN menargetkan sistem ini dapat digunakan secara menyeluruh mulai Januari 2027. Target tersebut menunjukkan bahwa pengembangan tidak hanya ditujukan untuk sebagian SPPG, tetapi direncanakan menjangkau seluruh dapur dalam program. Sebelum penerapan menyeluruh, pengembangan sistem perlu mendukung kebutuhan tata kelola pembelanjaan SPPG dan diselaraskan dengan kerja sama yang telah disepakati. Dengan arah tersebut, pemanfaatan Siplah diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun proses belanja yang lebih tertib dan terkoordinasi. Januari 2027 menjadi sasaran waktu bagi BGN untuk mewujudkan penerapan digital itu di seluruh dapur MBG.
Pemilihan Siplah sebagai rujukan dalam menyiapkan sistem belanja digital bagi dapur MBG didasarkan pada keberadaan sistem yang telah beroperasi dan pengalaman dalam mengelola pembelanjaan. Dengan mempelajari mekanisme yang sudah berjalan, BGN dapat memperoleh gambaran tentang penerapan proses belanja secara digital sebelum menyesuaikannya untuk kebutuhan program. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan tata kelola yang sesuai dengan kegiatan operasional SPPG, bukan sekadar menghadirkan teknologi baru. Pengalaman Siplah dipandang sebagai bahan pembelajaran yang relevan bagi BGN ketika merancang pengelolaan belanja untuk program MBG di seluruh dapur.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa pendekatan tersebut merupakan pembelajaran dan benchmarking terhadap sistem yang telah tersedia. Artinya, BGN tidak memulai dengan membangun mekanisme baru dari awal, melainkan mempelajari praktik pada sistem yang sudah digunakan. Rujukan itu dapat membantu proses perancangan agar bertolak dari pengalaman operasional yang ada, sekaligus memberi ruang untuk menilai bagian mana yang dapat diterapkan pada kebutuhan program. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penggunaan Siplah adalah titik awal untuk memahami dan mengadaptasi mekanisme belanja, bukan berarti sistemnya akan digunakan tanpa penyesuaian.
Penyesuaian tetap diperlukan karena operasional SPPG dan pelaksanaan MBG memiliki kebutuhan tersendiri. Sistem yang menjadi rujukan akan disesuaikan agar mekanisme pembelanjaan dapat mendukung kebutuhan dapur dan kegiatan program. Dengan demikian, proses adaptasi diarahkan pada kesesuaian pengalaman dari sistem yang telah berjalan dan kebutuhan nyata di lapangan. BGN berharap pengembangan tersebut dapat membantu tata kelola belanja SPPG berjalan dengan baik. Harapan ini berkaitan dengan penerapan sistem yang tepat guna bagi operasional, bukan semata-mata penggunaan platform yang sudah ada. Melalui pembelajaran dan penyesuaian, BGN menyiapkan dasar bagi pengelolaan belanja digital yang sesuai dengan pelaksanaan MBG.
Penerapan sistem belanja digital untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini masih berada dalam tahap uji coba. Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberlakukannya secara serentak di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada tahap awal ini, sistem telah digunakan oleh 40 dapur SPPG, dengan dukungan sekitar 400 pemasok. Cakupan tersebut menjadi ruang untuk mengamati cara kerja platform dalam mendukung proses pengadaan bahan pangan.
Jumlah dapur yang terlibat masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sasaran pengembangan, yakni sekitar 26.700 dapur SPPG. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penerapan penuh memerlukan proses perluasan yang terencana. Sistem harus dapat berfungsi dengan baik dalam skala awal sebelum digunakan oleh jaringan dapur yang jauh lebih luas. Karena itu, uji coba bukan sekadar tahap administratif, melainkan bagian dari persiapan operasional.
Dalam pelaksanaan uji coba, BGN dapat menilai kesiapan berbagai unsur yang terlibat, termasuk dapur sebagai pengguna dan pemasok sebagai penyedia kebutuhan. Pengalaman dari 40 dapur dan sekitar 400 pemasok memberi gambaran mengenai penggunaan sistem dalam kegiatan belanja sehari-hari. Hasil pengamatan dapat membantu mengidentifikasi kendala, kebutuhan pendampingan, serta penyesuaian yang diperlukan sebelum cakupan diperbesar. Dengan demikian, pengembangan tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah pengguna, tetapi juga pada keandalan proses.
BGN menyiapkan perluasan secara bertahap menuju sasaran sekitar 26.700 dapur SPPG. Tahapan ini memungkinkan kesiapan sistem diperiksa dan diperbaiki berdasarkan hasil penggunaan nyata, bukan hanya perencanaan. Jika evaluasi menunjukkan bahwa alur belanja dan dukungan bagi para pengguna telah memadai, penerapan dapat dilanjutkan ke lebih banyak dapur. Pendekatan bertahap juga memberi ruang untuk menyesuaikan pengembangan dengan kebutuhan lapangan. Dengan memanfaatkan temuan selama uji coba, BGN berupaya memastikan sistem lebih siap sebelum diterapkan secara menyeluruh pada 2027.
BGN menyiapkan penerapan sistem belanja digital untuk seluruh dapur MBG secara bertahap, dengan implementasi menyeluruh ditargetkan mulai Januari 2027. Sebelum mencapai tahap tersebut, pengembangan akan melewati sejumlah agenda penting agar sistem dapat diuji dan disempurnakan berdasarkan pelaksanaan di lapangan. Jadwal ini menjadi acuan utama, sementara perluasan pelaksanaan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi serta kesiapan teknis.
Tahap awal yang direncanakan adalah soft launching pada November 2026. Pada fase ini, sistem akan mulai diperkenalkan melalui uji coba terbatas sebagai bagian dari proses pengembangan. Pelaksanaan awal tersebut diharapkan memberi ruang bagi pihak terkait untuk menilai alur belanja digital, mengenali kendala operasional, serta menghimpun masukan sebelum cakupan penggunaan diperluas. Dengan demikian, perubahan yang diperlukan dapat dipertimbangkan sebelum sistem digunakan secara lebih luas.
Setelah soft launching, agenda berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Peluncuran tahap lanjutan ini menjadi jembatan menuju penerapan yang lebih menyeluruh. BGN dapat memanfaatkan evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya untuk menilai apakah sistem, prosedur, dan kesiapan pengguna sudah memadai. Namun, jadwal tahapan tersebut tidak berarti perluasan akan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi aktual. Penilaian terhadap hasil uji coba dan kesiapan sistem tetap menjadi dasar penting dalam menentukan langkah selanjutnya.
Sudaryono menilai bahwa pelaksanaan uji coba sejauh ini berjalan baik. Meski demikian, ia menekankan perlunya evaluasi sebelum penerapan diperluas ke seluruh dapur MBG. BGN, menurutnya, akan mengupayakan percepatan apabila memungkinkan, tetapi langkah tersebut tidak mengubah target utama yang telah disampaikan, yakni implementasi menyeluruh mulai Januari 2027. Sikap ini menunjukkan bahwa percepatan dapat ditempuh jika kondisi mendukung, bukan dengan mengabaikan pemeriksaan yang diperlukan.
Dengan urutan November, Desember, lalu Januari, BGN memiliki tahapan untuk menguji, mengevaluasi, dan mempersiapkan sistem belanja digital sebelum penerapan skala penuh.
Baca juga: Kemudahan Pembayaran Pajak Kendaraan Melalui Aplikasi Digital | Mendorong Pemberdayaan Melalui Pembangunan Digital | Jakarta Masuk Dalam 50 Besar Destinasi Belanja Global 2026
